Presiden Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO dan minyak goreng mulai 28 April mendatang. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/CNN Indonesia)

JAKARTA (Mandailing Online) – Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng/ crude palm oil (CPO) dan minyak goreng dalam rapat bersama menterinya.

Larangan yang mulai berlaku pada Kamis (28/4/2022) itu dimaksudkan supaya harga minyak goreng di dalam negeri murah dan pasokan kembali melimpah.

“Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan,” katanya Jumat (22/4/2022).

Keputusan Jokowi ini dinilai sebagai keputusan sapu jagat.

Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan dalam tulisannya di Disway.id menyatakan begitu drastis keputusan Presiden Jokowi itu yang melarang total ekspor bahan baku minyak goreng. Termasuk minyak gorengnya sendiri.

“Itu keputusan sapu jagat”, tulis Dahlan Iskan.

Berikut tulisan Dahlan Iskan di Disway.id dikutip Mandailing Online secara lengkap:

Presiden tidak bicara lagi DMO. Tidak juga PMO. Tidak juga HET. Domestic Market Obligation terbukti tidak mempan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Price Market Obligation terbukti tidak mampu mengendalikan harga. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi diabaikan pasar.

Yang berlaku selama tiga bulan terakhir adalah harga pasar. Murni. Bahkan harga pasar internasional. Persaingan bebas.

Akhirnya diambillah keputusan sapu jagat: larang total ekspor. Tidak ada pertimbangan apa pun, kecuali “sampai ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah”.

Kata yang harus dicatat adalah: melimpah. Bukan sekadar cukup.

Ukuran melimpah tentu relatif. Maka saya menyumbangkan ukuran yang terukur: sampai harga minyak goreng kembali ke harga tiga bulan lalu. Dan begitu ekspor diperbolehkan lagi, harganya tidak kumat.

Harga minyak goreng kemasan sebelum ada gejolak, 14 ribu per liter. Biasanya yang dikemas dua liter harganya Rp 28 ribu – Rp 29 ribu. Setiap Jumat ada diskon jadi Rp 25 ribu. Untuk yang curah di pasar mulai Rp 9.500 hingga Rp 11 ribu per liter.

Saya menyebutnya keputusan sapu jagat karena dengan satu sapu ini seisi jagat perminyak gorengan teratasi.

Masih ada waktu lima hari untuk menyiapkan peraturan tertulisnya. Termasuk aturan yang bisa mengatasi trik-trik untuk menyiasatinya.

Juga sinkronisasi antara perdagangan dan industri. Ada potensi pabrik-pabrik CPO bermasalah. Juga pabrik minyak goreng. Rantai pasok mereka bisa tiba-tiba guncang.

Tentu para pengusaha tidak akan melawan keputusan presiden itu. Gejala perlawanan sempat muncul. Yakni seperti yang disuarakan pengurus asosiasi sawit. Sampai mengancam akan mundur dari program subsidi.

Nyatanya presiden justru mengeluarkan keputusan sapu jagat. Yang diucapkan sendiri lewat video resmi dari Istana Negara. Durasi video itu pun begitu pendek. Hanya satu menit. To the point. Tidak pakai basa-basi apa pun.

Pun cara Presiden Jokowi tampil di video sangat serius. Termasuk di raut wajahnya.

Sapu jagat!

Kebutuhan dalam negeri hanya 5 juta ton. Pasar ekspor 50 juta ton. Kali ini yang 50 juta ton dikorbankan untuk memenuhi yang 5 juta ton.

Maka, sebenarnya tidak harus ada keputusan sapu jagat. Lima juta ton tidak ada artinya dibanding 50 juta ton. Tapi jalan biasa sudah dicoba.

Tidak manjur.

Bahkan mengesankan seperti mencla-mencle. Wibawa pemerintah seperti jadi bahan mainan. Sampai mengusik seorang penyanyi sekelas Iwan Fals menjadikannya lagu top hits.

Sungguh. Sebenarnya tidak perlu ada sapu jagat. Kalau bisa ditata dengan baik.

Kasihan eksporter. Yang sudah telanjur menandatangani kontrak. Yang akan kena klaim dari luar negeri. Yang juga merusak jadwal kapal internasional.

Tapi Presiden memang sudah di tahap jadi bulan-bulanan. Sapu jagat ini telah menyelamatkannya.

Saya tidak bisa membayangkan betapa ruwet kesibukan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian hari ini. Sampai lima hari ke depan.

Jangan-jangan dalam tiga hari ke depan ketersediaan minyak goreng tiba-tiba melimpah.

Lalu, larangan ekspor itu pun tidak perlu dilaksanakan di hari Kamis. Tanpa harus ada menko yang tiba-tiba bisa mencabut larangan ekspor itu. Ekspor produk sawit tahun lalu sumbang negara Rp 500 triliun.

Sumber: CNN Indonesia/Disway.id