MEDAN, – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berupaya untuk mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Palimbungan untuk mendukung berbagai aktivitas perekonomian dan kemasyarakatan di daerah itu.

Wakil Bupati Mandailing Dahlan Nasution di Medan mengatakan, upaya percepatan dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama sejumlah pengusaha yang memiliki aktivitas bisnis, terutama perkebunan dan pertambangan di Mandailing Natal.

Pelabuhan Palimbungan yang sedang dalam pembangunan tersebut berlokasi di Kecamatan Batahan dan direncanakan mampu menerima sandaran kapal dengan muatan 15 ribu ton.

Keberadaan pelabuhan itu dimaksudkan untuk mendukung distribusi hasil perkebunan di Madina yang memiliki luas sekitar 110 ribu hektar perkebunan, termasuk beberapa perusahaan pertambangan.

Pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan satuan kerja dari Kementerian Perhubungan itu telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan penyiapan berbagai bagian pelabuhan.

Namun proses pembangunan tersebut memiliki sedikit kendala karena belum adanya akses jalan yang memperdekat jarak menuju pelabuhan yang berada pinggiran samudera luas itu.

Belum tersedianya akses jalan tersebut menyebabkan selama ini pihaknya harus menempuh jalan PTPN IV yang melintasi wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu solusi atas masalah itu adalah pembangunan jalan baru dari Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal menuju lokasi pelabuhan dengan panjang sekitar lima km.

Jika akses jalan tersebut tidak disediakan, pihaknya khawatir pemerintah pusat akan memberikan sansksi dengan menghentikan pembangunan pelabuhan itu.

Disebabkan keterbatasan anggaran Pemkab Mandailing Natal, pihaknya mengharapkan kalangan pengusaha di daerah itu Madina untuk dapat membantu pembangunan jalan tersebut. Apalagi berbagai perusahaan itu memiliki alat berat yang dibutuhkan untuk membanguan jalan tersebut.

“Kami membutuhkan bantuan ‘tangan-tangan keras’ (alat berat) itu untuk membantu kami” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengoordinasikan kelanjutan pembangunan pelabuhan itu kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang memberikan saran pembangunan pelabuhan tersebut.

Selain pembangunan pelabuhan, pihaknya Mandailin Natal juga mengharapkan Kementerian Perhubungan untuk membangun dan memperbesar bandara yang ada di Mandailin Natal.

Untuk itu, pihaknya akan mendatangi langsung Menhub AA Mangindaan di Jakarta untuk menjelaskan mengenai pentingnya mengenai realisasi pembangunan bandara di Mandailing Natal.

Pembangunan dan pengembangan bandara di Mandailing Natal itu sangat dibutuhkan agar bisa dimasuki pesawat berbadan lebih besar sehingga mempermudah berbagai aktivitas bisnis dan pemerintahan di daerah tersebut.

Pihaknya mengapresiasi dukungan kalangan pengusaha dalam pertemuan itu yang menyatakan kesiapannya untuk membangun jalan sepanjang lima km tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan Sumut yang juga mantan Pejabat Bupati Mandailing Aspan Sofian Batubara mengatakan, pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Palimbungan tersebut merupakan ide dan usulan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk mendukung berbagai aktivitas perekonomian di Mandailing Natal.

Usulan iu didasari keberadaan Mandailing Natal yang menjadi salah satu pusat aktivitas perkebunan dan pertambangan yang lokasinya cukup jauh dari Kota Medan sehingga diperlukan infrastruktur pendukung yang memudahkan.

Dengan keberadaan bandara dan pelabuhan itu, Gubernur Gatot Pujo Nugroho mengharapkan distribusi berbagai hasil perkebunan lebih mudah dilakukan, termasuk mempermudah kunjungan bisnis ke Mandailing Natal.

“Jadi, distribusinya tidak harus selalu menggunakan jalan darat yang memakan belasan jam” kata Aspan.

Kepala Pelabuhan Kelas 3 Sikarakara Fried Alamsyah yang menjadi satker pembangunan Pelabuhan Palimbungan mengatakan, pelabuhan yang sedang dalam pembangunan itu memiliki multifungsi, baik untuk naik turun penumpang kapal, transit, mau pun bongkar muat.

Dengan dermaga yang memiliki panjang 1.650 meter, pelabuhan tersebut mampu melayani sandaran kapal dengan bobot 6.500 GWT.

Namun pembangunan pelabuhan itu akan dihentikan karena dianggap sia-sia jika belum tersedia akses jalan yang mempermudah berbagai transportasi menuju pelabuhan.

Hal itu disebabkan pihaknya tidak ingin menjadi “sasaran tembak” BPK karena mengeluarkan anggaran negara untuk proyek yang dianggap sia-sia.

Pihaknya pernah merasakan kondisi yang kurang menyenangkan tersebut pada tahun 2012 dengan tidak berfungsinya beberapa pelabuhan di bagian timur Indonesia meski telah selesai dibangun.

“Pada tahun 2012 itu, kami “babak belur” dalam pemeriksaan BPK,” katanya.(antara)
Comments

Comments

Komentar Anda