Minggu, 1 Mar 2026
light_mode

Pilkada Madina, DPS 359.240 Pemilih, TPS 908 Unit

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 3 Sep 2015
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilkada Madina 2015 sebanyak 359.240 pemilih. Sedangkan (Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 908 unit tersebar di 404 desa dan kelurahan.

Demikian hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan KPU Mandailing Natal (Madina), Rabu, (2/9) dalam rapat pleno terbuka.

Rapat pleno itu dihadiri ketua dan anggota KPU Madina, Panitia Pengawas Pemilihan Madina, tim kampanaye masing-masing pasangan calon dan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Madina. Rapat dilaksanakan dengan melakukan Rekapitulasi DPS yang tertuang dalam Formulir Model A.1.2 KWK.

Dari 359.240 jumlah daftar pemilih sementara itu, terdiri dari jumlah laki-laki 175.498 jiwa, perempuan 183.742 jiwa.

Anggota KPU Madina Koordinator Divisi Sosialisasi, Data, dan Informasi, Mas Khairani, menyampaikan, DPS ini nantinya akan diserahkan kepada Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) Madina dan masing-masing tim kampanye pasangan calon.

“DPS ini juga akan dibagikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk ditempelkan di tempat-tempat strategis di wilayah kerja masing-masing, seperti lapangan, balai desa, papan pengumuman mesjid, dan papan pengumuman masyarakat lainnya yang mudah dijangkau,” katanya.

Masih menurut Mas Khairani, pengumuman dan publikasi DPS ini dilakukan untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat. Tujuannya untuk menjaring penduduk Mandailing Natal yang telah memiliki hak pilih namun namanya belum terdaftar dalam DPS.

“Saya mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam melakukan pengecekan terhadap hasil DPS. Bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih, namun namanya belum terdaftar, diharapkan segera mendaftarkan diri ke PPS setempat,” ujarnya.

Terkait informasi tentang adanya daftar pemilih penyandang disabilitas dan pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya dalam jumlah besar di Madina, dia menyangkal informasi tersebut. Menurutnya, sampai dengan ditetapkannya DPS, KPU Madina tidak pernah mengeluarkan yang demikian.

“Kita mengacu kepada regulasi sebagaimana terdapat pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal. PKPU Nomor 2 mengamanahkan, DPS itu diumumkan pada tanggal 1-2 September. Dan hari ini merupakan hari terakhir pengumuman DPS itu. Kalaupun ada informasi tentang daftar pemilih di Madina sebelumnya, itu bukan data yang dikeluarkan KPU Madina,” pungkasnya.

Sumber: KPU Madina

Editor  : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Razman Arief Nasution : Dua Kasus Madina Dilaporkan ke Mabes Polri

    Razman Arief Nasution : Dua Kasus Madina Dilaporkan ke Mabes Polri

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online)– Pengacara Razman Arief Nasution menyatakan ada dua kasus Madina yang ditangani Mabes Polri. “Kemarin saya sudah melaporkan Dahlan Hasan Nasution kepada Bareskrim Polri, pertama terkait persoalan uang 700 juta kepada H.Tajuddin Pardosi, kemudian persoalan KP.USU perkebunan yang ada di Muara batang Gadis,” kata Razman kepada wartawan, Minggu (4/10) di Panyabungan dalam […]

  • Kapoldasu: Nilai Investasi di Daerah Ini akan Meningkat

    Kapoldasu: Nilai Investasi di Daerah Ini akan Meningkat

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Palas – Kantor Polres Padanglawas mulai dibangun di atas lahan seluas 5 hektare (Ha). Pembangunan ditandai peletakan batu pertama oleh Kapoldasu Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo SH MSi, Senin (24/11) di Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa. Tanah tersebut merupakan hibah dari Pemkab Palas yang sebelumnya dihibahkan PT PHG. Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo […]

  • Daftar parpol yang dicoret ikut Pemilu 2014

    Daftar parpol yang dicoret ikut Pemilu 2014

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi atau mencoret sejumlah partai peserta Pemilu 2014. Otomatis, partai-partai ini nantinya tidak bisa ikut Pemilu 2014. Hanya, pencoretan dilakukan pada beberapa daerah, tidak bersifat nasional. Pencoretan lantaran terlambat menyerahkan dana kampanye dari jadwal yang sudah ditentukan. Ada sembilan partai yang dicoret dari sejumlah daerah. Diantara partai-partai itu adalah […]

  • Pencurian Kator Camat Siabu, Data Server e-KTP Selamat

    Pencurian Kator Camat Siabu, Data Server e-KTP Selamat

    • calendar_month Senin, 13 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO) – Peristiwa pencurian di kantor Camat Siabu, termasuk komputer yang memproses perekaman e-KTP, tidak mempengaruhi data e KTP. Karena server tempat menyimpan data tidak ikut dicuri. Kadis Kependudukan Catpil Sonnakertrans Muhammad Jamil, S.sos bersama Kabid Catpil Ibrahim Lubis kepada Mandailing Online, diruang kerjanya Senin (13/2) mengungkapkan bahwa data seluruh penduduk yang sudah melakukan […]

  • Potensi Konflik Horizontal Pilkada?  Karya Demokrasi Barat Yang Nyata

    Potensi Konflik Horizontal Pilkada? Karya Demokrasi Barat Yang Nyata

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara menjelaskan bahwa Kalimantan Utara tergolong daerah rawan konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal tersebut disampaikan oleh AKBP. Budi Rachmat, S.I.k, Kabid Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Utara saat dikonfirmasi oleh awak media bahwa sesuai hasil survey Mabes Polri, tentang indeks […]

  • Lebih baik PSMS ke LPI

    Lebih baik PSMS ke LPI

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan yang digunakan untuk bantuan kepada PSMS melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan senilai Rp6 miliar untuk berlaga di kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia harus dipertimbangkan lagi. Pasalnya, masih banyak cabang-cabang olahraga yang memerlukan “suntikan” anggaran dari Pemko dan bukan hanya untuk PSMS saja. Wakil […]

expand_less