Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Azwar: Itu Honorer Betulan atau Siluman

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Selasa, 4 Feb 2014
  • print Cetak

JAKARTA – Ratusan ribu tenaga honorer kategori dua (K2) yang sudah menjalani tes CPNS tahun lalu, siap-siap gigit jari. Pasalnya dari jumlah honorer K2 yang hampir mencapai 605.179 orang, pemerintah hanya akan meluluskan sekitar 30 persennya saja.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menjadwalkan, pengumuman kelulusan honorer K2 menjadi CPNS digelar besok (5/2).

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, ada desakan yang sangat kuat dari masyarakat terkait rencana pengangkatan honorer K2 itu menjadi CPNS. Desakannya dalam bentuk, menuntut pemerintah meloloskan semua honorer K2 menjadi CPNS.

“Tetapi mau bagaimana lagi, kemampuan anggaran negara hanya bisa membiaya 30 persen honorer (menjadi CPNS, red),” paparnya di Jakarta kemarin.

Dia mengakui jumlah honorer K2 yang begitu besar, memunculkan banyak tudingan. Diantaranya adalah banyak tuduhan bahwa sebagian honorer K2 adalah siluman. Azwar mengatakan ada daerah pada 2004 lalu sudah mengangkat honorer sebanyak empat ribu.

“Tetapi yang tercecer (TH KII) kok sampai seribu orang. Saya tidak tahu apakah itu honorer betulan atau siluman,” papar dia.

Persoalan anggaran bukan satu-satunya alasan membuat pengangkatan honorer K2 dijalankan sangat terbatas. Alasan lainnya adalah, kualitas TH KII ternyata rendah. “Bisa dilihat dari hasil ujian yang sudah dipindai panitia,” terang Azwar.

Dia mengatakan sudah melihat langsung hasil pemindaian ujian honorer K2. Jika dibandingkan dengan hasil pelamar umum, rata-rata nilai honorer K2 lebih rendah.

Azwar khawatir jika seluruh honorer K2 itu diangkat dengan kualitas yang seadanya, tidak ada perbaikan kualitas birokrasi. Untuk itu dia meminta anggota DPR dan pemda memahami kondisi ini.

Muncul wacana bagi para honorer K2 yang tidak lolos dalam pengangkatan tahun ini, dimasukkan dalam prioritas rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Usulan ini mencuat karena sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer K2 lagi.

Kemen PAN-RB masih menggodok usulan ini, sebab kuota dan formasi PPPK juga menyesuaikan kebutuhan riil di instansi dan kekuatan keuangan negara. (jpnn)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Resmikan Pengoperasian Pembangkit Listrik

    Bupati Resmikan Pengoperasian Pembangkit Listrik

    • calendar_month Senin, 13 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    85 PLTS untuk Daerah Terpencil TAPSEL- ; Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu meresmikan secara simbolis pengoperasian bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumut tahun 2010 sebanyak 85 unit, Sabtu (11/12). Bupati berpesan agar warga penerima bantuan 85 PLTS di daerah terpencil tersebut untuk menjaga dan memeliharanya. “Kita harus memiliki […]

  • Apresiasi Rencana Pendirian ITS Madina, MPC PP: Akan Melahirkan SDM Unggul dan Kompetitif

    Apresiasi Rencana Pendirian ITS Madina, MPC PP: Akan Melahirkan SDM Unggul dan Kompetitif

    • calendar_month Senin, 10 Jan 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Mandailing Natal (MPC PP Madina) mengapresiasi rencana pendirian Institut Teknologi dan Sains (ITS) di Desa Pidoli Lombang, Panyabungan. Pendirian ITS ini nantinya akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pendidikan dan Litbang SDM Masnah, S.Pd kepada Mandailing Online, […]

  • Warga 4 Desa di Natal vs PT.DIS, Bupati Harus Progresif Memediasi

    Warga 4 Desa di Natal vs PT.DIS, Bupati Harus Progresif Memediasi

    • calendar_month Senin, 16 Mei 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    NATAL (Mandailing Online) – Bupati Madina diminta lebih progresif memediasi antara 4 desa di Kecamatan Natal dengan PT. DIS agar kebun plasma yang tak terrealisasi besalan tahun, bisa tuntas. Dan, konflik antara warga Sikara-Kara, Buburan, Bintuas dan Sundutan Tigo dengan PT.DIS bukanlah persoalan yang rumit jika ada kemauan masing-masing pihak untuk menyelesaikannya. Yakni kemauan yang […]

  • Kantor DPRD Dibobol Maling

    Kantor DPRD Dibobol Maling

    • calendar_month Jumat, 4 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tapsel, Walau merupakan hari kerja, namun seluruh PNS yang bertugas di Bagian Umum Sekretariat DPRD Tapanuli Selatan pada Senin (24/01/2011) tidak masuk kantor usai jam istirahat siang. Akibatnya ruang kerja bagian umum menjadi sasaran maling. Maling disebut merusak dan menggasak uang jutaan rupiah dari laci kerja salah seorang staf. Konon kabarnya, uang jutaan rupiah itu […]

  • Dinas Kehutanan Sita Kayu Olahan di Lokasi PT PSU

    Dinas Kehutanan Sita Kayu Olahan di Lokasi PT PSU

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    PANYABUNGAN (Manailing Onine) – Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menemukan sekira 10 kubik kayu olahan di lokasi PT Perkebunan Sumatera Utara di Kecamatan Lingga Bayu tanpa dokumen yang sah dan tanpa pemilik. Kabid Kehutanan Dinas Kehutanan Perkebunan Madina, Ahmad Faizal di ruang kerjanya, Senin (28/10/2013) menyatakan kayu olahan itu yang mereka temukan sekitar […]

  • 1 November, Inalum Jadi Milik Indonesia

    1 November, Inalum Jadi Milik Indonesia

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    JAKARTA, – Tim perunding Indonesia dan konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA), hingga kini belum juga mencapai kesepakatan terkait besaran nilai kompensasi yang harus dibayarkan Indonesia sebagai pengganti saham NAA yang mencapai 58 persen pada PT Inalum. Padahal kontrak kerjasama antara Indonesia dengan Jepang sudah harus berakhir 31 Oktober 2013 mendatang. “Sampai hari ini pembicaraan masih […]

expand_less