Rabu, 24 Jun 2026
light_mode

Ombudsman Sumut Benarkan Terima Laporan Mantan Inspektur Madina, Proses Minta Keterangan Pemkab Jalan

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
  • print Cetak

Rahmad Daulay

MADINA||Mandailing Online – Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut Herdensi Adnin membenarkan pihaknya menerima laporan Rahmad Daulay, mantan Kepala Inspektorat Mandailing Natal yang didemosi jadi staf pelaksana.

“Kami menerima laporan atas nama Rahmad Daulay, mantan Inspektur Madina,” kata Herdensi Adnin, Senin sore (27/4/2026).

Laporan itu terkait SK Bupati Madina No. 800/0961/K/2025 tanggal 29 Oktober 2025. Rahmad dicopot dari jabatan dan diturunkan jadi pelaksana selama 12 bulan. Seminggu kemudian menyusul SK pembebasan sementara No. 820/1019/K/2025.

Adnin menyebut pihaknya langsung bergerak. “Kami sudah meminta keterangan dari para pihak, khususnya terlapor Pemkab Madina. Kalau terkait hasilnya belum keluar,” ujarnya lewat pesan singkat.

Diberitakan sebelumnya, Kepada Mandailing Online, Senin (27/4/2026), Rahmad Daulay membeber kronologi dan alasan gugatannya. Usai didemosi, ia sempat ajukan keberatan 17 November 2025. Namun ditolak Bupati lewat SK 11 Desember 2025. Tak terima, Rahmad lapor ke Ombudsman Sumut 17 Januari 2026 dan BKN 2 Maret 2026.

Ada 4 poin yang dipersoalkan Rahmad:

1. Tim Pemeriksa Tak Lengkap : PP 94/2021 wajibkan tim berisi atasan langsung, unsur pengawasan, dan kepegawaian. Faktanya tim pimpinan Sekda tak libatkan unsur pengawasan. Tim hanya pakai LHP Inspektorat Sumut tanpa pendapat ahli BPK-BKN. Rahmad juga tak diberi salinan BAP.

2. Abaikan Faktor Meringankan : Sanksi terbit tanpa menimbang latar belakang. “Biaya Operasional Pengawasan” sudah ada sejak 2020 lewat Perbup 45/2020 untuk rapat MCP KPK 2019 dan Rakornas BPKP 2020. Semua temuan BPK juga sudah dikembalikan lunas.

3. Salah Terapkan Aturan: Temuan BPK harusnya diselesaikan lewat ganti rugi sesuai Per BPK 3/2024 dan Permendagri 133/2018, bukan sanksi disiplin PP 94/2021. Hukuman berat hanya untuk pelanggaran berdampak nasional seperti bocorkan rahasia negara.

4. Tak Ada Restu BKN : Demosi wajib lewat aplikasi I-Mut SIASN dan kantongi Pertimbangan Teknis Kepala BKN sesuai SE BKN 7/2024. SK Bupati tak menyebut itu.

Rahmad sendiri menuntut dua hal yakni

1. Batalkan SK Bupati No. 800/0961/K/2025 dan No. 820/1019/K/2025.

2. Selesaikan sisa temuan BPK soal jasa audit pakai aturan ganti rugi.(*)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pecatur Madina Kian Handal

    Pecatur Madina Kian Handal

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Para atlit catur Mandailing Natal (Madina) kian menujukkan kehandalannya. Satu medali emas dan satu perunggu berhasil disabet dua pecatur Madina dalam laga pada Porwilsu Wilayah 4 di Tarutung, Jum’at (23/5/2014). Peraih medali emas itu atas nama Marihot Sinaga yang tampil pada posisi pertama, medali perunggu atas nama Bode Tanjung berada di […]

  • Bayaran Tes Kesehatan Calhaj Madina Dinilai Terlalu Tinggi

    Bayaran Tes Kesehatan Calhaj Madina Dinilai Terlalu Tinggi

    • calendar_month Kamis, 11 Jan 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online )– Calon Jamaah Haji ( Calhaj ) Mandailing Natal ( Madina ) merasa bayaran tes kesehatan yang dibebankan pada para Calhaj terlalu tinggi, pasalnya selain bayar di RSUD Panyabungan, para Calhaj juga harus bayar rujukan dari puskeamas. ” total yang harus kami keluarkan ada sekitar 900 ribu, bagi kami ya cukup […]

  • 7 Tersangka Penambang Ilegal di Kotanopan Dituntut Pasal UU Minerba

    7 Tersangka Penambang Ilegal di Kotanopan Dituntut Pasal UU Minerba

    • calendar_month Jumat, 26 Jul 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA – Mandailing Online : Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) menerima pelimpahan tahap II kasus Penambangan Tanpa Izin (PETI) Kecamatan Kotanopan. Pelimpahan ini diterima oleh Kepala Seksi Pidana Umum, Sintong Purba, Kamis (25/07/2024) sore dari Penyidik Reskrim Polres Madina. Sintong menyebut 7 tersangka dituntut dengan tuntutan primer Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 […]

  • Atika Hadiri Acara Peringatan Hari Lahir Jenderal AH Nasution

    Atika Hadiri Acara Peringatan Hari Lahir Jenderal AH Nasution

    • calendar_month Minggu, 4 Des 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    HUTA PUNGKUT (Mandailing Online) – Dalam memperingati hari lahir 104 keluarga Besar Jenderal Besar Abdul Haris Nasution (Pahlawan Nasional) melaksanakan zikir dan do’a di Desa kelahirannya Huta Pungkut Jae, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) Minggu (4/12/2022). Cucu Alm Jenderal Besar Abdul Haris Nasution  Eka Trisny Edyanti Nurdin menyampaikan ucapan terimakasih atas […]

  • Apresiasi Kinerja Polres, GPI Madina Minta Keseriusan Pemberantasan Judi dan Narkoba

    Apresiasi Kinerja Polres, GPI Madina Minta Keseriusan Pemberantasan Judi dan Narkoba

    • calendar_month Selasa, 30 Agt 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Gerakan Pemuda Islam (GPI) Mandailing Natal (Madina) mengapresiasi kinerja Polres dalam memberantas penyakit masyarakat (pekat) dan narkoba. “Tapi, di sisi lain GPI berharap Korps Bhayangkara Madina lebih serius dalam pemberantasan pekat. Utamanya judi, jangan hanya bandar kecil dan pemain yang ditangkap. Jangan kegiatan baik ini terkesan pencitraan usai viral kasus Ferdy […]

  • MoU Pembangunan Bandara Malintang Diteken

    MoU Pembangunan Bandara Malintang Diteken

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      JAKARTA (Mandailing Online) – Kementerian Perhubungan dan Pemkab Mandailing Natal menandatangani MoU pembangunan bandara Bukit Malintang, hari ini di Jakarta. Penandatanganan Memorandum of Understanding itu berlangsug di kantor Kementerian Perhubungan, Rabu (15/1/2020) oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Polana Banguningsih Pramesti dengan Bupati Mandailing Natal (Madina), Dahlan Hasan Nasution. Sejauh ini belum diketahui […]

expand_less