Mencium Aroma Sereh dalam “Model Pembangunan Alternatif” Madina

Ketika Pemerintah Belajar Sistem — Organisasi Tani Justru Tidak Diajak

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum

Ada sesuatu yang menarik dari langkah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belakangan ini.

Di tengah kebiasaan lama pembangunan daerah yang sering berhenti pada pembagian bibit dan proyek musiman, Pemkab Madina justru terlihat mulai bergerak ke arah yang lebih serius: belajar mengelola sereh wangi dari hulu sampai hilir.

Bukan cuma dinas pertanian.
Bukan cuma urusan kebun.

Rombongan yang dibawa bahkan lintas sektor:

* koperasi,
* pemberdayaan desa,
* hingga OPD terkait lainnya.

Kalau dibaca secara serius, ini sebenarnya sinyal penting:

> pemerintah mulai sadar bahwa pertanian bukan sekadar tanam-menananam, tetapi soal membangun sistem ekonomi.

Dan itu patut diapresiasi.

Karena selama ini terlalu banyak program pertanian lahir dengan pola lama:

* bagi bibit,
* foto bersama,
* panen simbolik,
* lalu selesai.

Petani ditinggalkan sendirian menghadapi hilir dan harga pasar yang brutal.

Maka ketika pemerintah mulai bicara “hulu sampai hilir”, publik tentu berharap ada arah baru:

* hilirisasi,
* industri pengolahan,
* koperasi tani,
* akses pasar,
* bahkan rantai ekspor.

Apalagi jika dikaitkan dengan:

* Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution,
* Pelabuhan Palimbungan,
* kawasan ekonomi Batahan,
* dan jalur pantai barat selatan Sumut,

maka sereh wangi memang bisa dibaca sebagai bagian dari “model pembangunan alternatif” Madina:

> ekonomi desa berbasis agroindustri rakyat.

Tetapi justru karena ini terlihat serius, ada satu pertanyaan yang terasa makin mengganggu:

> Mengapa organisasi tani tidak ikut diajak?

Di Madina, publik mengenal adanya kelompok dan jaringan organisasi tani seperti:

* KTNA,
* HKTI,
* hingga berbagai komunitas petani lokal yang selama ini bersentuhan langsung dengan realitas lapangan.

Kalau tujuan kunjungan itu adalah membangun sistem pertanian rakyat, bukankah mereka justru pihak yang paling penting untuk dilibatkan?

Karena birokrasi punya kewenangan.
Tetapi petani punya pengalaman.

Pejabat bisa menyusun program.
Tetapi petani yang memahami:

– karakter lahan,
– keterbatasan infrastruktur,
– keamanan berusaha,
– pola gagal panen,
– permainan tengkulak,
– hingga kenyataan pahit saat harga anjlok.

Dan sering kali, pembangunan pertanian gagal justru karena pemerintah terlalu percaya bahwa semua bisa diselesaikan lewat rapat OPD.

Pertanyaan ini penting bukan untuk menyerang bupati. Justru sebaliknya.

Kalau Pemkab Madina benar-benar ingin membangun model ekonomi pertanian baru, maka pembangunan itu tidak boleh terlalu birokratis. Ia harus melibatkan:

* organisasi tani,
* koperasi petani,
* pelaku penyulingan,
* UMKM,
* bahkan jaringan pemasaran.

Sebab pertanian modern bukan lagi proyek dinas. Ia adalah ekosistem sosial-ekonomi.

Dan ekosistem tidak mungkin hidup kalau petaninya hanya dijadikan objek, bukan subjek.

Di titik inilah aroma sereh itu menjadi menarik.

Karena publik mulai mencium dua kemungkinan sekaligus.

Kemungkinan pertama:

> Madina memang sedang serius membangun model ekonomi desa baru.

Tetapi kemungkinan kedua juga ada:

> jangan-jangan ini masih pembangunan gaya lama — hanya saja kemasannya lebih modern.

Bedanya: dahulu bagi bibit.
Sekarang studi banding.

Padahal inti persoalannya tetap sama:

> apakah rakyat benar-benar dilibatkan sejak awal?

Sebab sejarah pembangunan kita terlalu sering dipenuhi proyek yang terlihat hebat di meja pemerintah, tetapi terasa asing di tangan petani.

Dan kalau organisasi tani saja tidak ikut duduk dalam proses belajar sistem ini, publik berhak bertanya:

> pembangunan sereh wangi ini sebenarnya sedang dibangun bersama petani — atau hanya sedang dibangun untuk petani?***