Rabu, 2 Sep 2026
light_mode

Astaga… Sertifikasi Masih Di-Pungli, Setiap Guru Kena Rp 150 Ribu

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2015
  • print Cetak

DUGAAN pungutan liar (pungli) di lingkup Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar, tampaknya, telah menjalar ke mana-mana. Ddiduga kuat, bukan hanya dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang dipungli, melainkan juga dana sertifikasi guru. 

Yang miris, pungli itu tidak hanya terjadi di Kecamatan Wonodadi, tetapi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Uang sertifikasi yang dipotong dispendik mencapai Rp 150 ribu untuk setiap guru penerima sertifikasi. 

Salah seorang guru yang tidak mau identitasnya disebutkan menyebut, dirinya tidak bisa menerima uang sertifikasi secara utuh. Sebab, uang yang diterimanya setiap tiga bulan tersebut langsung dipotong dispendik tanpa alasan yang jelas. ''Pe­motongannya sekitar Rp 150 ribu,'' ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, uang sertifikasi itu diterima guru setiap tiga bulan. Besar uang sertifikasi yang diterima guru bervariasi, yakni bergantung pada besar gaji pokok yang diterima setiap bulan. Dia menyebut pemotongan uang sertifikasi itu terjadi sejak lama. ''Ketika kali pertama menerima uang sertifikasi, sudah ada potongan,'' kata guru salah satu sekolah di Kecamatan Nglegok tersebut.

Sementara itu, merebaknya pungli di dispendik mendapat perhatian Pemkab Blitar. Wakil Bupati Blitar Rijanto pun mera­dang. Orang nomor dua di Pemkab Blitar tersebut akan memanggil kepala dispendik untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait dengan praktik pungli itu. 

Rijanto menyatakan baru mengetahui adanya praktik pungli setelah kasus tersebut mencuat dan dikeluhkan beberapa pihak. Untuk mengetahui permasalahan itu, dalam waktu dekat dia memanggil pihak terkait. ''Yang jelas, kami akan kroscek ke dispendik untuk mengetahui kasus pungli itu,'' tutur mantan kepala dispendik tersebut.

Rijanto berjanji menelusuri kasus itu hingga tuntas. Jika dugaan pungli memang terjadi, pihaknya akan mencari tahu pelakunya dan alasan pungli itu terjadi. Dia menjelaskan, jika dalam penelusuran terbukti ada oknum yang melakukan pungli, pihaknya akan memberikan sanksi. ''Yang melanggar tentu akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,'' tegasnya.

Sumber : Jpnn

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • 3.519 PNS Palas Terima THR

    3.519 PNS Palas Terima THR

    • calendar_month Kamis, 1 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    PALAS, – Tunjangan Hari Raya (THR) bagi jajaran PNS Kabupaten Palas jelang seminggu Lebaran ini telah dicairkan. Pencairan dilakukan sejak Selasa 30 Juli lalu. PNS Palas berjumlah 3.519 orang dengan masing-masing besaran THR Rp1,5 juta. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Palas Hasanuddin SSos kepada METRO, Rabu (31/7) di ruang kerjanya. Dikatakannya, bukan untuk pegawai […]

  • PDIP  Dukung Kajari Usut Kasus Korupsi Dinkes Madina

    PDIP Dukung Kajari Usut Kasus Korupsi Dinkes Madina

    • calendar_month Kamis, 9 Jun 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – PDI Perjuangan Mandailing Natal mendukung sepenuhnya langkah kejaksaan negeri yang akan melakukan pengusutan dan membongkar berbagai dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Mandailing Natal. Langkah Kejakasan Negeri Mandailing Natal (Madina) itu, menyusul adanya gerakan pengaduan Aliansi Rakyat Peduli Madina (ARPM) ke Kejaksaan Agung di Jakarta beberapa waktu lalu, dan kini pihak Kejaksaan […]

  • Buku: Tuanku Rao, Terror Mazhab Hambali di Tanah Batak (1)

    Buku: Tuanku Rao, Terror Mazhab Hambali di Tanah Batak (1)

    • calendar_month Minggu, 16 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    DITARIK DARI PEREDARAN TAHUN 1964 Disunting: Dame Ambarita Judul bukunya cukup panjang: Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao, Teror Agama Islam Mazhab Hambali Di Tanah Batak 1816-1833. Buku yang menghebohkan tahun 1964 ini sempat ditarik dari peredaran. Tentu saja, buku langka di pasaran, bahkan sempat dihargai Rp1,5 juta. Oleh penerbit berbeda, Juni 2007, buku yang mengungkap […]

  • Demokrasi Suburkan Korupsi, Islam Punya Solusi

    Demokrasi Suburkan Korupsi, Islam Punya Solusi

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Anita Safitri, S.Pd Aktivis dakwah & anggota komunitas Madina Menulis     Korupsi di Indonesia saat ini sudah tidak terkendali, dari tahun ke tahun semakin meningkat seolah menjadi tren dimana-mana. Di tahun 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sebanyak 3.708 laporan dugaan korupsi sejak Januari hingga November 2021. Dari 3.708 laporan tersebut, […]

  • Lokasi Grosir Bahan Bakar Harus Dikaji Pemkab Madina

    Lokasi Grosir Bahan Bakar Harus Dikaji Pemkab Madina

    • calendar_month Selasa, 27 Sep 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal dihimbau mengkaji persyaratan terhadap pedagang yang membuka usaha grosir bahan bakar, terutama minyak tanah dan gas LPJ. Himbauan itu sebagai upaya mengantisipasi agar jangan lagi terulang musibah kebakaran berrantai seperti yang terjadi di Keluraha Pasar Hilir, Panyabungan, Mandailing Natal (Madina) pada Senin pagi (26/9). Kebakaran itu menghanguskan setidaknya […]

  • DPRD Madina Harus Ambil Tindakan

    DPRD Madina Harus Ambil Tindakan

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    *Terkait Pengadaan Sarana Dan Prasarana KB PANYABUNGAN : DPRD Kabupaten Mandailing Natal semestinya harus melakukan pemanggilan terhadap Kakan Pemberdayaan Perempuan terkait pemberitaan tentang pengadaan sarana Dan Prasarana KB yang di tapung pada tahun anggaran 2010.yang berasal dari Anggaran Pemerintah Pusat. Hal tersebut di sampaikan salah seorang tokoh masyarakat, B Nasution kepada Wartawan baru-baru ini di […]

expand_less