Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode

Investasi Kapitalis Berkedok Wisata Medis?

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Nov 2020
  • print Cetak

Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam
Dosen dan Pengamat Politik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah rumah sakit (RS) asing akan masuk ke tanah air. Mereka berasal dari Australia hingga Singapura. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity yang digelar secara virtual, Rabu (21/10/2020). Mulanya, dia menyinggung ongkos yang dikeluarkan setiap tahun untuk wisata medis yang mencapai US$ 6 miliar hingga US$ 7 miliar.

Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan untuk mendorong investasi RS asing di dalam negeri. Ia mengungkapkan, ada beberapa RS yang sudah diajak berinvestasi. Mereka antara lain Mayo Clinic, John Hopkins Medicine, dan Anderson Hospital. Ihwal wisata medis ini pernah disinggung Luhut beberapa waktu lalu. Ia pun memerintahkan BKPM yang dikepalai oleh Bahlil Lahadalia mendatangkan RS asing ke Indonesia. Permintaan Luhut diiringi dengan rencana pemerintah untuk memperbolehkan dan mengizinkan dokter asing lebih banyak di Indonesia.

Dikutip dari Instagram resminya, Luhut mengatakan rencana ini dikaji karena berbagai pertimbangan, di antaranya adalah fakta bahwa bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan medis sebesar US$ 3,000 – 10,000 per orang. Menurut Luhut, lewat wisata medis ini nantinya pemerintah ingin Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera. (cncbindonesia. 23/10/2020)

Hidup dalam naungan kapitalisme sungguh pelik. Setiap permasalahan yang muncul diambil langkah penyelesaian tetapi justru mengundang banyak question mark dan mendatangkan problem—problem cabang yang baru. Sehingga akar permasalahannya tidak tersentuh dan masalah tak kunjung beres. Apalagi jika bicara soal poin kesehatan alias dunia medis. Dalam dunia bisnis kapitalis, medis adalah salah satu lahan basah yang menggiurkan. Jadi, wajar-wajar saja jika penguasa yang isi kepalanya adalah kapitalisme tidak mengabaikan aspek kehidupan yag satu ini sebagai peluang keuntungan material.

Dunia medis bukan hanya mengalami banyak masalah di dalam negeri. Bahkan di luar negeri dengan teknologi canggih sekalipun, tidak lepas dari skandal bisnis. Tentu saja, pada keadaan ini, pasien atau masyarakat secara umum adalah korbannya. Itulah cara mereka meraup keuntungan. Bayangkan saja, mulai dari bisnis obat, alat, hingga kini mendatangkan medical tools sampai kepada RS serta tenaga medisnya. Apakah hal ini akan menguntungkan Indoneisa seperti ucapan Luhut? Atau justru malah sebaliknya? Tentu menjawabnya harus dilakukan analisis dengan sudut pandang yang shahih.

Pertama, wisata medis yang selama ini berlangsung dari dan oleh Indonesia ke luar negeri sebenarnya sudah lama dilakukan. Semisal program changed student atau studi banding ke luar negeri. Program ini tentu saja merogok kantong Negara. Namun, tujuan penyelenggaraannya sebenarnya mulia. Yaitu untuk belajar demi peningkatan keilmuwan dunia kesehatan di kalangan medis Indonesia. Sehinggaa ketika paramedis kembali ke tanah air, mereka akan membawa bayak ilmu dan pengalaman di luar negeri. Kelak, semua itu akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan medis terbaik. Dan sudah menjadi kewajiban Negara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam semua aspek kehidupan, terlebih aspek kesehatan.

Kedua, jika sekarang praktek wisata medis harus diganti dengan mendatangkan perangkatnya ke Indonesia , apakah akan lebih efektif dan menghemat dana? Itukah tujuan utama wisata medis yang dicanangkan Luhut? Ataukah ada maksud lain? Sebab Luhut terlihat antusias mengeluarkan ide kerjasama dengan asing dalam bidang kesehatan khususnya RS dan prangkat-perangkatnya, padahal Luut sendiri bukanlah orang medis atau bukan Menkes. Jika alasannya menghemat dana Negara, lalu darimana dana mendatangkan tenaga medis asing ke Indonesia? Siapa yang membiayai pendirian RS internasional tersebut? Free kah? Atau semua dibangun diatas perjanjian utang baru?

