Rabu, 15 Jul 2026
light_mode

Komnas HAM: Polri teror wartawan di Bima

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
  • print Cetak

strong>JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo diminta untuk menghimbau anggota-anggotanya di Bima, Nusa Tenggara Barat untuk segera menghentikan intimidasi terhadap sejumlah pekerja jurnalistik.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani menanggapi pernyataan Ketua Komnas HAM terkait adanya teror terhadap sejumlah wartawan di Bima. “Berdasarkan informasi ini, kita meminta kepada Kapolri untuk menghentikan langkah-langkah aparat kepolisian di bawahnya, dalam rangka untuk tidak melakukan teror atau intimidasi terhadap pekerja jurnalistik di Bima. Saya kira tidak bisa terus-terus dilakukan seperti itu,” ujar Yani di Kantor Komnas HAM, Jakarta, hari ini.
Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mengatakan, intimidasi itu terkait video yang dipunyai oleh Komnas HAM mengenai kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian saat membubarkan paksa pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, pada 24 Desember 2011.

Informasi itu didapat dari laporan sejumlah wartawan yang sedang berada di Bima. Polisi, kata Ifdal, mengintimidasi dengan cara meneror melalui pesan singkat, bahkan ada yang mendatangi sejumlah wartawan tersebut. Menurut Yani, informasi intimidasi itu harus segera ditangani serius oleh Kepolisian agar tidak menjadi persoalan baru dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, tambahnya, dalam waktu dekat ini Komisi III juga akan meminta penjelasan secara langsung dari Kapolri terkait kasus tersebut.

“Segera mungkin kita kontak Kapolri untuk memerintahkan Kapolda NTB dan Kapolresta Bima untuk menghentikan intimidasi atau tekanan psikologis atau tekanan fisik dan sebagainya, baik berupa sms maupun datang ke rumah-rumah pekerja jurnalistik di sana. Mungkin sebelum kita berangkat ke Bima pekan depan,” kata Yani.

Seperti diberitakan, Komnas HAM, Selasa (3/1/2012), merilis video tindakan represif polisi saat membubarkan demonstran di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 24 Desember 2011. Dalam video, jelas sekali terlihat sejumlah polisi menembaki warga saat membubarkan secara paksa pengunjuk rasa.

Video versi Komnas HAM itu diawali dengan gambar penyerbuan polisi ke kantor Pelabuhan Sape, tempat pengunjuk rasa bersembunyi. Aparat lalu menangkap demonstran yang bersembunyi. Beberapa kali polisi menembak dari jarak jauh secara horizontal dari tepi laut. Di bagian lain, sejumlah warga yang berada di pantai, di luar areal kantor Pelabuhan Sape juga ditangkapi. Komnas HAM juga mencermati aksi polisi mengumpulkan selongsong peluru setelah penembakan.

Komnas HAM kini tengah menyelidiki apakah selongsong peluru itu adalah peluru karet atau tajam.(waspada)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Konsumsi Dalam Negeri Solusi Naikkan Harga Karet

    Konsumsi Dalam Negeri Solusi Naikkan Harga Karet

    • calendar_month Selasa, 15 Okt 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      JAKARTA – Mendongkrak konsumsi di dalam negeri menjadi fokus bahasan di Kemenko Perekonomian, Senin (14/10/2019) untuk menaikkan harga karet alam. Konsumsi dalam negeri yang bisa menggunakan karet alam meliputi aspal jalan raya, pembuatan traffic cone, bantal rel kereta api hingga dock fender dan masih banyak lagi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) […]

  • Soal Kelangkaan Pupuk, Ternyata Akibat Pengurangan Kuota

    Soal Kelangkaan Pupuk, Ternyata Akibat Pengurangan Kuota

    • calendar_month Jumat, 25 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak Pemkab Mandailing Natal (Madina) mengakui kebenaran kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah ini. Penyebabnya, terjadi pengurangan kuota oleh pemerintah. Kepala Bdang Agribisnis Dinas Pertanian Peternakan Madina, Latifa Hannum menjawab wartawan, Jum’at (25/10/2013) mengungkapkan jenis kuota pupuk yang dikurangi adalah ZA, Ponska dan SP36. Penyebab kekurangan pupuk subsidi ini akibat kelengahan kelompok […]

  • Ketua HNSI Sumut : UU Bukan Penghalang Untuk Pembinaan Nelayan Oleh Pemkab

    Ketua HNSI Sumut : UU Bukan Penghalang Untuk Pembinaan Nelayan Oleh Pemkab

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Kewenangan pengelolaan laut yang diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 23 Tahun 2014 tidak menjadi penghalang bagi Pemerintah Kabupaten / Kota untuk membina nelayan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Sebagaimana disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sumatera Utara Zulfachri Siagian, Senin (07/10/24) dalam […]

  • Bengkak Rp199,8 Juta! Anggaran Perjalanan Dinas Disdik Madina Naik 57% di 2026, Abaikan Inpres Efisiensi

    Bengkak Rp199,8 Juta! Anggaran Perjalanan Dinas Disdik Madina Naik 57% di 2026, Abaikan Inpres Efisiensi

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN | Mandailing Online- Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mandailing Natal melonjak tajam. Dari Rp345.750.000 di tahun 2025, naik jadi Rp545.550.000 di APBD 2026. Kenaikannya Rp199.800.000 atau 57,8 persen dalam setahun. Padahal Presiden Prabowo lewat Inpres 1/2025 memerintahkan efisiensi belanja, termasuk memangkas perjalanan dinas 50%. Data yang di upload resmi […]

  • Pelabuhan Laut Di Madina Mulai Dibangun

    Pelabuhan Laut Di Madina Mulai Dibangun

    • calendar_month Kamis, 16 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Akan Menguras Biaya 183 M Panyabungan (MO) – Pelabuhan laut di Mandailing Natal mulai dibangun tahun ini. Bernama Pelabuhan Palimbungan, berlokasi di Kecamatan Batahan. Depertemen Perhubungan RI sudah menyiapkan anggaran Rp. 138 Milyar secara multi years, dari tahun anggaran 2012 hingga 2016. Pelabuhan ini ditarget mulai beroperasi di 2017. Dana pembangunan bersumebr dari APBN, sementara […]

  • 69 Panwascam Se-Kab Madina 2014 Mengikuti Rakor

    69 Panwascam Se-Kab Madina 2014 Mengikuti Rakor

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2014
    • account_circle webmaster
    • 0Komentar

    Panyabungan, 69 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor) Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 yang di selenggarakan Panwaslu Kabupaten Madina di aula Sekretariat Panwaslu Madina di Jalan Lingkar Timur Panyabungan, Jumat (10/1). Rakor dibuka oleh Plt Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution diwakili Asisten Tata Praja Drs […]

expand_less