Minggu, 31 Mei 2026
light_mode

Bonus Produksi PT SMGP tak Maksimal, PNNB Puncak Sorik Marapi Demo ke Kantor Bupati Madina

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
  • print Cetak

MADINA-Mandailing Online: Ratusan pemuda mengatasnamakan dirinya dari Persatuan Naposo Nauli Bulung ( PNNB) di Kecamatan Puncak Sorik Marapai, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) datangi kantor Bupati Madina Senin 15/7. Kedatangan mereka mempertanyakan bonus produksi PT. Sorik Marapi Geotermal Power ( SMGP) yang beroperasi di wilayah mereka.

Dalam orasinya di depan Sekretaris Daerah, Riski Koordinator Aksi mengatakan, ingin memperjelas bonus produksi yang digelontorkan oleh PT SMGP pada Pemerintah Daerah untuk Kecamatan / Desa. Sesuai dengan PP Nomor 28 tahun 2016.

Dari data mereka tahun 2024, hasil bonus produksi perusahaan panas bumi PT. SMGP senilai Rp.6.362.834.066,-. Namun bonus itu kata Riski tidak dirasakan 10 desa yang ada di wikayah kerja perusahaan.

” Pemda kami harap segera membahas dan merevisi Perbup No 04 tahun 2024 tentang pemanfaatan bonus produksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2016,” Kata Riski.

Riaki dan rekan rekannya yang tergabung dari 10 Desa di wilayah kerja perusahaan tidak ingin dampak negatif nya saja, kedatangan kami kesini ingin menuntut dampak positifnya juga,” Kata Riski.

Ia memandang, prioritas bonus produksi dari SMGP pada Pemerintah Daerah kurang optimal lantaran hanya direalisasikan pada infrastruktur saja. Sehingga, pihaknya berharap Pemda segera mengkaji dan mengeluarkan pemanfaatan bonus produksi segera melalui Peraturan Bupati (Perbup) untuk pemanfaatan yang lebih tepat sasaran.

“Banyak masalah di desa kami pak, kamu ingin jika prioritas bonus produksi itu dibuat kepada yang lebih tepat,” diungkapkan Riski.

Setelah berorasi, Para pengunjuk rasa digiring ke ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk berunding. Dalam pertemuan itu terdapat 4 Kesimpulan juga disepakati dengan Sekda, Kabid anggaran, dan perwakilan OPD lainnya.

4 Kesimpulan yang diterima itu adalah

1. Bahwa Perbup No 04 2024 tentang pemanfaatan bonus produksi akan dibahas secepatnya.

2. Meminta Bupati Madina hadir dalam pembahasan Perbup No 04 2024 tersebut.

3. Perbup akan diselesaikan sebelum Agustus.

4. 50% direalisasikan ke wilayah WKP

Setelah mendapatkan kepastian dari Pemda Madina pada akhir agustus ini diseleaaikan Perubahan Perbub, massa pun membubarkan diri. ( fikri)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tersangka  Penikamam Anak-anak, Pecandu Ganja

    Tersangka Penikamam Anak-anak, Pecandu Ganja

    • calendar_month Rabu, 18 Nov 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TAMBANGAN (Mandailing Online) : Tersangka pelaku penikaman terhadap dua bocah di Desa Simangambat Tambangan, ditengarai mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan mengisap ganja. Kepala Desa Simangambat  Tambangan, Asrin menjawab wartawan, Rabu (18/11) menyatakan tersangka Syahril diduga stres karena sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis ganja. “Sebab setahu kita, beberapa tahun lalu, kondisi tersangka masih sehat. Mungkin inilah salah […]

  • Saparuddin Haji Lubis, Ekonom Yang Religius

    Saparuddin Haji Lubis, Ekonom Yang Religius

    • calendar_month Kamis, 26 Nov 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Calon Bupati Madina Saparuddin Haji Lubis merupakan figur yang penuh dengan dinamika ekonomi. Hingga saat ini dia tercatat sebagai ketua Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Madina. Sebelumnya mejabat ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Madina. Regulasi-regulasi di sektor ekonomi hingga persoalan ekonomi Madina selalu menjadi kajian dan bahasan di organisasi itu. Faktor ini dinilai menjadi […]

  • Ketua Komisi 1 DPRD Madina Iskandar Hasibuan “Jangan Saling Menyalahkan, Berikan Kepercayaan Kepada Pemerintah”

    Ketua Komisi 1 DPRD Madina Iskandar Hasibuan “Jangan Saling Menyalahkan, Berikan Kepercayaan Kepada Pemerintah”

    • calendar_month Kamis, 22 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN, (Mandailing Online) – Ketua Komisi 1 DPRD Mandailing Natal Iskandar Hasibuan mengharapkan kepada semua pihak, baik itu komponen mana sajapun untuk tidak saling menyalahkan dan mengaku benar, tetapi masyarakat harus memberikan kepercayaan kepada Pemerintah di bawah Kepemimpinan HM Hidayat Batubara – Dahlan Hasan Nasution untuk melanjutkan pembangunan yang telah terlaksana selama ini agar tidak […]

  • Alhamdulillah..Mualaf Ini Tempuh 7.000 km untuk Berhaji

    Alhamdulillah..Mualaf Ini Tempuh 7.000 km untuk Berhaji

    • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MAKKAH – Seorang Mualaf asal Prancis bersama istrinya menempuh perjalanan 7.000 km untuk melaksanakan ibadah haji. Keduanya mendapat undangan dari Raja Saudi. “Ketika saya mendengar adzan untuk kali pertama, saya terguncang. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana situasi itu. Tapi saya ikuti suara itu dalam hati saya hingga akhirnya menuju Islam,” ucap Alexander yang kemudian mengganti […]

  • Direktur CV.Sinar Pakantan Adukan Kadis PU

    Direktur CV.Sinar Pakantan Adukan Kadis PU

    • calendar_month Selasa, 5 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pemenang Tender Paket APBN P Dinas PUPE Madina Direkayasa PANYABUNGAN (Berita): Direktur CV.Sinar Pakantan Arnold Nego Nasution akan mengadukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Kabupaten Mandailing Natal Ir.H.Abdollah Dalimunthe ke Kajaksaan Negeri terkait dengan Pemenang Tender Proyek Rehablitasi Jaringan Pada Bondar Saba Rimba Desa Bonan Dolok dengan Pagu Anggaran Rp 140.000.000,- yang bersumber […]

  • DPRD Tapsel Bisa Dipidana

    DPRD Tapsel Bisa Dipidana

    • calendar_month Kamis, 9 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tapsel, Sikap sejumlah anggota DPRD Tapanuli Selatan Periode 2004-2009 yang hingga kini masih membandel dan belum melakukan pengembalian atas tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan dana operasional (DO) pimpinan dinilai merupakan perwujudan tindakan melawan hukum. “Pemberian TKI dan DO itu diatur dalam Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2006 yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun […]

expand_less