Sabtu, 28 Feb 2026
light_mode

KPK Rilis Lima Nama Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
  • print Cetak

Lima tersangka dihadirkan di konprensi pers KPK di Jakarta, Sabtu (28/6). Foto: detiknews

JAKARTA (Mandailing Online) – Komisi Pemberantasan Korupsi merilis lima nama tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Kelima tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jum’at malam (27/6).

Lima tersangka itu adalah Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Akhirun Efendi Siregar sebagai Direktur Utama PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang sebagai Direktur PT RN.

Kemudian Heliyanto selaku PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, M. Akhirun Efendi Siregar sebagai Direktur Utama PT DNG, dan M. Rayhan Dulasmi Pilang sebagai Direktur PT RN.

KPK melakukan gelar perkara dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, kata Direktur Penyudikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Sabtu (28/6).

Asep mengatakan melewatkan melakukan dua OTT pada Kamis (26/6) malam kemarin di Sumut. Kegiatan OTT pertama terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut.

Sedangkan yang kedua terkait proyek-proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.

Total nilai proyek tersebut sebesar Rp231,8 miliar.

KPK menduga pihak swasta yakni PT DNG dan PT TN menyuap Topan Obaja, Rasuli Efendi, dan Heliyanto untuk menjadi pemenang dalam lelang proyek pembangunan jalan tersebut.

Akhirun Efendi selaku Dirut PT DNG dan Rayhan selaku direktur PT TN diduga memberikan uang senilai Rp2 miliar pada tiga orang itu.

“Kami sudah mendapatkan informasi ada penarikan uang sekitar Rp2 miliar dari pihak swasta. Yang kemungkinan besar uang Rp2 miliar ini akan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu di mana pihak swasta ini berharap untuk memperoleh proyek yang berkaitan dengan pembangunan jalan,” katanya dikutip CNN Indonesia.

Topan baru dilantik sebagai Kadis PUPR Sumut pada 24 Februari 2025 lalu oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (cnnindonesia/dab)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelayanan publik masih jadi keluhan

    Pelayanan publik masih jadi keluhan

    • calendar_month Kamis, 3 Jan 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Masih banyak warga di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Amplas mengeluh terhadap buruknya pelayanan publik untuk mengurus akta lahir dan perekaman e-KTP. Hal ini disampaikan warga sewaktu Ketua DPRD Medan, Amiruddin melakukan reses di Medan Amplas, kemarin. Amiruddin mengakui selain mengeluh terkait pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota (Medan) Medan, masyarakat juga […]

  • Warga dan Polisi Grebek Rumah Terduga Sarang Narkoba di Parbangunan

    Warga dan Polisi Grebek Rumah Terduga Sarang Narkoba di Parbangunan

    • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar
  • Pemerintah Harus Hati-hati Memberi Izin Tambang

    Pemerintah Harus Hati-hati Memberi Izin Tambang

    • calendar_month Senin, 24 Sep 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kendati 70 % sumber pemasukan APBN berasal dari sektor pertambangan, pemerintah diharap untuk lebih berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan bagi investor yang ingin melakukan eksplorasi tambang di daerah Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu ditegaskan Anggota Komisi VII DPR-RI, Jhonny Allen Marbun pada seminar bertajuk “Industri Pertambangan […]

  • Organda Madina Rencanakan Kenaikan Ongkos Angkutan 30 %

    Organda Madina Rencanakan Kenaikan Ongkos Angkutan 30 %

    • calendar_month Senin, 17 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Organda Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah merencanakan kenaikan ongkos angkutan antara 28 hingga 30 persen. Kebijakan tingkat kenaikan yang dirancang Organda (Organisasi Angkutan Daerah) Madina ini sesuai surat yang diterima dari Organda pusat yang memberi opsi kenaikan sebesar 30 persen, dengan catatan jika harga BBM sudah naik. “Rencana ongkos angkutan, baik […]

  • DPRD Deli Serdang Akan Bahas Putusan PTUN Medan

    DPRD Deli Serdang Akan Bahas Putusan PTUN Medan

    • calendar_month Rabu, 6 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    L Pakam, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang membatalkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 593/052/K/Tahun 2002 terkait masalah tanah seluas 38,25 ha yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT PP Lonsum Kebun Sei Merah di Desa Sei Merah Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, akan dibahas dalam rapat paripurna DPRD […]

  • KPU wajib laksanakan putusan MK

    KPU wajib laksanakan putusan MK

    • calendar_month Rabu, 1 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pelaksanaan pemungutan suara ulang di wilayah Mandailing Natal (Madina), sudah menjadi putusan final oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib melaksanakan perintah MK. Pernyataan itu disampaikan ketua pelaksana DPC PPP Madina, Ridwan Rangkuty, tadsi siang. Diungkapkan, keputusan MK tidak perlu dipolemik oleh elit-elit politik, LSM, praktisi hukum, Ormas,Orpol, dan siapapun. “Munculnya […]

expand_less