Sabtu, 30 Mei 2026
light_mode

Pemerintah Pastikan Stop Angkat Honorer jadi CPNS

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 11 Sep 2013
  • print Cetak

JAKARTA, – Pemerintah memastikan tidak ada lagi pengangkatan honorer tertinggal selain kategori satu (K1) dan kategori dua (K2). Pemerintah pun sudah menyiapkan skenario baru untuk menampung honorer K1 maupun K2 yang tidak lolos CPNS, yaitu dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Kontrak (PPK). Itupun syaratnya, harus lulus uji kompetensi dan punya keahlian yang dibutuhkan instansi bersangkutan.

“Kita terakhir melakukan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tahun ini. Kalau yang lolos banyak, pengangkatannya dua kali yaitu 2013 dan 2014. Tahun ini kita plotkan 109 ribu saja, tapi tesnya satu kali di tahun ini,” terang Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo di sela-sela seminar Plus Minus Lelang Jabatan di Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (11/9).

Mengingat jumlah honorer K2 ditambah luncuran K1 hampir 700 ribu orang yang akan dites pada 3 November mendatang, sementara kuota CPNS-nya hanya 200-an ribu orang, pemerintah memberikan skema pengangkatan PPK. Hanya saja pengangkatan PPK menunggu penetapan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu honorer yang akan menjadi PPK harus punya kompetensi juga.

“Kerja PPK itu terikat kontrak. Kalau dibutuhkan instansi, kontraknya diperpanjang. Sebaliknya bila tidak diperlukan lagi, tidak perlu perpanjangan lagi,” ujarnya.

Adapun hak-hak PPK, lanjut guru besar UI ini, sama seperti PNS. Yang membedakan hanya pensiun saja. Jika PNS di usia tertentu mendapatkan uang pensiun, PPK tidak menerimanya.

“Hak-hak PPK dan PNS kita upayakan sama. Ini agar masyarakat tidak memburu PNS saja, tapi masih ada PPK yang prospeknya juga bagus,” pungkasnya. (esy/jpnn)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • MERANTAU KE TANAH DELI

    MERANTAU KE TANAH DELI

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Basyral Hamidi Harahap   Perjalanan Tuanku Tambusai yang berperang melawan Belanda melintasi pegunungan Bukit Barisan (Mandailing Godang, Angkola, Padang Lawas dan Kota Pinang) kemudian dipandang bagian penting dalam sejarah migrasi orang Mandailing. Jalur perjalanan itu kemudian dipakai para perantau sebagai jalur pertama ke Sumatera Timur. Gelombang kedua migrasi orang Mandailing dalam jumlah besar […]

  • 30 Siswa PDM Ikuti Olimpiade Sains IPB

    30 Siswa PDM Ikuti Olimpiade Sains IPB

    • calendar_month Selasa, 9 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Plus Studi Tour ke ITB dan Observatorium Bosscha TAPSEL; Sebanyak 30 siswa dan siswi Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid (PDM), akan mengikuti Olimpiade Sains Institut Pertanian Bogor (IPB), pada Jumat (12/11) hingga Minggu (14/11) mendatang. Kemarin (8/11), keselurahan peserta diberangkatkan dari Desa Sidapdap-Simanosor, Kecamatan Saipar Dolok Hole (SDH), Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Puluhan siswa-siswi […]

  • BKMT Madina Marsahata Memilih Saipullah-Atika di Pilkada 2024

    BKMT Madina Marsahata Memilih Saipullah-Atika di Pilkada 2024

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) – Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) marsahata alias bersepakat mendukung dan memenangkan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA) pada Pilkada Madina 2024. “Kami siap mendukung dan memenangkan Paslon SAHATA pada Pilkada Madina tahun 2024,” kata Ketua BKMT Madina Hj. Rukiah Lubis […]

  • LBH Medan Minta Amnesti Internasional Tangani Penembakan di Sorikmas Mining Madina

    LBH Medan Minta Amnesti Internasional Tangani Penembakan di Sorikmas Mining Madina

    • calendar_month Minggu, 5 Jun 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan terus melawan kebijakan kepolisian dalam menyelesaikan konflik di PT Sorik Merapi Mas,Kecamatan Siabu, Mandailing Natal (Madina). Setelah melaporkan kasus ini kepada presiden, kapolri dan pimpinan lembaga tinggi negara,LBH Medan kini meminta bantuan dari lembaga HAM internasional. ”Ya, amnesti Internasional yang mendukung tentang Hak Asasi Manusia (HAM),” ucap Direktur LBH […]

  • SISTEM HUKUM MANDAILING (1)

    SISTEM HUKUM MANDAILING (1)

    • calendar_month Selasa, 29 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Entitas dan Kontekstualitas Sejarah Oleh : Askolani Nasution Budayawan/Sutradara Pada awalnya semua suku bangsa memiliki sistem aturan tersendiri yang mengatur pola tingkah laku antar-individu masyarakatnya. Mandailing, sebagai satu suku bangsa, bukan sebatas etnik dalam pengertian sempit, juga memiliki sistem aturan tersebut. Saya tentu tak berkompetensi untuk menjelaskan berbagai pengertian hukum, baik dari segi hukum adat, […]

  • Hingga September Realisasi PAD Madina Baru 65%

    Hingga September Realisasi PAD Madina Baru 65%

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Berdasarkan data yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga September 2025 Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal senilai 125M dari target sekitar 191M. Kaban Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ahmad Yasir Lubis, SP., MM. Pada Mandailing Online mengatakan, capaian PAD tersebut terhitung hingga September, dan optimis memenuhi target yang […]

expand_less