Selasa, 20 Okt 2026
light_mode

Azwar: Itu Honorer Betulan atau Siluman

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Selasa, 4 Feb 2014
  • print Cetak

JAKARTA – Ratusan ribu tenaga honorer kategori dua (K2) yang sudah menjalani tes CPNS tahun lalu, siap-siap gigit jari. Pasalnya dari jumlah honorer K2 yang hampir mencapai 605.179 orang, pemerintah hanya akan meluluskan sekitar 30 persennya saja.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menjadwalkan, pengumuman kelulusan honorer K2 menjadi CPNS digelar besok (5/2).

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, ada desakan yang sangat kuat dari masyarakat terkait rencana pengangkatan honorer K2 itu menjadi CPNS. Desakannya dalam bentuk, menuntut pemerintah meloloskan semua honorer K2 menjadi CPNS.

“Tetapi mau bagaimana lagi, kemampuan anggaran negara hanya bisa membiaya 30 persen honorer (menjadi CPNS, red),” paparnya di Jakarta kemarin.

Dia mengakui jumlah honorer K2 yang begitu besar, memunculkan banyak tudingan. Diantaranya adalah banyak tuduhan bahwa sebagian honorer K2 adalah siluman. Azwar mengatakan ada daerah pada 2004 lalu sudah mengangkat honorer sebanyak empat ribu.

“Tetapi yang tercecer (TH KII) kok sampai seribu orang. Saya tidak tahu apakah itu honorer betulan atau siluman,” papar dia.

Persoalan anggaran bukan satu-satunya alasan membuat pengangkatan honorer K2 dijalankan sangat terbatas. Alasan lainnya adalah, kualitas TH KII ternyata rendah. “Bisa dilihat dari hasil ujian yang sudah dipindai panitia,” terang Azwar.

Dia mengatakan sudah melihat langsung hasil pemindaian ujian honorer K2. Jika dibandingkan dengan hasil pelamar umum, rata-rata nilai honorer K2 lebih rendah.

Azwar khawatir jika seluruh honorer K2 itu diangkat dengan kualitas yang seadanya, tidak ada perbaikan kualitas birokrasi. Untuk itu dia meminta anggota DPR dan pemda memahami kondisi ini.

Muncul wacana bagi para honorer K2 yang tidak lolos dalam pengangkatan tahun ini, dimasukkan dalam prioritas rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan ini mencuat karena sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer K2 lagi.

Kemen PAN-RB masih menggodok usulan ini, sebab kuota dan formasi PPPK juga menyesuaikan kebutuhan riil di instansi dan kekuatan keuangan negara. (jpnn)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • BST Terpotong, Warga Hutagodang Muda Ngadu ke Polres Madina

    BST Terpotong, Warga Hutagodang Muda Ngadu ke Polres Madina

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu mengadukan kepala desa terkait dugaan pemotongan dana BST. Pengaduan disampaikan ke Polres Mandailing Natal (Madina), Rabu (3/6/2020). Kepada wartawan di depan Mapolres, warga menyatakan dana BST (Bantuan Sosial Tunai) hanya diterima sebesar Rp150 ribu dari pejabat desa yang seharusnya Rp600 ribu. BST adalah bantuan dari […]

  • Leher Pengusaha Kopi Nyaris Putus Dibacok

    Leher Pengusaha Kopi Nyaris Putus Dibacok

    • calendar_month Sabtu, 28 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BATUBARA- Nasib tragis dialami Nasrul alias Yuyun ( 43 ) warga Dusun VI, Desa Perkebunan Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Batubara, tewas dengan leher nyaris putus setelah dibantai Hermanto alias Anto (45) dan Ilham (19), Rabu malam (25/5) sekira pukul 22.00 WIB. Menurut keterangan warga, pengusaha kedai kopi ini, tewas karena hal sepela. “Gara-gara sepele […]

  • Rakyat Diminta Tabayyun Saat Penista Agama Makin Tumbuh Berkembang

    Rakyat Diminta Tabayyun Saat Penista Agama Makin Tumbuh Berkembang

    • calendar_month Senin, 17 Jan 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nonny Handayani Ibu Peduli Generasi Politikus Kapitra Ampera meminta pihak yang melaporkan Ferdinand Hutahaean ke Bareskrim Polri segera mencabut laporannya. Ferdinand Hutahaean sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh DPP KNPI karena cuitan di Twitter yang diduga bermuatan ujaran kebencian mengandung unsur SARA. (jpnn.com,10/01/2021) Bahkan Menag Gus Yaqut pun mendadak membela Ferdinand Hutahaean. Menag […]

  • Kartu Pedagang Berfungsi Kartu Parkir Elektrik Akan Diterapkan di Pasar Baru Panyabungan

    Kartu Pedagang Berfungsi Kartu Parkir Elektrik Akan Diterapkan di Pasar Baru Panyabungan

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dalam waktu dekat kartu parkir elektrik bagi pedagang akan diberlakukan di komplek Pasar Baru Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sumut. Kartu parkir elektrik ini bertujuan mempermudah dan meringankan padagang dalam hal urusan dan biaya parkir. Setiap pedagang nantinya akan memiliki kartu yang diterbitkan pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan Madina. Namanya Kartu Pedagang […]

  • Bupati Madina Diminta Realisasikan Janji Revisi Peta Hutan

    Bupati Madina Diminta Realisasikan Janji Revisi Peta Hutan

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan. Ketua Forum Keluarga Besar Batang Natal (FKBBN) Mara Halim Nasution meminta Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Hidayat untuk segera merealisir janjinya merevisi peta hutan lindung, taman nasional serta hutan produksi di Kabupaten Madina khususnya yang berada di Kecamatan Batang Natal karena dinilai melanggar Pasal 36 ayat 1 dan 2 UU No 39/1999 tentang Hak […]

  • Mikrofon Mati di Ruang Paripurna: Wibawa DPRD Tersandung Hal Sepele

    Mikrofon Mati di Ruang Paripurna: Wibawa DPRD Tersandung Hal Sepele

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epicentrum   Di ruang sidang paripurna, seorang anggota dewan berbicara menyampaikan pendapat. Namun suara itu tersendat—bukan karena argumennya lemah, melainkan karena mikrofon (mic) di mejanya mati. Kelihatannya sepele. Tapi justru dari hal-hal kecil seperti inilah kualitas sebuah lembaga bisa terbaca. Sebab dalam dunia kelembagaan, fasilitas bukan sekadar alat bantu teknis. Ia […]

expand_less