Sabtu, 11 Apr 2026
light_mode

Pj Bupati Belum Bisa Pastikan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 14 Okt 2010
  • print Cetak

Terkait Defisit Anggaran

MADINA-METRO; Pejabat (Pj) Bupati Mandailing Natal, Ir H Aspan Sopian Batubara MM mengatakan, pihaknya belum mengetahui jumlah pasti difisit anggaran daerah. Sebab, hal itu masih dalam perumusan pihak Dinas Keuangan dan Pengelola Aset Daerah (DKPAD).

Hal ini diutarakan Pj Bupati Madina Aspan Sopian Batubara didampingi Kepala Bagian Humasy Pemkab, M Taufik Lubis SH, saat ditemui METRO di ruang kerjanya, Rabu (13/10), terkait aksi demo Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Mandailing Natal (AMP2M), Selasa (12/10) lalu yang menuntut pertanggungjawaban DKPAD Madina tentang difisit anggaran daerah sebesar Rp43 miliar.

Aspan menepis jumlah difisit anggaran daerah untuk tahun 2010 tersebut sebesar yang disampaikan demonstran.

“Memang defisit tersebut kemungkinan besar ada. Namun jumlahnya tak seperti itu dan belum bisa dipastikan karena masih dalam perumusan DKPAD,” ujarnya singkat.

Alasan timbulnya defisit itu, lanjut Aspan dan dipertegas Taufik Lubis, akibat belum optimalnya seluruh pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh instansi dan masih menunggu proses dari DKPAD Madina.

“Inikan masih diproses dan jumlahnya belum bisa dipastikan. Kalau sudah selesai semuanya baru bisa diketahui berapa sebenarnya defisit anggaran tersebut dan akan kita paripurnakan di DPRD Madina,” tambah keduanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 50-an massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Mandailing Natal (AMP2M) terlibat aksi dorong dengan sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP Madina saat berunjuk rasa meminta pertanggungjawaban mantan Kepala Dinas Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Waskito Daulay atas terjadinya defisit anggaran sebesar Rp43 miliar, Selasa (12/10) di Kantor Dinas Keuangan.

Dalam pernyataan sikapnya, koordinator aksi, Tan Gozali Nasution mengungkapkan, ada defisit anggaran APBD tahun 2010 sebesar Rp43 miliar, di mana anggaran tersebut dikelola oleh Kadis Keuangan dan Pengelola Aset Daerah pada saat itu yang dijabat Waskito Daulay AP. Akibat defisit anggaran yang cukup besar, menurut Tan Gozali beserta rekannya, sangat mempengaruhi keberadaan masyarakat Madina terutama pembangunan yang akan terhalang.

“Makanya kami meminta mantan Kadis Keuangan dan Pengelola Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan defisit anggaran sebesar Rp43 miliar, karena defisit itu sangat melukai rakyat dan terhambatnya pembangunan,” ujar Tan Gozali dalam orasinya. (wan)
sumber: Metrotabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tampil di Ina Craft, Tenun dan Batik Tapsel Jadi Rebutan

    Tampil di Ina Craft, Tenun dan Batik Tapsel Jadi Rebutan

    • calendar_month Kamis, 24 Mar 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Dua produk asal Tapanuli Selatan (Tapsel), tenun dan batik yang turut ditampilkan pada Pameran Ina Craft di Jakarta Convention Center (JCC) Rabu (23/3), menjadi rebutan pengunjung. Kadis Perdagangan dan Koperasi UKM, Achmad Raja Nasution menyampaikan sejak hari pertama tenun dan batik Tapsel sudah banyak terjual. “Bahkan ada yang mau pesan Batik […]

  • Sekilas Budaya Mandailing (Bagian 1)

    Sekilas Budaya Mandailing (Bagian 1)

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Z Pangduan Lubis (in memoriam) EKSISTENSI masyarakat Mandailing sebagai suku-bangsa atau kelompok etnis ditandai dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Mandailing memiliki kebudayaannya sendiri, yang di dalamnya termasuk bahasa, sehingga mereka dapat dibedakan dari suku-bangsa lain di Indonesia. Di samping itu warga masyarakat Mandailing juga menyadari adanya identitas dan kesatuan kebudayaan mereka sendiri […]

  • Fraksi Golkar Melihat Tampungan RKPD Hanya Diisi Satu Pihak

    Fraksi Golkar Melihat Tampungan RKPD Hanya Diisi Satu Pihak

    • calendar_month Sabtu, 27 Nov 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dalam pandangan fraksi yang disampaikan pada Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2022 melihat tampungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hanya diisi oleh satu pihak saja. Adanya pernyataan pemerintah yang tidak mengambil kesempatan untuk mengubah RKPD menimbulkan pertanyaan sensitivitas pemerintah terhadap […]

  • B A B I A T (Episode 6)

    B A B I A T (Episode 6)

    • calendar_month Selasa, 19 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Karya: Halak Kotanopan   Jumat malam, saat gelapnya malam sedang siap siap bergulir menuju dua pertiga malam, Togar, seorang yang termasuk orang terkaya di desa itu baru pulang dari Medan dengan Toyota Alphardnya. Tidak cuma kaya, saat ini Togar cukup berpengaruh di daerah mereka. Posisinya sebagai anggota DPRD tingkat II telah menaikkan derajat sosialnya. Selain […]

  • Tahun ini Pemkab Madina Optimalisasi Sumber Sumber PAD 

    Tahun ini Pemkab Madina Optimalisasi Sumber Sumber PAD 

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Terkait Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal optimalisasi potensi sumber sumber PAD guna tingkatkan pendapatan. Di tahun 2025 target PAD Madina ditargetkan senilai Rp.187 Miliar lenih dari berbagai jenis pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya yang sah. Kata Dedek Ispensah selaku Kepala Bidang Pelayanan Perhitungan dan Penagihan Pajak […]

  • ULAMA POLITIK DAN POLITIK ULAMA

    ULAMA POLITIK DAN POLITIK ULAMA

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Moechtar Nasution Ulama dan pesantren kerap jadi sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik. Pada setiap pemilu, maka suara tokoh dan santri selalu diperebutkan, bukan saja oleh partai-partai politik berbasis Islam saja, melainkan juga partai-partai politik yang berbasis nasionalis. Kunjungan elit partai kepesantren menjadi wajib dengan harapan bisa mendulang suara. Pesantren […]

expand_less