Rabu, 19 Agu 2026
light_mode

Siapa Bilang “Sekda Planga Plongo” dan “Bupati Keong”? (bagian 1 dari 3 tulisan)

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
  • print Cetak

MELACAK ARAH CAP “SEKDA PLANGA-PLONGO” DAN “BUPATI KEONG”

Oleh: Tim Peci Manajemen

 

Dalam beberapa hari terakhir dunia maya khsusnya di facebook muncul postingan yang mengkritisi pemerintah daerah. Bentuk kritiknya berupa simbol dan sifat tertentu terhadap figur bupati dan sekda. Lantas bagaimana menyikapi topik-topik ini?

 

Ketika Kritik Berubah Menjadi Simbol Politik

Dalam politik, kritik yang paling berbahaya bukan kritik yang panjang. Bukan pula kritik yang disampaikan dalam seminar atau forum resmi.
Yang paling berbahaya adalah kritik yang berhasil berubah menjadi simbol.

Belakangan, ruang publik (medsos) mulai diwarnai dua cap yang cukup keras. Sekretaris daerah disebut “planga-plongo”. Sementara bupati diberi julukan “keong”.
Awalnya hanya terdengar sebagai obrolan warung kopi.

Postingan di Facebook yang mengkritisi bupati

 

Kemudian muncul dalam grup percakapan. Kini mulai tampil secara terbuka di media sosial melalui poster dan unggahan yang secara langsung menyasar pimpinan pemerintahan daerah.
Pertanyaannya bukan apakah cap tersebut benar.
Pertanyaannya adalah:
mengapa cap itu mulai menemukan pendengarnya?

Sebab, dalam komunikasi politik, tidak semua kritik mampu hidup lama. Sebuah label hanya bertahan apabila menemukan ruang sosial yang membuatnya terasa masuk akal bagi sebagian orang.

Di titik ini, istilah “planga-plongo” dan “keong” sesungguhnya sedang menyampaikan satu pesan yang sama.

Bahwa sebagian masyarakat mulai mempertanyakan kecepatan dan efektivitas pemerintahan.
Tentu saja persepsi belum tentu sama dengan kenyataan.

Tetapi dalam politik, persepsi yang dibiarkan tumbuh tanpa jawaban sering kali berubah menjadi kenyataan politik baru.
Karena itu, pemerintah tidak perlu sibuk mencari siapa yang pertama mengucapkannya.

Yang lebih penting adalah memahami mengapa istilah itu mulai beredar.

Apakah karena komunikasi pemerintahan kurang kuat?

Apakah karena hasil pembangunan belum cukup terlihat?

Ataukah karena ada pihak-pihak tertentu yang sedang membangun opini?
Bisa jadi semuanya sekaligus.

Postingan di facebook yang mengkritisi sekda dengan sifat tertentu

Namun satu hal pasti.
Simbol lahir ketika ada ruang kosong.
Dan ruang kosong itu hanya bisa ditutup oleh kinerja yang terlihat dan komunikasi yang meyakinkan.

Maka sesungguhnya, persoalan terbesar bukanlah siapa yang menyebut sekda planga-plongo atau bupati keong.
Yang jadi masalah adalah mengapa simbol tersebut mulai menemukan rumahnya di ruang publik. (bersambung)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • PAW Anggota DPRD Terkendala Rekomendasi PKB Madina

    PAW Anggota DPRD Terkendala Rekomendasi PKB Madina

    • calendar_month Kamis, 31 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Hingga kini proses PAW anggota DPRD Madina dari Partai PKB masih mandeg. Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menggelinding sejak Wakil Ketua DPRD Madina (Mandailing Natal) Ja’far Sukhairi Nasution resmi mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Madina beberapa bulan lalu terhenti dan mandeg selama hampir satu bulan ini. Ludfan Nasution yang ditetapkan […]

  • PT Sawit Sukses Sejati di MBG Salurkan Hak Karyawan Yang Meninggal Dunia

    PT Sawit Sukses Sejati di MBG Salurkan Hak Karyawan Yang Meninggal Dunia

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online )- PT Sawit Sukses Sejati ( SSS ) yang berlokasi di Kecamatan Muara Batang Gadis , Mandailing Natal( Madina )akhirnya menyerahkan hak karyawannya yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja pada rabub27/9/2023 lewat. Penyerahan hak karyawan itu sendiri berlangsung Senin 2/10/2023 di rumah duka yang diterima langsung oleh istri korban Hendriani . […]

  • Jenazah Wanita Ditemukan di Simanondong

    Jenazah Wanita Ditemukan di Simanondong

    • calendar_month Rabu, 27 Jul 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN UTARA (Mandailing Online) – Satu jenazah yang ditemukan di Desa Simanondong, Panyabungan Utara, Mandailing Natal, Sumut, pagi ini, Rabu (27/7/2022). Jenazah wanita itu ditemukan warga di parit jalan berposisi telungkup. Warga langsung melapor kepada kepala Desa Simanondong. Selanjutnya dilaporkan kepada polisi. Awalnya belum diketahui identitas jenazah. Baru pada siang hari pihak Polres […]

  • Ustadz Hendri: Saipullah Istiqomah Jalankan Tugas

    Ustadz Hendri: Saipullah Istiqomah Jalankan Tugas

    • calendar_month Jumat, 11 Okt 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN UTARA (Mandailing Online) – Calon Bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 2, H. Saipullah Nasution menghadiri undangan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Taklim milik Ustadz Hendri Nasution di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Jum’at (11/10/2024). H. Saipullah Nasution dalam menghadiri undangan didampingi Ketua Tim Pemenangan Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi (SAHATA), […]

  • Kerja Keras Darul Mursyid

    Kerja Keras Darul Mursyid

    • calendar_month Selasa, 4 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TAPSEL (Mandailing Online) – Dominasi Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid soal jumlah murid terbanyak yang mendapat tiket ke Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Provinsi Sumatera Utara, merupakan anugrah tersendiri bagi pesantren ini. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Haji Ihutan Ritonga yang mengelola Darul Mursyid, Jafar Syahbuddin Ritonga menjawab wartawan, Minggu (2/6/) menyatakan OSN Sumatera Utara […]

  • Legal Standing Penggugat Gubernur Sumut Belum Jelas

    • calendar_month Kamis, 22 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN, – Sidang gugatan citizen law suit terhadap Gubernur Sumut dan penyelenggara negara lainnya di tingkat provinsi dan pusat oleh 25 warga Kota Medan kembali ditunda setelah kuasa hukum warga tidak dapat menunjukkan keseluruhan bukti identitas resmi para penggugat. “Dari 25 warga yang menggugat mungkin tadi hanya ada delapan orang yang datang dan menunjukkan kartu […]

expand_less