Selasa, 13 Okt 2026
light_mode

Rakyat Sumbang Koin untuk Presiden

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
  • print Cetak


Setelah SBY Mengeluh Gaji Kurang

JAKARTA-
Keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah 7 tahun tak naik gaji, berkembang cepat. Dukungan, simpati, sindiran dan kritikan terhadap pernyataan yang dilontarkannya dalam pidato pada Rapim TNI dan Polri Jumat (21/1) terus mengalir.

Seperti halnya di situs microblogging Twitter, beberapa tweeps (pemilik akun twitter) memberikan komentar yang beragam. Hingga muncul lontaran ide untuk menggalang koin SBY.

Gagasan itu terkesan lucu sekaligus menyindir. Bahkan sebuah logo untuk menggagas ide koin presiden telah menyebar luas di twitter. Logo itu berbentuk persegi panjang dengan gambar sebuah tangan sedang memegang koin. Di bawahnya dilengkapi tulisan ”Koin Untuk Presiden”.

Selain itu, tepat di tengahnya tertulis kata-kata sindiran sarat makna ”Help Salary Presiden” dengan huruf agak besar. Logo berwarna paduan kombinasi kuning, hitam, dan putih.

Sepintas, logo tersebut mirip logo aksi ”Koin untuk Prita Mulyasari” yang sempat booming tahun 2010. Koin Keadilan Prita yang berjumlah ratusan juta itu merupakan hasil solidaritas masyarakat yang simpati kepada Prita. Belum diketahui pasti siapa yang mengupload logo itu pertama kali dan apa maksudnya.

Di Facebook, gerakan sejenis muncul Minggu (23/1) kemarin. Dengan nama grup ”Gerakan Rakyat Indonesia Galang Koin untuk Presiden SBY”, hingga kemarin sore anggota akun ini sudah mencapai 990 orang. Akun ini juga menulis visi dan misi: ”page ini hanya merupakan aspirasi rakyat, tidak ada maksud menghina, karena rakyat masih banyak yang gajinya di bawah presiden tercinta. Fasilitas rakyat juga masih banyak yang di bawah presiden tercinta. Jadikan kritikan rakyat untuk menjadi Indonesia yang lebih baik.”

Dalam pernyataannya, gerakan ini akan melakukan aksinya, Senin (24/1) di Bundaran Hotel Indonesia dan mengundang warga untuk bersama-sama menyumbangkan koin 100 untuk pemimpin yang sedang mengalami kesusahan.

Gerakan ini juga bekerja melalui BlacBerry Messenger dengan ikon ”Gerakan Sayang SBY”. Penerima pesan diimbau mengumpulkan koin Rp100 untuk membantu keluh kesah SBY soal gajinya yang belum naik selama tujuh tahun. ”Senin Tgl 24 Januari 2011 Tempat Bundaran Hotel Indonesia. Sebagai warga negara kita yang dipilih rakyat sedang mengalami kesusahan. Saatnya kita sebagai rakyat membantu kesulitan beliau dengan menyumbangkan koin cinta SBY Rp 100,” bunyi pesan dalam BBM.

Dituding Pengalihan Isu

Curhat Presiden SBY soal gaji presiden yang tidak pernah naik selama tujuh tahun, hanyalah akal-akalan untuk mengalihkan isu.

Presiden SBY dinilai mengalihkan isu 18 kebohongan pemerintah yang disampaikan para pemuka agama dan dugaan rekayasa atas mafia pajak Gayus Tambunan yang dilakukan oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum(PMH).
Akhirnya opini tergiring ke soal gaji presiden dan meredakan wacana kebohongan dan testimoni Gayus. SBY sendiri seolah memimpin langsung pengalihan issu tersebut. Hal yang juga aneh, SBY mengundang anggota satgas PMH ke Cikeas.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute Proklamasi Arief Rahman, Minggu (23/1). ”Ironis, di saat gelombang gerakan dan pernyataan seluruh elemen masyarakat mendesak dibubarkannya Satgas PMH serta diperiksanya Denny Indrayana dan Mas Ahmad Sentosa tapi SBY malah mendukung mereka,” kata Arief.
Menurut Arif, ada beberapa kejanggalan dalam pertemuan tersebut, diantaranya, mengapa klarifikasi Satgas PMH atas dugaan merekayasa kasus Gayus Tambunan disampaikan di kediaman pribadi SBY, bukan di Istana Negara. Seolah-olah kerja Satgas adalah menjalankan kepentingan pribadi SBY.

