Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Investasi Kapitalis Berkedok Wisata Medis?

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Nov 2020
  • print Cetak

Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam
Dosen dan Pengamat Politik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sejumlah rumah sakit (RS) asing akan masuk ke tanah air. Mereka berasal dari Australia hingga Singapura. Hal itu disampaikan Luhut dalam acara Outlook 2021: The Year of Opportunity yang digelar secara virtual, Rabu (21/10/2020). Mulanya, dia menyinggung ongkos yang dikeluarkan setiap tahun untuk wisata medis yang mencapai US$ 6 miliar hingga US$ 7 miliar.

Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan untuk mendorong investasi RS asing di dalam negeri. Ia mengungkapkan, ada beberapa RS yang sudah diajak berinvestasi. Mereka antara lain Mayo Clinic, John Hopkins Medicine, dan Anderson Hospital. Ihwal wisata medis ini pernah disinggung Luhut beberapa waktu lalu. Ia pun memerintahkan BKPM yang dikepalai oleh Bahlil Lahadalia mendatangkan RS asing ke Indonesia. Permintaan Luhut diiringi dengan rencana pemerintah untuk memperbolehkan dan mengizinkan dokter asing lebih banyak di Indonesia.

Dikutip dari Instagram resminya, Luhut mengatakan rencana ini dikaji karena berbagai pertimbangan, di antaranya adalah fakta bahwa bahwa rata-rata pengeluaran wisatawan medis sebesar US$ 3,000 – 10,000 per orang. Menurut Luhut, lewat wisata medis ini nantinya pemerintah ingin Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera. (cncbindonesia. 23/10/2020)

Hidup dalam naungan kapitalisme sungguh pelik. Setiap permasalahan yang muncul diambil langkah penyelesaian tetapi justru mengundang banyak question mark dan mendatangkan problem—problem cabang yang baru. Sehingga akar permasalahannya tidak tersentuh dan masalah tak kunjung beres. Apalagi jika bicara soal poin kesehatan alias dunia medis. Dalam dunia bisnis kapitalis, medis adalah salah satu lahan basah yang menggiurkan. Jadi, wajar-wajar saja jika penguasa yang isi kepalanya adalah kapitalisme tidak mengabaikan aspek kehidupan yag satu ini sebagai peluang keuntungan material.

Dunia medis bukan hanya mengalami banyak masalah di dalam negeri. Bahkan di luar negeri dengan teknologi canggih sekalipun, tidak lepas dari skandal bisnis. Tentu saja, pada keadaan ini, pasien atau masyarakat secara umum adalah korbannya. Itulah cara mereka meraup keuntungan. Bayangkan saja, mulai dari bisnis obat, alat, hingga kini mendatangkan medical tools sampai kepada RS serta tenaga medisnya. Apakah hal ini akan menguntungkan Indoneisa seperti ucapan Luhut? Atau justru malah sebaliknya? Tentu menjawabnya harus dilakukan analisis dengan sudut pandang yang shahih.

Pertama, wisata medis yang selama ini berlangsung dari dan oleh Indonesia ke luar negeri sebenarnya sudah lama dilakukan. Semisal program changed student atau studi banding ke luar negeri. Program ini tentu saja merogok kantong Negara. Namun, tujuan penyelenggaraannya sebenarnya mulia. Yaitu untuk belajar demi peningkatan keilmuwan dunia kesehatan di kalangan medis Indonesia. Sehinggaa ketika paramedis kembali ke tanah air, mereka akan membawa bayak ilmu dan pengalaman di luar negeri. Kelak, semua itu akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan medis terbaik. Dan sudah menjadi kewajiban Negara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam semua aspek kehidupan, terlebih aspek kesehatan.

Kedua, jika sekarang praktek wisata medis harus diganti dengan mendatangkan perangkatnya ke Indonesia , apakah akan lebih efektif dan menghemat dana? Itukah tujuan utama wisata medis yang dicanangkan Luhut? Ataukah ada maksud lain? Sebab Luhut terlihat antusias mengeluarkan ide kerjasama dengan asing dalam bidang kesehatan khususnya RS dan prangkat-perangkatnya, padahal Luut sendiri bukanlah orang medis atau bukan Menkes. Jika alasannya menghemat dana Negara, lalu darimana dana mendatangkan tenaga medis asing ke Indonesia? Siapa yang membiayai pendirian RS internasional tersebut? Free kah? Atau semua dibangun diatas perjanjian utang baru?

