Saatnya Madina Melahirkan Pebisnis, Bukan Broker Anggaran

Oleh: Tim Mandailing Episentrum

Gelombang efisiensi anggaran yang melanda pemerintah pusat hingga daerah memunculkan berbagai reaksi. Sebagian mengkhawatirkan perlambatan ekonomi karena proyek berkurang, belanja pemerintah menurun, dan perputaran uang tidak lagi seramai sebelumnya.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Namun, di balik situasi tersebut tersimpan sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa ekonomi daerah begitu bergantung pada APBD?

Jika setiap kali belanja pemerintah dikurangi lalu ekonomi langsung limbung, maka sesungguhnya yang sedang kita hadapi bukan sekadar persoalan efisiensi. Yang sedang diuji adalah fondasi ekonomi daerah itu sendiri.

Selama bertahun-tahun, denyut ekonomi di banyak daerah lebih banyak digerakkan oleh proyek pemerintah. Hotel menunggu kegiatan dinas. Percetakan menunggu spanduk. Jasa katering menunggu rapat. Kontraktor menunggu paket pekerjaan.

Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang lebih sibuk memantau perubahan anggaran dibanding membaca perubahan pasar.

Model seperti ini memang mampu menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, ia juga melahirkan ketergantungan yang tidak sehat. Ketika anggaran menyusut, aktivitas ekonomi ikut melemah. Ketika proyek berhenti, banyak usaha kehilangan napas.

Di sinilah Mandailing Natal perlu mengambil jalan berbeda.

Daerah ini membutuhkan lebih banyak pebisnis, bukan sekadar pemburu proyek. Lebih banyak pencipta nilai tambah daripada pencari rente. Lebih banyak inovator yang membangun pasar daripada mereka yang hanya menunggu paket pekerjaan diumumkan.

Perbedaan keduanya sangat mendasar.

Pebisnis membangun usaha yang terus hidup meski tahun anggaran berganti. Ia menciptakan produk, membuka lapangan kerja, mengembangkan jaringan pemasaran, dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebaliknya, budaya berburu proyek hanya membuat roda ekonomi berputar mengikuti kalender APBD. Ketika anggaran tersedia, ekonomi ramai. Ketika anggaran diketatkan, semuanya ikut lesu.

Padahal Mandailing Natal memiliki sumber daya yang jauh lebih kaya daripada sekadar belanja pemerintah. Kopi Mandailing telah dikenal luas. Hasil pertanian dan perkebunan memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Industri rumah tangga dapat berkembang jika memperoleh legalitas, pendampingan, akses pembiayaan, dan pasar yang memadai. Pariwisata, ekonomi kreatif, hingga perdagangan digital juga menyimpan peluang yang belum digarap secara maksimal.

Semua itu hanya akan tumbuh apabila orientasi pembangunan bergeser dari ekonomi anggaran menuju ekonomi produktif.

Karena itu, gagasan Wakil Bupati Mandailing Natal agar produk lokal hadir dalam setiap rapat pemerintahan patut dibaca sebagai bagian dari perubahan paradigma. Pemerintah tidak cukup menjadi pembelanja anggaran, tetapi juga perlu menjadi penggerak pasar bagi produk masyarakat. Namun, langkah tersebut harus menjadi awal, bukan tujuan akhir.

Yang lebih penting adalah membangun sebuah ekosistem yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, perbankan, perguruan tinggi, komunitas, dan media dalam satu strategi bersama.

Pemerintah menciptakan regulasi dan keberpihakan. Dunia usaha membuka akses pasar. Komunitas melakukan pendampingan. Akademisi menghadirkan inovasi. Perbankan memperkuat pembiayaan. Media mengawal akuntabilitasnya.

Di sisi lain, perubahan ini juga menuntut keberanian meninggalkan budaya yang selama ini menghambat tumbuhnya ekonomi produktif. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari bertambahnya usaha yang bertahan, meningkatnya omzet pelaku UMKM, meluasnya kesempatan kerja, dan menguatnya ekonomi keluarga.

Hubungan itu sangat jelas. Ketika usaha tumbuh, lapangan kerja bertambah. Ketika lapangan kerja bertambah, pendapatan keluarga menguat. Ketika keluarga lebih tangguh secara ekonomi, tekanan sosial dapat berkurang.

Sebaliknya, apabila perlambatan ekonomi tidak diimbangi dengan penciptaan peluang usaha baru, maka pengangguran berpotensi meningkat dan kerentanan terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk kriminalitas, juga dapat ikut membesar.

Karena itu, efisiensi anggaran tidak semestinya hanya dipandang sebagai ancaman. Ia juga bisa menjadi momentum untuk mengoreksi arah pembangunan daerah.

Mungkin sudah saatnya Mandailing Natal berhenti mengukur kemajuan dari besarnya APBD yang dibelanjakan. Ukuran yang lebih bermakna adalah berapa banyak pengusaha baru yang lahir, berapa banyak produk lokal yang berhasil menembus pasar nasional, berapa banyak keluarga yang naik kelas secara ekonomi, dan berapa banyak anak muda yang memilih membangun usaha daripada menunggu proyek.

Daerah yang kuat bukanlah daerah yang paling banyak menghabiskan anggaran. Daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah setiap potensi menjadi nilai tambah, setiap nilai tambah menjadi lapangan kerja, dan setiap lapangan kerja menjadi kesejahteraan bagi keluarga-keluarga yang hidup di dalamnya. ***