Selasa, 14 Jul 2026
light_mode

Tunjangan Guru Diduga Dikorup

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 7 Jan 2011
  • print Cetak


Tapsel, Walau akhir Tahun Anggaran 2010 hanya tinggal beberapa hari lagi, namun tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 belum direalisasikan pencairannya kepada yang berhak oleh pemerintah daerah setempat.

Akibatnya tidak sedikit kalangan guru merasa resah dan diperkirakan telah mencapai titik puncak kesabaran karena dana yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut sudah “mangkal” di kas umum daerah sejak Juni 2010.

Walau begitu, hingga saat ini belum ada aksi prontal dari kalangan guru yang merasa dirugikan oleh pemerintah daerah setempat khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan tetapi terkait dana yang belum dicairkan itu telah menjadi perbincangan hangat dikalangan guru.

“Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD itu tidak mempengaruhi struktur PAD maupun DAU karena dialokasikan secara khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena itu sangat mengherankan jika dana tersebut hingga saat ini belum direalisasikan kepada yang berhak,” ujar salah seorang guru PNSD di Kecamatan Angkola Timur yang meminta tidak bersedia ditulis namanya dalam pemberitaan kepada wartawan di Padang Sidimpuan, Rabu (29/12/2010).

Dikatakannya, sejumlah perwakilan guru telah menyampaikan permasalahan ini kepada DPRD beberapa waktu yang lalu yang secara resmi diterima Ketua Komisi IV Paruhum Siregar, namun sayangnya hasilnya juga tidak ada realisasinya.

Menjawab wartawan, ia mengaku pesimis jika permasalahan ini disampaikan kepada bupati. “Kami khawatir hasilnya sama saja tanpa realisasi, yang pasti kami sudah merasa dirugikan dan menimbulkan asumsi negatif karena hampir enam bulan dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan tersebut sudah berada di Tapanuli Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, sesuai data yang diperoleh wartawan, terkait tunjangan profesi guru diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.07/2010 dengan alokasi untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 3,67 miliar yang diberikan kepada guru bersertifikasi dengan besaran 1 kali gaji pokok PNS.

Sedangkan tambahan penghasilan guru PNSD dialokasikan ke Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 8,65 miliar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.07/2010 yang diberikan kepada guru PNSD sebesar Rp 250.000 per orang per bulan. (BS-029)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pastikan Proyek Berjalan, Dinas PUPR Madina Monitoring Pembangunan SPAM di Mompang Julu

    Pastikan Proyek Berjalan, Dinas PUPR Madina Monitoring Pembangunan SPAM di Mompang Julu

    • calendar_month Rabu, 28 Agt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA- Mandailing Online : Pembangunan sistem penyediaan air minum ( SPAM) di sejumlah titik di Mandailing Natal ( Madina) tahun anggaran 2024 ini untuk membutuhi kebutuhan air minum warga, sehingga perlu pengawasan yang serius sehingga proses pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target. Hal ini dikatakan Elpiyanti Harahap Kepala Dinas PUPR Madina disela sela kegiatan monitoring pelaksanaan […]

  • Formasi Guru PAI Hanya Satu, Komisi I Minta Penjelasan Disdik dan BKD

    Formasi Guru PAI Hanya Satu, Komisi I Minta Penjelasan Disdik dan BKD

    • calendar_month Kamis, 9 Des 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina) melalui RDP meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait hanya ada satu formasi guru PAI pada PPPK tahun 2021. Hal ini juga untuk menyahuti kerisauan yang disampaikan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) Madina terhadap 73 anggotanya yang lulus […]

  • Tanaman Tumpang Sari Satu-satunya Solusi Mengatasi Harga Karet

    Tanaman Tumpang Sari Satu-satunya Solusi Mengatasi Harga Karet

    • calendar_month Kamis, 22 Sep 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) –  Pola  tumpang sari dinilai satu-satunya upaya menyelamatkan petani ditengah apatisme terhadap harga komoditi karet alam yang tak kunjung membaik. Harga karet alam yang tak kunjung lagi menunjukkan kenaikan akan terus menyeret penduduk Mandailing Natal di jurang kemiskinan. Mayoritas penduduk daerah ini  tergantung pada komoditi karet alam. “Tak ada jalan lain, mau […]

  • Membangun Kebutuhan: Jalan Sunyi Menghidupkan Bandara Abdul Haris Nasution

    Membangun Kebutuhan: Jalan Sunyi Menghidupkan Bandara Abdul Haris Nasution

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epicentrum   Di banyak daerah, pembangunan bandara sering dimulai dari satu asumsi sederhana: hadirkan infrastruktur, maka aktivitas akan mengikuti. Runway dibangun, terminal diresmikan, dan harapan pun ikut lepas landas. Namun realitas kerap bergerak ke arah sebaliknya. Pesawat tidak datang karena landasan tersedia. Ia datang karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda. […]

  • Mantan Bupati Palas segera diperiksa

    Mantan Bupati Palas segera diperiksa

    • calendar_month Senin, 27 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN- (MO), Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat (Dit) Reserse Kriminal Khususu (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut), dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis. Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Sadono Budi Nugroho menjelaskan, bahwa pemanggilan terhadap Basyrah Lubis ini akan dilakukan setelah Berkas Acara […]

  • Camat Tuduh Kepdes Lamban Mengajukan Gaji

    Camat Tuduh Kepdes Lamban Mengajukan Gaji

    • calendar_month Sabtu, 13 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Camat Panyabungan, Hapisuddin menyatakan belum gajiannya para kepala desa selama 7 bulan terakhir akibat keterlambatan pengajuan dari pihak desa sendiri. “Memang benar 33 desa di kecamatan belum cair honor, namun itu terletak pada keterlambatan pengusulan dari pihak kepala desa, sehingga proses agak terlambat, yang pasti itu akan dicairkan,” katanya menjawab wartawan, […]

expand_less