Selasa, 14 Jul 2026
light_mode

BLT BBM Jangan Sampai Salah Sasaran Apalagi Dimanipulasi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 23 Sep 2022
  • print Cetak

Oleh: Halvionata Auzora Siregar
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh / Kader HMI Cabang Lhokseumawe

 

Setelah kenaikan harga BBM seperti pertalite, pertamax dan solar pemerintah pusat telah menganggarkan dana 12,4 triliun rupiah untuk masyarakat kurang mampu dalam skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan sebesar Rp300.000 atau Rp600.000 per kepala rumah tangga.

Ini menjadi sorotan. Baru-baru ini sejumlah media massa menyoroti kasus pemotongan dana BLT Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah Brebes.

Himbauan saya selaku mahasiswa kepada Dinas Sosial Mandailing Natal, kejaksaan dan kepolisian agar betul-betul melakukan pengawasan di deerah agar jangan sampai salah sasaran apalagi digelapkan atau dilakukan pemotongan per kepala rumah tangga atas BLT BBM yang diterima oleh mereka.

Jangan sampai slogan yang kita gaungkan “Madina yang Madani” malah tidak kita indahkan dengan sistem pemerintahan yang tidak transparan dan ketidakjujuran. Apalagi ini masalah uang yang seperti kita tahu sangat dibutuhkan masyarakat. BLT BBM ini merupakan upaya pemerintah agar daya beli masyarakat kita tidak menurun dan tidak terjadi inflasi terhadap perekonomian semenjak melonjaknya harga minyak mentah dunia.

Kita harapkan bersama kepada Dinas Sosial Mandailing Natal agar data-data masyarakat yang kurang mampu betul-betul memang itulah masyarakat yang layak mendapatkan BLT BBM tersebut.

Jangan sampai salah sasaran dan jangan sampai ada yang namanya kongkalikong untuk memasukkan data yang tidak benar.

Kita dari golongan mahasiswa dan masyarakat juga harus turut mengawasi dan langsung melaporkan tindakan oknum yang dengan berani memotong BLT BBM yang disalurkan pemerintah pusat kepada masyarakat kita.

Pemkab, kepolisian dan kejaksaan agar agar membentuk tim khusus tentang penyaluran dana BLT BBM ini atau setidaknya melibatkan Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam mempercepat proses pengaduan masyarakat apabila telah terjadi pemotongan BLT BBM di masyarakat.

Jangan ada ketakutan bagi kita untuk tidak melaporkan jika terjadi pemotongan dana BLT BBM karena Menteri Sosial telah menerbitkan himbauan kepada kita semua agar berani melaporkan apabila ada oknum pejabat atau yang lainnya melakukan dugaan pemotongan BLT BBM.***

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • HIPMI Madina Ajak Pengusaha se-Nusantara Investasi di Bumi Gordang Sambilan

    HIPMI Madina Ajak Pengusaha se-Nusantara Investasi di Bumi Gordang Sambilan

    • calendar_month Sabtu, 11 Jun 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – BPC HIMPI Mandailing Natal (Madina) yang turut serta menghadiri puncak perayaan 50 tahun HIPMI di Convention Center, Jakarta, Jumat (10/6) mengajak pengusaha muda se-Nusantara untuk berinvestasi di Bumi Gordang Sambilan. Ajakan itu disampaikan Ketua HIMPI Madina Mhd. Zainal Arifin kepada ketua HIPMI se-Nusantara yang turut hadir dalam perayaan yang mengangkat tema […]

  • Kuasa Hukum Pemkab Tapteng Desak KPK Usut Ketua DPRD

    Kuasa Hukum Pemkab Tapteng Desak KPK Usut Ketua DPRD

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hubungan Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan Ketua DPRD Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, memanas. Dari persoalan proyek, berpotensi merembet ke kasus suap sengketa pilkada Tapteng yang sudah menyeret Bonaran Situmeang. Kuasa Hukum Pemkab Tapteng, Roder Nababan, berencana segera mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak agar Bakhtiar diusut dalam dugaan keterlibatan dia dalam kasus […]

  • Krisis Sumber Energi Akibat Kelangkaan Batu Bara atau Kesalahan Tata Kelola?

    Krisis Sumber Energi Akibat Kelangkaan Batu Bara atau Kesalahan Tata Kelola?

    • calendar_month Senin, 17 Jan 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Devita Deandra Pemerhati Kebijakan   Baru-baru ini. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan, kebijakan penghentian ekspor batu bara ke sejumlah negara adalah upaya dalam menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri. Krisis batu bara internasional yang sedang terjadi, membuat pemerintah harus mengamankan ketersediaan batu bara untuk kebutuhan rakyat. Pemerintah memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan pertambangan batu bara […]

  • Songon Abu Naiombus Ni Angin Do Katuk

    Songon Abu Naiombus Ni Angin Do Katuk

    • calendar_month Rabu, 26 Mar 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Na nisuratkon: Saad Lubis Mardonok-donok waktuna nangkan nagiot mamili wakil-wakil rakyat ima di 9 April 2014 mur-situtu kombur ni jolma di lopo kopi, adong mandokon ulang ipili caleg na mambagi-bagi epeng, adong muse mandokon angkon namambagi-bagi epengdo caleg nai anso ipili, adong muse mandokon anggo naadong caleg namamabagi-bagi epeng angkon itarimodo, tai ipili sanga ise […]

  • Perburuan Ladang Ganja oleh Polda Sumut Gunakan Teknologi Citra Satelit

    Perburuan Ladang Ganja oleh Polda Sumut Gunakan Teknologi Citra Satelit

    • calendar_month Senin, 13 Nov 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MEDAN ( Mandailing Online ) Memanfaatkan teknologi citra satelit dipadukan dengan verifikasi lapangan menggunakan drone disertai pengerahan personel, Polda Sumatera Utara (Sumut) menemukan 150 Hektare (Ha) ladang ganja tersebar pada 18 titik di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Ini merupakan ladang ganja terbesar di Indonesia yang ditemukan aparat Kepolisian dalam perang pemberantasan narkoba. Pengungkapan 150 Ha […]

  • Mobil Dinas di Surabaya, Spare Part Diambil di Madina

    Mobil Dinas di Surabaya, Spare Part Diambil di Madina

    • calendar_month Rabu, 24 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Meski mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari Partai Demokrat Syafaruddin Anshari Nasution alias Todong sudah dibawa kembali dari Surabaya ke Madina, terungkap bahwa selama mobil dinas tersebut di Surabaya Todong pernah meminta pergantian spare part (alat-alat) mobil tersebut ke Bagian Umum Sekretariat DPRD Madina. “Betul Bang, kami memang mengeluarkan permintaan […]

expand_less