Selasa, 21 Apr 2026
light_mode

BKD Gandeng Kantor Pos

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Minggu, 7 Nov 2010
  • print Cetak


Penerimaan berkas administrasi pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2010 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akan tetap menggunakan jasa kantor pos. Ini dilakukan untuk lebih kondusifnya pelaksanaan penerimaan berkas pelamar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Madina, Asrul Daulay SIP saat ditemui METRO di ruang kerjanya, Jumat (5/11) mengatakan, pada penerimaan seleksi CPNS yang tak lama lagi akan dibuka, BKD akan tetap bekerja sama dengan kantor pos yang ada di Kabupaten Madina seperti tahun 2009 lalu.

Hal ini dilakukan untuk lebih mempermudah dan membuat suasana kondusif bagi pelamar yang akan melamar nantinya. Meski ini bukan salah satu yang ada di petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak), namun kerja sama dengan kantor pos tersebut merupakan kebijakan Pemprovsu, begitu juga dengan Pemkab Madina. Sebab dengan menggunakan jasa kantor pos dalam penerimaan berkas maka akan memperlancar dan mempermudah dalam menjalankan tahapan dan rangkaian CPNS.

“Tahun lalu juga kita buat seperti ini yakni bekerja sama dengan kantor pos dalam penerimaan berkas pelamar CPNS. Lalu, pihak kantor pos nantinya yang akan mengantar ke BKD Madina kemudian berkasnya diverifikasi. Ini untuk mempermudah penerimaan nantinya,” ujarnya.

Asrul menambahkan, BKD Madina saat ini hanya menunggu jumlah formasi serta MoU dalam hal penerimaan CPNS. Direncanakan, jumlah formasi akan diterima dari MenPAN pada pertengahan November ini. Setelah itu, BKD Madina akan berkoordinasi dengan BKD Sumut terkait jadwal pelaksanaannya serta hal lain terkait penerimaan CPNS.

“Penetapan waktu akan ditentukan setelah ditetapkannya jumlah formasi dan rangkaian lainnya, karena kita masih akan melakukan koordinasi dengan BKD Sumut,” tambahnya.

Terkait isu yang beredar soal mengutamakan pelamar yang memakai KTP daerah, Kepala BKD Madina menjelaskan, dalam Juklak dan Juknis tidak ada menyebutkan bahwa pelamar harus memakai KTP daerah yang dilamar atau harus mengutamakan pelamar dari daerah itu sendiri. “Itu tak ada dalam Juklal dan Juknis, pelamar yang lulus nantinya hanyalah pelamar yang memiliki kemampuan dan lulus dalam ujian,” tegasnya.

Masih dikatakan Asrul, Pemkab hingga saat ini belum menetapkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mana yang akan diajak bekerja sama soal penerimaan CPNS. Dan sesuai dengan Juklak, juga tidak ada disebutkan harus bekerja sama dengan PTN yang ada di daerah saja.

“Soal teknis dan administrasi lainnya kita mengacu kepada Juklak dan Juknis. Sedangkan soal kerja sama dengan PTN mana, itu belum bisa dipastikan, karena kita akan memilih PTN yang memang berpengalaman dan sesuai dengan kemampuan kita,” pungkasnya.

Tapsel Masih Tunggu Rapat Tim

Sementara itu Kepala BKD Tapanuli Selatan, Drs Aswad Daulay MH, belum bisa memastikan apakah dalam penerimaan berkas pelamar akan bekerja sama dengan kantor pos atau tidak. BKD saat ini masih menunggu jadwal seleksi penerimaan CPNS dan rincian formasi yang diperkirakan pertengahan November 2010 ini baru akan keluar.

“Nanti tim penerimaan CPNS rapat dulu, baru bisa diketahui. Memang permohonan dari kantor pos sudah ada, tapi itu bukan suatu kewajiban,” ujar Aswad Daulay, Jumat (5/11).

Diungkapkan Aswad, jadwal pendaftaraan CPNS sangat menentukan apakah mungkin bekerja sama dengan kantor pos atau tidak. Jika waktu pendaftaran panjang, bisa saja itu dilakukan. Tapi jika waktu pendaftaran singkat, tentu perlu pertimbangan yang matang.

