Sabtu, 28 Feb 2026
light_mode

Berkas Lengkap, Tak Ada Dasar Mendiskualifikasi Saipullah

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (KPU Madina) Muhammad Ikhsan Matondang menegaskan pihaknya tidak memiliki dasar untuk mendiskualifikasi calon bupati Madina nomor urut 2, H. Saipullah Nasution, SH, MM, karena semua tahapan verifikasi berkas pencalonannya sudah dinyatakan lengkap.

Terkait regulasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Nagara (LHKPN) Saipullah Nasution, Ikhsan mengatakan KPU Madina merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Selain itu, KPU juga merujuk pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Tidak ada klausul yang menyebut LHKPN terbaru atau tahun tertentu sebagai syarat pencalonan.

“Kita merujuk pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 20 huruf c yang berbunyi surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf i dengan bunyi menyerahkan daftar kekayaan pribadi,” papar Ikhsan, Senin (18/11/2024).

“Pada saat tahapan pendaftaran Paslon, semua berkas Saipullah lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana dalam aturan KPU, sehingga tidak ada dasar men-TMS-kan berkas calon. KPU menjalankan regulasi yang ada sudah kita jalankan. Karena KPU berpedoman pada PKPU, dan Juknis,” tegasnya. (rel)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bau Busuk Terus Tercium Warga Tutup Parit Aliran Limbah PT Toba Surimi

    Bau Busuk Terus Tercium Warga Tutup Parit Aliran Limbah PT Toba Surimi

    • calendar_month Selasa, 13 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    TAPTENG, – Pihak perusahaan pengolahan tepung ikan PT Toba Surimi hingga kini tak juga memperbaiki sistim pengolahan limbahnya. Alhasil, bau busuk pun terus tercium baik lewat udara maupun air. Hal ini tentu saja membuat warga di Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Tapteng, berang. Warga pun kemudian bertindak dengan menutup parit yang diduga menjadi aliran limbah […]

  • DPRD Madina Fokuskan Pembebasan Warga Batahan I dari Tahanan Polisi

    DPRD Madina Fokuskan Pembebasan Warga Batahan I dari Tahanan Polisi

    • calendar_month Rabu, 30 Mar 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Madina saat ini memprioritaskan mengeluakan 13 warga Batahan I dari tahanan polisi. Itu dikatakan Ketua DPRD (Mandailing Natal ) Madina, Hj. Leli Hartati menjawab wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II yang dihadiri warga Batahan I Kecamatan Batahan, Rabu (30/3/2016). Mengenai nasib rekomendasi Pansus DPRD Madina tentang pencabutan […]

  • Lahan Pertanian Terendam, Butuh Bantuan Pemerintah

    Lahan Pertanian Terendam, Butuh Bantuan Pemerintah

    • calendar_month Selasa, 10 Jan 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Dalam sepekan terakhir ratusan hektar persawahan di Kecamatan Siabu direndam banjir akibat luapan Sungai Batang Angkola. Kondisi itu sangat memukul petani, karena usia tanaman padi sudah menjelang panen. Sejauh ini belum diketahui total luas persawahan yang terrendam, namun sejumlah petani menaksir : mencapai 200 hektar. “Kita hanya pasrah, habis mau biang […]

  • Anggota DPRD Diminta Tak Main Proyek

    Anggota DPRD Diminta Tak Main Proyek

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    SIDIMPUAN – Sejumlah lapisan masyarakat meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Psp untuk tidak terlibat atau bermain proyek pembangunan daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015. Sebab, anggota DPRD memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sehingga pelaksanana […]

  • Pelunasan untuk Guru Swasta Dulu

    Pelunasan untuk Guru Swasta Dulu

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Kemenag Cicil Hutang Tunjangan Sertifikasi JAKARTA, – Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya menunjukkan tanda-tanda kewalahan menuntaskan tunggakan hutang pembayaran sertifikasi guru. Mereka memutuskan melunasinya dengan sistem dicicil. Pelunasan dimulai tahun depan dengan mendahulunan guru swata. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Nur Syam menuturkan bahwa total hutang Kemenag untuk membayar sejumlah tunjangan, termasuk tunjangan sertifikasi […]

  • IYE dan Masyarakat Menunggu Ketegasan Kejatisu Terkait Dugaan Korupsi Stunting Madina

    IYE dan Masyarakat Menunggu Ketegasan Kejatisu Terkait Dugaan Korupsi Stunting Madina

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Farhan Donganta ketua  IYE (Indonesia Youth Epicentrum) Madina apresisasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejatisu ) yang konsisten mengungkap dugaan kasus korupsi dana stunting tahun anggaran 2022 -2023 di Kabupaten Madina seperti statemennya di media saat kunjungan ke Kejaksaan Negeri Madina Jum’at 23/5 akan tegak lurus dan profesional dalam pengungkapan […]

expand_less