Kamis, 18 Jun 2026
light_mode

Tunjangan Guru Diduga Dikorup

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 3 Jan 2011
  • print Cetak


Tapsel, Walau akhir Tahun Anggaran 2010 hanya tinggal beberapa hari lagi, namun tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 belum direalisasikan pencairannya kepada yang berhak oleh pemerintah daerah setempat.

Akibatnya tidak sedikit kalangan guru merasa resah dan diperkirakan telah mencapai titik puncak kesabaran karena dana yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut sudah “mangkal” di kas umum daerah sejak Juni 2010.

Walau begitu, hingga saat ini belum ada aksi prontal dari kalangan guru yang merasa dirugikan oleh pemerintah daerah setempat khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan tetapi terkait dana yang belum dicairkan itu telah menjadi perbincangan hangat dikalangan guru.

“Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru PNSD itu tidak mempengaruhi struktur PAD maupun DAU karena dialokasikan secara khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena itu sangat mengherankan jika dana tersebut hingga saat ini belum direalisasikan kepada yang berhak,” ujar salah seorang guru PNSD di Kecamatan Angkola Timur yang meminta tidak bersedia ditulis namanya dalam pemberitaan kepada wartawan di Padang Sidimpuan, Rabu (29/12/2010).

Dikatakannya, sejumlah perwakilan guru telah menyampaikan permasalahan ini kepada DPRD beberapa waktu yang lalu yang secara resmi diterima Ketua Komisi IV Paruhum Siregar, namun sayangnya hasilnya juga tidak ada realisasinya.

Menjawab wartawan, ia mengaku pesimis jika permasalahan ini disampaikan kepada bupati. “Kami khawatir hasilnya sama saja tanpa realisasi, yang pasti kami sudah merasa dirugikan dan menimbulkan asumsi negatif karena hampir enam bulan dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan tersebut sudah berada di Tapanuli Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, sesuai data yang diperoleh wartawan, terkait tunjangan profesi guru diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.07/2010 dengan alokasi untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 3,67 miliar yang diberikan kepada guru bersertifikasi dengan besaran 1 kali gaji pokok PNS.

Sedangkan tambahan penghasilan guru PNSD dialokasikan ke Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 8,65 miliar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.07/2010 yang diberikan kepada guru PNSD sebesar Rp 250.000 per orang per bulan. (BS-029)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dikelurahan Simpang Gambir, Bupati Madina Sumbangkan Gaji Pada Anak Yatim dan Jompo

    Dikelurahan Simpang Gambir, Bupati Madina Sumbangkan Gaji Pada Anak Yatim dan Jompo

    • calendar_month Selasa, 12 Sep 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    SIMPANG GAMBIR( Mandailing Online ) Bupati Mandailing Natal H.M.Ja’far Sukhairi Nasution dalam kunjungannya ke Kecamatan Lingga Bayu menyempatkan diri berbagi pada anak yatim dan jompo. Ia memberikan jatah uang gaji nya pada anak yatim dan jompok di Kelurahan Simpang Gambir. selasa 12/9/2023. ” sesuai komitmen kami saat kampanye, kami akan sumbangkan gajinkami selama jadi Bupati […]

  • Pemain Myanmar Dicaci dan Diludahi

    Pemain Myanmar Dicaci dan Diludahi

    • calendar_month Selasa, 17 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    KEKALAHAN memalukan Myanmar di depan pendukungnya sendiri dalam laga pemungkas babak penyisihan Grup B SEA Games 2013 tadi malam menimbulkan dampak panjang. Sekitar 30 ribu pendukung tuan rumah yang memadati tribun Thuwanna Youth Training Centre (YTC) Stadium, Yangon, marah besar. Pendukung Myanmar melampiaskan kekecewaan dengan melakukan pengerusakan fasilitas di stadion. Tanda-tanda bakal ricuhnya pertandingan tersebut […]

  • Provinsi Kalimantan Utara Disahkan

    Provinsi Kalimantan Utara Disahkan

    • calendar_month Kamis, 25 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Resmi jadi provinsi ke-34. Bersamaan dengan empat kabupaten baru. Sidang paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan pada Kamis, 25 Oktober 2012 ini, lebih ramai dari biasanya. Bukan karena dipenuhi anggota dewan, tapi ada ratusan masyarakat adat yang memenuhi bangku balkon ruang sidang paripurna. Kebanyakan dari mereka, mengenakan baju tradisional masing-masing. Mereka, datang untuk menyambut […]

  • Harun Mustafa Mendaftar di Gerindra

    Harun Mustafa Mendaftar di Gerindra

    • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Kabar beredar selama ini yang menyebut H.Harun Musthafa Nasution akan maju sebagai calon bupati di Pilkada Madina 2024 mengandung kebenaran. Akhirnya cucu pendiri pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru itu mendaftarkan diri di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara, Medan, Jum’at (5/7/2024). “Sebenarnya saya mendaftar calon bupati Madina atas dorongan […]

  • Warga Siabu Keluhkan Lampu Jalan Banyak Mati

    Warga Siabu Keluhkan Lampu Jalan Banyak Mati

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      SIABU (Mandailing Online) – Warga Kecamatan Siabu, Mandailing Natal (Madina) kecewa terhadap Pemkab Madina karena selalu berjanji memperbaiki lampu jalan, tapui tak pernah ditepati. Bola lampu jalan di sepanjang jalan raya dan jalan-jalan kampung sudah lama banyak yang mati, tetapi dibiarkan saja oleh pihak Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Pertamanan (BLHKP). “Sudah berkali-kali diberitahukan kepada […]

  • 207 Pengaduan Dugaan Korupsi di Sumut Masuk ke KPK

    207 Pengaduan Dugaan Korupsi di Sumut Masuk ke KPK

    • calendar_month Senin, 29 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi serius catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebut Sumatera Utara peringkat pertama provinsi terkorup di Indonesia. Pasalnya bukan saja catatan yang dirilis Fitra tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semata, namun lembaga antirasuah ini sendiri mencatat dari total 6.111 pengaduan masyarakat yang masuk sepanjang […]

expand_less