Ketiga, alasan Luhut untuk mencanangkan program wisata medis agar memberikan banyak kemajuan seperti tenaga internasional, RS stanndar internasional, lapangan kerja, dan menahan masyarakat tidak berobat ke luar negeri lagi seperti Singapura. Harapan Luhut tersebut sangat bagus. Betul, disatu sisi masyarakat Indonesia banyak berobat ke luar negeri karena merasa pelayanan dan peralatannya jauh lebih memuaskan meskipun harus mengendorkan tabungan.

Kekecewaan masyarakat terhadap layanan medis di dalam negeri yang jauh dari keramahan servis dan minimnya peralatan yang canggih bukanlah rahasia lagi. Sudah menjadi keluhan umum mayoritas pesakit. Lalu jika dikaitkan dengan ketersediaan lapangan kerja, ini juga sulit diterima. Bagaimana mungkin RS kelas internasional akan merekrut tenaga dari Indonesia sementara sarjana medis Indonesia tidak fasih bahasa internasional secara mayoritas? Andaipun ada yang bias, hanya  terhitung jari bukan? Selebihnya, mereka yang dari luar negeri jualah pengisi posisi-posisi di RS Internasional tersebut.

Keempat, wisata medis yang dicanangkan oleh pemerintah melalui usulan Luhut terlihat hanyalah pesanan para pemodal bisnis kesehatan. Dan ide tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh Indonesia dari hasil kerjasama antarnegara yang notabene hanya merugikan bangsa ini. Belum lagi tenaga medis Indonesia akan kehilangan lapangan kerja sebab diisi paramedis asing. Dan tentu juga akan kalah saing walaupun klinik dan RS milik anak bangsa banyak didirikan. Pelayanan dan fasilitas lokal tentu hanya akan menyentuh kalangan menengah ke bawah.

Kelima, jika klinik dan RS dalam negeri mengikuti standar internasional, tentu butuh modal banyak. Untuk mendapatkan modal kembali dan keuntungan, pihak klinik  dan RS akan membuat biaya berobat yang sangat sulit dijangkau masyarakat luas. Walhasil, kesehatan akan semakin terpuruk dalam hal pengelolaan juga pelayanan. Dengan kata lain, hanya mereka yang mampulah nantinya bisa menyentuh faislitas bagus. Ada harga ada barang! Begitulah istilah pasar kapitalis! Sadis bukan?

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wisata medis ala Luhut hanyalah bisnis kapitaliisme yang terus ingin mencengram negeri ini. Hingga bidang kesehatan pun, kapitalisme tidak mengizinkan Indonesia mengelola sendiri. Tidak ada lagi kedaulatan bahkan untuk hidup sehat dengan mudah dan murah di negeri sendiri. Kesehatan dan nyawa rakyat pun kian tergadai oleh peraturan-peraturan dzalim kapitalis ala rezim.

Tentu sangat berbeda jauh dengan praktek pengelolaan dalam sistem Islam. Sistem Islam telah menunjukkan bukti bahwa pengelolaan kesehatan di bawah syariat Islam telah memberikan sumbangan luar biasa terhadap ilmu dan teknologi pengobatan dunia. Dimana tidak ada satupun peradaban sebelumnya yang mampu melakukan demikian.

Islam memandang bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok manusia/rakyat. Pengelolaannya wajib ditangani oleh pemimpin. Pelayanan kesehatan harus murah dan mudah. haram menggadaikannya kepada pihak swasta apalagi asing yang bertujuan untuk komersialisasi/bisnis kapitalis. Keilmuwan dan teknologi kesehatan bisa saja dipelajari dari luar atau mendatangkan tenaga luar ke dalam negeri atau wisata medis. Hanya saja, tujuannya adalah untuk Negara dan rakyat. Bukan karpet merah bagi pengusaha /pebisnis kesehatan seperti kapitalisme.