Ketiga, alasan Luhut untuk mencanangkan program wisata medis agar memberikan banyak kemajuan seperti tenaga internasional, RS stanndar internasional, lapangan kerja, dan menahan masyarakat tidak berobat ke luar negeri lagi seperti Singapura. Harapan Luhut tersebut sangat bagus. Betul, disatu sisi masyarakat Indonesia banyak berobat ke luar negeri karena merasa pelayanan dan peralatannya jauh lebih memuaskan meskipun harus mengendorkan tabungan.

Kekecewaan masyarakat terhadap layanan medis di dalam negeri yang jauh dari keramahan servis dan minimnya peralatan yang canggih bukanlah rahasia lagi. Sudah menjadi keluhan umum mayoritas pesakit. Lalu jika dikaitkan dengan ketersediaan lapangan kerja, ini juga sulit diterima. Bagaimana mungkin RS kelas internasional akan merekrut tenaga dari Indonesia sementara sarjana medis Indonesia tidak fasih bahasa internasional secara mayoritas? Andaipun ada yang bias, hanya  terhitung jari bukan? Selebihnya, mereka yang dari luar negeri jualah pengisi posisi-posisi di RS Internasional tersebut.

Keempat, wisata medis yang dicanangkan oleh pemerintah melalui usulan Luhut terlihat hanyalah pesanan para pemodal bisnis kesehatan. Dan ide tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh Indonesia dari hasil kerjasama antarnegara yang notabene hanya merugikan bangsa ini. Belum lagi tenaga medis Indonesia akan kehilangan lapangan kerja sebab diisi paramedis asing. Dan tentu juga akan kalah saing walaupun klinik dan RS milik anak bangsa banyak didirikan. Pelayanan dan fasilitas lokal tentu hanya akan menyentuh kalangan menengah ke bawah.

Kelima, jika klinik dan RS dalam negeri mengikuti standar internasional, tentu butuh modal banyak. Untuk mendapatkan modal kembali dan keuntungan, pihak klinik  dan RS akan membuat biaya berobat yang sangat sulit dijangkau masyarakat luas. Walhasil, kesehatan akan semakin terpuruk dalam hal pengelolaan juga pelayanan. Dengan kata lain, hanya mereka yang mampulah nantinya bisa menyentuh faislitas bagus. Ada harga ada barang! Begitulah istilah pasar kapitalis! Sadis bukan?

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wisata medis ala Luhut hanyalah bisnis kapitaliisme yang terus ingin mencengram negeri ini. Hingga bidang kesehatan pun, kapitalisme tidak mengizinkan Indonesia mengelola sendiri. Tidak ada lagi kedaulatan bahkan untuk hidup sehat dengan mudah dan murah di negeri sendiri. Kesehatan dan nyawa rakyat pun kian tergadai oleh peraturan-peraturan dzalim kapitalis ala rezim.

Tentu sangat berbeda jauh dengan praktek pengelolaan dalam sistem Islam. Sistem Islam telah menunjukkan bukti bahwa pengelolaan kesehatan di bawah syariat Islam telah memberikan sumbangan luar biasa terhadap ilmu dan teknologi pengobatan dunia. Dimana tidak ada satupun peradaban sebelumnya yang mampu melakukan demikian.

Islam memandang bahwa kesehatan adalah kebutuhan pokok manusia/rakyat. Pengelolaannya wajib ditangani oleh pemimpin. Pelayanan kesehatan harus murah dan mudah. haram menggadaikannya kepada pihak swasta apalagi asing yang bertujuan untuk komersialisasi/bisnis kapitalis. Keilmuwan dan teknologi kesehatan bisa saja dipelajari dari luar atau mendatangkan tenaga luar ke dalam negeri atau wisata medis. Hanya saja, tujuannya adalah untuk Negara dan rakyat. Bukan karpet merah bagi pengusaha /pebisnis kesehatan seperti kapitalisme.

