Rapat Paripurna DPRD Madina Akhirnya Dibuka
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Kamis, 27 Sep 2012
- print Cetak
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Setelah tiga hari skor akibat tak menucukupi quorum, akhirnya sidang paripurna DPRD Madina tentang Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2011, Kamis (27/9).
Wakil Bupati Dahlan Hasan Nasution pun membacakan nota pengantar LKPJ tersebut di hadapan rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Madina As.Imran Khaitamy Daulay SH dihadiri dihadiri 20 orang anggota dari 4 fraksi yaitu Fraksi Golkar Plus, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi Perjuangan Repormasi. Tiga fraksi tak hadir yaitu Fraksi PKS, Hanura, dan Madina Bersatu.
Dalam laporannya Wakil Bupati Madina menyampaikan bahwa sudah kewajiban untuk menyampikan pertangungjawaban pelaksanaan anggaran APBD tahun 2011, sesuai dengan amanat pasal 184 Undang – undang no 32 Tahun 2004 junto PP no 8 tahun 2006.
“Laporan ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun anggaran untuk disampikan kepada DPRD sebagai salah satu media check and balance antara kepala daerah dan DPRD. Dimana rekomendasi hasil evaluasi diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan baik dalam penyusunan RKPD dan pelaksanaan RPJMD,” ujar Wakil Bupati.
Wakil Bupati memaparkan, berdasar data BPS, PDRB naik 2,47 % dengan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 0,02 %. Kondisi ini mempengaruhi kebijakan keuangan yang selanjutnya dibuat sebagai landasan dalam penyusunan APBD TA 2011 berikut dengan perubahannya. Pendapatan perkapita Rp.4,14 Juta meningkat 11,56 %.
Secara umum realisasi APBD Tahun 2011 sebesar Rp. 678.451.916.227. Sementara Pendapatan Asli Daerah yang ditarget sebesar Rp. 25 Milyar terrealisasi sebesar Rp. 27,5 Milyar atau 110 %. Pendapatan transfer dari pemerintah propinsi dianggarakan Rp. 653,4 Milyar dengan realisasi Rp.655,3 Milyar. Sesuai dengan hasil audit BPK Pemkab Madina memperoleh penilaian WDP.
“Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam menatausahakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib. Namun begitu, apapun yang kita hasilkan itu tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif,” katanya.
Dikatakannya, visi misi pemerintah daerah Madina priode 2011 – 2016 terwujudnya masyarakat Mandailing Natal yang religius, cerdsa, sehat, maju dan sejahtera dengan 6 misi. Ada 5 tujuan pembangunan dengan sasaran meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, derajat kesehatan, akses inpormasi, dan tersedinya lapangan kerja baru. (mar)
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
