Kamis, 16 Apr 2026
light_mode

Pj Bupati Belum Bisa Pastikan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 14 Okt 2010
  • print Cetak

Terkait Defisit Anggaran

MADINA-METRO; Pejabat (Pj) Bupati Mandailing Natal, Ir H Aspan Sopian Batubara MM mengatakan, pihaknya belum mengetahui jumlah pasti difisit anggaran daerah. Sebab, hal itu masih dalam perumusan pihak Dinas Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (DKPAD).

Hal ini diutarakan Pj Bupati Madina Aspan Sopian Batubara didampingi Kepala Bagian Humasy Pemkab, M Taufik Lubis SH, saat ditemui METRO di ruang kerjanya, Rabu (13/10), terkait aksi demo Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Mandailing Natal (AMP2M), Selasa (12/10) lalu yang menuntut pertanggungjawaban DKPAD Madina tentang difisit anggaran daerah sebesar Rp43 miliar.

Aspan menepis jumlah difisit anggaran daerah untuk tahun 2010 tersebut sebesar yang disampaikan demonstran.

“Memang defisit tersebut kemungkinan besar ada. Namun jumlahnya tak seperti itu dan belum bisa dipastikan karena masih dalam perumusan DKPAD,” ujarnya singkat.

Alasan timbulnya defisit itu, lanjut Aspan dan dipertegas Taufik Lubis, akibat belum optimalnya seluruh pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh instansi dan masih menunggu proses dari DKPAD Madina.

“Inikan masih diproses dan jumlahnya belum bisa dipastikan. Kalau sudah selesai semuanya baru bisa diketahui berapa sebenarnya defisit anggaran tersebut dan akan kita paripurnakan di DPRD Madina,” tambah keduanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 50-an massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Mandailing Natal (AMP2M) terlibat aksi dorong dengan sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP Madina saat berunjuk rasa meminta pertanggungjawaban mantan Kepala Dinas Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Waskito Daulay atas terjadinya defisit anggaran sebesar Rp43 miliar, Selasa (12/10) di Kantor Dinas Keuangan.

Dalam pernyataan sikapnya, koordinator aksi, Tan Gozali Nasution mengungkapkan, ada defisit anggaran APBD tahun 2010 sebesar Rp43 miliar, di mana anggaran tersebut dikelola oleh Kadis Keuangan dan Pengelola Aset Daerah pada saat itu yang dijabat Waskito Daulay AP. Akibat defisit anggaran yang cukup besar, menurut Tan Gozali beserta rekannya, sangat mempengaruhi keberadaan masyarakat Madina terutama pembangunan yang akan terhalang.

“Makanya kami meminta mantan Kadis Keuangan dan Pengelola Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan defisit anggaran sebesar Rp43 miliar, karena defisit itu sangat melukai rakyat dan terhambatnya pembangunan,” ujar Tan Gozali dalam orasinya. (wan)
sumber: Metrotabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dinas Kelautan & Kependudukan Disorot

    Dinas Kelautan & Kependudukan Disorot

    • calendar_month Kamis, 9 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Pasca pengesahan 14 perda yang sebagian mengatur tentang susunan organisasi tata laksana pemerintahan, Pj Bupati Madina Aspan Sofian Batubara dimungkinkan melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Madina sebelum pengajuan RAPBD 2011. Mutasi ini merupakan lanjutan reformasi birokrasi yang digulirkan Pj Bupati Madina Aspan Sofian Batubara. Bupati diharapkan tetap berpegang teguh pada penilaian terhadap sisi […]

  • Saipullah Gandeng PT Sorikmas Mining Pulihkan Desa Muara Batang Angkola

    Saipullah Gandeng PT Sorikmas Mining Pulihkan Desa Muara Batang Angkola

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ):- PT. Sorikmas Mining, perusahan pemegang kontrak karya di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) hadir turut serta membantu masyarakat yang terdampak dalam bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Madina, Saipullah Nasution dalam kunjungan Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman […]

  • Miliki Ganja, Residivis Warga Panyabungan Jae Kembali Berurusan Dengan Polisi

    Miliki Ganja, Residivis Warga Panyabungan Jae Kembali Berurusan Dengan Polisi

    • calendar_month Rabu, 31 Mei 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online ) – MSN alias Klara (45) seorang residivis kasus ganja, warga Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali berurusan dengan polisi Klara kembali diamankan Satresnarkoba Polres Madina karena memiliki ganja kering siap edar sebanyak 12,38 gram untuk dijual. Pria botak ini diamankan di Jalan Masjid Panyabungan Jae beserta uang […]

  • Warga Aek Marian Pasang Kayu dan Bendera di Lobang Jalan

    Warga Aek Marian Pasang Kayu dan Bendera di Lobang Jalan

    • calendar_month Kamis, 5 Mar 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Didorong rasa kecewa sekaligus untuk protes terhadap kondisi jalan yang berlubang, warga memasang kayu dan bendera merah di lobang badan jalan Lintas Sumatera titik Desa Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal (Madina). pemasangan kayu dan bendera itu juga berguna sebagai rambu-rambu bagi para supir agar menghindari lobang yang […]

  • Coret Calon Titipan & Bermasalah

    Coret Calon Titipan & Bermasalah

    • calendar_month Rabu, 22 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Jurnalis Muslim Club (JMC) dan Forum Jurnalis Peduli Anak (FJPA) meminta Komisi A DPRD Sumut mewaspadai adanya calon titipan pemerintah dan calon yang masih tersandung masalah hukum di Polda Sumut, ketika melakukan fit and propertes terhadap 15 calon komisioner Komisi Informasi (KIP) Provinsi Sumut. Permintaan itu disampaikan Pengurus JMC dan FJPA Fakhruddin Pohan kepada […]

  • 207 Pengaduan Dugaan Korupsi di Sumut Masuk ke KPK

    207 Pengaduan Dugaan Korupsi di Sumut Masuk ke KPK

    • calendar_month Senin, 29 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi serius catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebut Sumatera Utara peringkat pertama provinsi terkorup di Indonesia. Pasalnya bukan saja catatan yang dirilis Fitra tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semata, namun lembaga antirasuah ini sendiri mencatat dari total 6.111 pengaduan masyarakat yang masuk sepanjang […]

expand_less