”Dengan begitu maka dugaan mengalihkan isu skandal Bank Century, rekayasa kasus Antasari Azhar oleh Satgas PMH selama ini dilakukan atas perintah Presiden?” kata Arief mempertanyakan.

Sementara peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri berpendapat, keluhan SBY dengan alasan apapun, sangat tidak memenuhi rasa keadilan. ”Seharusnya Presiden rela berkorban dengan meningkatkan gaji guru, polisi dan aparat penyelenggara negara lainnya yang masih rendah,” ujar Febri Hendri, kemarin.
Sebagai pemimpin, katanya, Presiden SBY mestinya memberi contoh gaji bukan satu pendorong peningkatan kinerja. ”Gaji Presiden tidak perlu dinaikkan. Itu tidak memenuhi rasa keadilan,” katanya. (yan/wid/rm/jpnn)
Sumber : Sumut Pos

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pendaftaran Yusuf Nasution-Imron Lubis Sah Menurut Undang-Undang

    Pendaftaran Yusuf Nasution-Imron Lubis Sah Menurut Undang-Undang

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pasangan bakal calon bupati/wakil bupati Madina Drs. HM. Yusuf Nasution,Msi – H. Imron Lubis,S.Pd.MM yang didaftarakan DPC Partai Hanura Madina dan PBB Madina pada tanggal 26 Juli 2015 ke KPU Madina sah menurut Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan […]

  • Penyaluran Bansos Terlambat, Pemprov Sumut Tegur Pemkab Madina

    Penyaluran Bansos Terlambat, Pemprov Sumut Tegur Pemkab Madina

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Finalisasi penyaluran bantuan sosial tahap I dari Pemprov Sumut di Madina terus molor. Pihak Pemprov Sumut pun sudah dua kali melayangkan Surat Teguran kepada Gugus Tugas Pemkab Madina. Akibatnya, Anggota DPRD Sumut, H. Fahrizal Efendi Nasution,SH mengungkap rasa kecewa kepada Pemkab Madina selaku penyalur. “Pembaguan bansos Prov di Madina berlarut, dapat […]

  • Harga TBS Sawit Cetak Harga 2.750/kg

    Harga TBS Sawit Cetak Harga 2.750/kg

    • calendar_month Jumat, 15 Okt 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Harga TBS sawit di Sumatra Utara (Sumut) pekan ini mencetak harga baru di level Rp 2.750/kg. Pekan lalu sempat di angka Rp 2.580/kg. Medanbisnisdaily.com dalam laporannya menyebutkan harga ini merupakan yang tertinggi di tahun ini setelah sempat tembus di level Rp 2.600/kg dua pekan lalu. Sementara untuk harga rata-rata pekan ini […]

  • LGBT Semakin Marak, Sekarang Dengan Istilah Non-Biner

    LGBT Semakin Marak, Sekarang Dengan Istilah Non-Biner

    • calendar_month Rabu, 24 Agt 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Siti Khadijah Sihombing, S.Pd Aktivis Dakwah Hari ini kita dikejutkan dengan beredarnya video seorang mahasiswa baru yang viral ketika sedang mengikuti rangkaian kegiatan pengenalan kampus di Unhas karena mengaku non-biner saat ditanya oleh seorang dosen apa jenis kelaminnya. Mendengar ucapan mahasiswa itu membuat dosen tersebut tersulut emosi sehingga akhirnya dosen tersebut meminta panitia untuk […]

  • DPRD Tidak Terima Alasan Dinas PU

    DPRD Tidak Terima Alasan Dinas PU

    • calendar_month Kamis, 5 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Soal Pembatalan Tender Proyek Panyabungan (MO) – DPRD Mandailing Natal (Madina) tidak bisa menerima alasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Madina dalam hal pembatalan tender proyek di instansi itu. Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi III DPRD Madina, Kamis (5/7) pun ditunda untuk dilanjutkan besok. Pihak PU menyatakan pembatalan tender proyek pada 26 Juni […]

  • Golkar Siapkan Pengacara Untuk Syamsul Arifin Saat ini Syamsul Arifin dititipkan di Rutan Salemba selama 20 hari.

    Golkar Siapkan Pengacara Untuk Syamsul Arifin Saat ini Syamsul Arifin dititipkan di Rutan Salemba selama 20 hari.

    • calendar_month Senin, 25 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Partai Golkar akan menyiapkan tim pengacara untuk Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin. Tim pengacara itu akan mendampingi Syamsul yang tersandung kasus korupsi dana APBD. “Sebanyak 10 pengacara akan ditunjuk langsung oleh DPP Partai Golkar,” kata Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham, saat dihubungi VIVAnews, Sabtu 23 Oktober 2010. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan […]

expand_less