Sudah semakin jelas, bahwa kapitalisme yang diadopsi penguasa negeri ini telah membawa rakyat semakin sengsara dan tidak jelas arah. Bahkan untuk sehat pun harus disetir oleh kapitalisme. Semua aspek kehidupan telah dikepung kapitalisme dan tinggal menunggu jurang kehancuran.

Oleh karena itu, saatnya generasi negeri ini bangkit dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa harapan satu-satunya untuk Indonesia bebas tekanan dan komersialisasi kaum kapitalisme global hanyalah dengan menerapkan syariat Islam secara totalitas. Wallahu’alam bissawab.***

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Oknum DPRD Labuhanbatu Pukul Meja , Rapat Diskorsing

    Oknum DPRD Labuhanbatu Pukul Meja , Rapat Diskorsing

    • calendar_month Rabu, 10 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    RANTAUPRAPAT : Rapat pembahasan nota Keuangan tahun anggaran (TA) 2010 di gedung DPRD Labuhanbatu diwarnai insiden ‘ngamuk’nya seorang anggota DPRD setempat. Aksi itu dilakukan dengan pemukulan meja. Dampaknya, rapat di skors hingga Rabu, 10 Agustus 2011. Pada hari Selasa 9 Agustus 2011 seorang oknum anggota dewan pada rapat dengan SKPD Dinas Pendidikan menanyakan terkait penggunaan […]

  • Batara Bisa Urus DAK dan DAU

    Batara Bisa Urus DAK dan DAU

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN, – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (PUPE) Kabupaten Padang Lawas (Palas), Chairul Windu Harahap menegaskan, perubahan mekanisme pembangunan kantor bupati dan DPRD tahun 2009 dari tahun tunggal (single years) ke tahun jamak (multi years) merupakan kebijakan Bupati Palas yang saat itu dijabat Basyrah Lubis. “Pengalihan dari single years ke multi years […]

  • Wabup Atika Ikuti Rakor Penurunan Stunting

    Wabup Atika Ikuti Rakor Penurunan Stunting

    • calendar_month Rabu, 7 Des 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Rapat yang dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota dari 33 kabupaten/kota di Sumut ini berlangsung di Medan, Selasa (6/12). Rapat ini kembali membahas upaya pencapaian target penurunan […]

  • Sempat Tertunda, Akhirnya Pemerintah dan DPRD Setujui Ranperda RPJMD

    Sempat Tertunda, Akhirnya Pemerintah dan DPRD Setujui Ranperda RPJMD

    • calendar_month Kamis, 10 Feb 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Setelah pengambilan keputusan sempat tertunda karena tak kuorum, akhirnya pemerintah dan DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mandailing Natal (Madina) tahun 2021-2026. Persetujuan tersebut diperoleh pada lanjutan paripurna Ranperda RPJMD pada Rabu (9/2) malam. Rapat dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis didampingi […]

  • Anggaran Tak Cair Akibat Sistem, Kegiatan Trantibum Terkendala

    Anggaran Tak Cair Akibat Sistem, Kegiatan Trantibum Terkendala

    • calendar_month Senin, 29 Mei 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online ) pakum nya kegiatan penertipan dan raziah oleh Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ), ternyata  gegara 5 bulan anggaran tak cair, bahkan banyak anggota Satpol PP memilih tidak masuk kantor karena kekosongan kegiatan. Seperti biasanya memang, Satpol PP yang membidangi Trantibum ( ketentraman […]

  • Besok Pemkab Madina Akan Lakukan Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS

    Besok Pemkab Madina Akan Lakukan Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mandailing Natal (Madina) akan menyelenggarakan Tes Kompetensi Dasar (TKD) seleksi CPNS, mulai besok, Rabu (10/12/2014) hingga 21 Desember. TKD seleksi CPNS ini akan diikuti 6.703 orang memperebutkan 90 formasi, diantaranya bidang kesehatan, pendidikan dan tenaga tekhnis. Demikian disampaikan Kepala BKD Madina, Ahmad Meinul Lubis kepada wartawan […]

expand_less