Dijelaskan Aswad, jika waktu pendaftaran singkat, dan ketika berkas pelamar yang sampai di BKD dicek dan ada yang kurang, tentu berkas tersebut dikembalikan lagi melalui kantor pos, dan itu butuh waktu. Sehingga dikhawatirkan waktu memasukkan berkas lamaran pelamar yang kurang, waktu pendaftaran sudah habis. Sementara jika diterima langsung oleh Pemkab, bisa dicek langsung apakah berkasnya kurang atau tidak.

“Tapi intinya bagaimanapun tekhnis penerimaan berkas lamaran pelamar CPNS nantinya, itu semua dilakukan untuk memudahkan proses pendaftaran CPNS,” ucap Aswad.

Untuk diketahui, Kabupaten Tapanuli Selatan mendapat jatah formasi CPNS 2010 sebanyak 229 orang. (wan/neo)
Sumber : Metro Tabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mualaf Windsor Gelar Pertemuan Berkala

    Mualaf Windsor Gelar Pertemuan Berkala

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Di Kota Windsor, Provinsi Ontario, Kanada, para mualaf mendapat naungan istimewa dari Windsor Islamic Association (WIA). Organisasi nonprofit itu memberikan fasilitas kepada mualaf untuk mempelajari Islam lebih dalam dan mendapat keluarga baru. Alhasil, para mualaf kota yang dijuluki The City of Roses itu pun sering kali menggelar pertemuan untuk mempererat persaudaraan sekaligus meningkatkan keimanan mereka. […]

  • Tahun Ini, Alokasi Dana Desa Rp8 M

    Tahun Ini, Alokasi Dana Desa Rp8 M

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    SIDIMPUAN – Tahun ini, Pemerintah Kota Padangsidimpuan menerima alokasi Dana Desa sekitar Rp8 miliar. Hal itu sesuai dengan adanya program pemerintah pusat untuk mengembangkan dan meningkatkan pembangunan desa. Hal ini disampaikan Walikota Psp Andar Amin Harahap, Senin (30/3) melalui Kepala Bappeda Iswan Nagabe Lubis. Menurutnya, Psp yang merupakan salah satu  daerah pemerintah kota di Sumut […]

  • Harga Komoditas Naik, Rakyat Makin Tercekik

    Harga Komoditas Naik, Rakyat Makin Tercekik

    • calendar_month Senin, 10 Jan 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Ummu Taqiyya Aktivis Dakwah, Mompreneur   Kenaikan harga bahan pokok seakan sudah menjadi hal biasa, apalagi saat menjelang hari-hari besar ummat beragama. Harga komoditas pangan akan terus merangkak naik hingga Januari 2022. Dwi Andreas menyatakan bahwa kenaikan harga komoditas seperti cabai, minyak goreng dan telur mengalami kenaikan dan telah melewati batas psikologis, tapi ini […]

  • Ratusan Pejabat Batam Lapor Kekayaan kepada KPK

    Ratusan Pejabat Batam Lapor Kekayaan kepada KPK

    • calendar_month Kamis, 9 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    .BATAM : Ratusan orang pejabat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau melaporkan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Rabu 8 Desember 2010. “Pelaporan harta kekayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan para penyelenggara negara dalam mengisi LHKPN agar dapat terpantau,” kata Wahyudi dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi […]

  • Atika Tantang Pengusaha UMKM

    Atika Tantang Pengusaha UMKM

    • calendar_month Jumat, 5 Nov 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution menantang kalangan pengrajin/UMKM memproduksi besek. “Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM di Mandailing Natal, saya menantang siapa saja dari masyarakat Madina yang mampu membuat besek seperti dalam foto ini,” kata Atika. Pembaca silahkan melihat foto-foto yang disertakan di dalam berita ini. Tantangan itu disampaikan […]

  • Harga Daging Mahal, Bupati Madina Sampaikan Aspirasi Kaum Ibu

    Harga Daging Mahal, Bupati Madina Sampaikan Aspirasi Kaum Ibu

    • calendar_month Sabtu, 29 Mar 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution menyampaikan aspirasi kaum ibu kepeda pedagang terkait harga daging di Panyabungan lebih mahal dibandingkan di Sidimpuan. “Kami berkeliling ke beberapa tempat dan ada aspirasi masyarakat, aspirasi ibu-ibu yang katanya harga daging di Panyabungan lebih mahal dibandingkan di Sidimpuan misalnya,” kata bupati memulai diskusi dengan pedagang […]

expand_less