Sudah semakin jelas, bahwa kapitalisme yang diadopsi penguasa negeri ini telah membawa rakyat semakin sengsara dan tidak jelas arah. Bahkan untuk sehat pun harus disetir oleh kapitalisme. Semua aspek kehidupan telah dikepung kapitalisme dan tinggal menunggu jurang kehancuran.

Oleh karena itu, saatnya generasi negeri ini bangkit dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa harapan satu-satunya untuk Indonesia bebas tekanan dan komersialisasi kaum kapitalisme global hanyalah dengan menerapkan syariat Islam secara totalitas. Wallahu’alam bissawab.***

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hidayat-Dahlan Harus Segera Tuntaskan Persoalan Listrik

    Hidayat-Dahlan Harus Segera Tuntaskan Persoalan Listrik

    • calendar_month Jumat, 1 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melantik Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Periode 2011-2016 Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution di Gedung Serba Guna Pemkab Madina, Panyabungan, Selasa (28/06/2011). Pengambilan sumpah Bupati-Wakil Bupati Hidayat -Dahlan berdasarkan SK Mendagri No: 131.12-468 Thn 2011 dan SK Mendagri No: 132.12-469 Tahun 2011 tentang penetapan pengangkatan Bupati-Wakil Bupati […]

  • Jerman pupus mitos

    Jerman pupus mitos

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    RIO DE JANIERO – Jerman mencatat sejarah baru sebagai satu-satunya tim Eropa yang berhasil menjuarai Piala Dunia di Amerika Selatan. Di final Piala Dunia 2014 yang digelar di Estadio Maracana, Rio De Janeiro, Brazil, Senin dinihari, Jerman menang atas Argentina 1-0. Tendangan setengah voli Mario Goetze pada menit 113 gagal dibendung kiper Argentina Sergio Romero […]

  • Sejarah Pembentukan TAMAN NASIONAL BATANG GADIS

    Sejarah Pembentukan TAMAN NASIONAL BATANG GADIS

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Usulan pembentukan TNBG secara formal diajukan kepada Menteri Kehutanan melalui Surat Bupati Madina No.522/982/Dishut/2003 tertanggal 8 April 2003 dan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara No.522/1837/Dishut/2003 tertanggal 16 September 2003 dan No.522/2036/Dishut/2003 tanggal 29 Oktober 2003. Usulan ini mendapatkan dukungan positif dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Dengan banyaknya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Gubernur Propinsi […]

  • UMK Kota Medan direvisi Rp2 juta

    UMK Kota Medan direvisi Rp2 juta

    • calendar_month Rabu, 14 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Upah Minimum Kota Medan (UMK) 2013 yang baru saja ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kota Medan senilai Rp1.460.000,- akan segera direvisi. Hal ini dilakukan setelah sejumlah elemen buruh yang tergabung di dalam Mejelis Pekerja Buruh Sumatera Utara, dipimpin oleh Minggu Saragih, melakukan demo unjuk rasa dengan cara damai di Balai Kota Medan, hari […]

  • Jakfar Sukhairi Mendaftar di Gerindra

    Jakfar Sukhairi Mendaftar di Gerindra

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN (Mandailing Online) – H.M Jakfar Sukhairi Nasution mendaftar di DPC Partai Gerindra Madina. Jakfar Sukhairi yang saat ini masih Wakil Bupati Madina itu mendaftar sebagai bakal calon bupati Madina di Partai Geindra Madina, Minggu (10/11/2019). Beliau didampingi Sekretaris DPC PKB Madina, Edi Anwar Nasution dan H. Sahminan Rangkuti juga juru bicara Jakfar […]

  • “Adakah Karakter Pancasila?” (1)

    “Adakah Karakter Pancasila?” (1)

    • calendar_month Jumat, 27 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Dr. Adian Husaini PADA tanggal 24 Oktober 2013 lalu, saya bersyukur mendapatkan kesempatan berbicara dalam satu seminar tentang peradaban Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Seminar itu diadakan sebagai satu rangkaian kegiatan peringatan Dies Natalis ke-55 UMS. Bertindak sebagai keynote speaker adalah Prof. Malik Fadjar, mantan rektor UMS yang dikenal sebagai salah satu tokoh […]

expand_less