Harganas dan Bahaya “Shortcut Berita” dalam Membaca Ketahanan Keluarga
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month 1 menit yang lalu
- print Cetak
Oleh: Tim Mandailing Epicentrum
Di Mandailing Natal, peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 berlangsung semarak di pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan, Senin, 29 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi menyampaikan pidato tentang pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi ketahanan bangsa. Ia menekankan bahwa kualitas generasi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga oleh kekuatan moral dan ketahanan keluarga.
“Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak ada gunanya infrastruktur yang megah, jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh moralnya dan rusak mentalnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran ayah dalam pengasuhan anak, bukan sekadar sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur yang hadir secara emosional dan aktif dalam proses tumbuh kembang anak.
“Keterlibatan aktif, kehadiran fisik, dan kedekatan emosional seorang ayah dalam proses pengasuhan anak adalah faktor determinan bagi pembentukan struktur kepribadian dan kestabilan emosi anak-anak,” katanya.
Pola Lama: Seremonial dan Kutipan
Di banyak daerah, termasuk Sumatera Utara, pola pemberitaan seperti ini nyaris selalu berulang. Pejabat hadir, upacara berlangsung, sambutan disampaikan, lalu media mengutip dua atau tiga pernyataan normatif tentang pentingnya keluarga. Setelah itu, berita selesai.
Padahal, di situlah persoalan mulai tampak.
Ketahanan keluarga bukan sekadar tema seremonial. Ia adalah realitas sosial yang bisa diukur, diuji, dan dibandingkan dari tahun ke tahun. Ketika media berhenti pada kutipan sambutan, sementara pejabat merasa tugasnya selesai di podium, publik sesungguhnya sedang disuguhi sesuatu yang bisa disebut sebagai shortcut berita.
Apa Itu “Shortcut Berita”
Shortcut berita adalah cara kerja peliputan yang memindahkan fokus dari realitas menuju seremoni, dari data menuju retorika, dari persoalan menuju simbol.
Tidak ada yang keliru dengan pidato atau upacara. Namun masalah muncul ketika keduanya menjadi isi utama pemberitaan, sementara kondisi riil keluarga justru tidak dibaca secara serius. Tidak dikupas. Tidak dipublikasi.
Padahal, situasi keluarga di Indonesia belum sepenuhnya baik-baik saja.
Di Mandailing Natal, sekitar 37 ribu penduduk masih hidup dalam kemiskinan, atau sekitar 7,91 persen dari total penduduk menurut data BPS 2025. Di Sumatera Utara, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 1,13 juta jiwa atau 7,24 persen. (BPS Sumatera Utara)
Secara nasional, tekanan terhadap keluarga juga tidak ringan. Kemiskinan, stunting, perceraian, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan nyata dalam kehidupan rumah tangga Indonesia.
Bahkan, BPS mencatat sebuah rumah tangga beranggotakan lima orang membutuhkan pengeluaran sekitar Rp3,7 juta per bulan agar tidak tergolong miskin. (BPS Sumatera Utara)
Pertanyaan yang Sering Hilang
Karena itu, setiap Harganas seharusnya tidak hanya menghadirkan pertanyaan “siapa yang berpidato?” atau “apa isi sambutannya?”
Pertanyaan yang lebih penting justru: apakah keluarga hari ini lebih kuat dibanding tahun sebelumnya?
Apakah angka stunting menurun? Apakah perceraian berkurang? Apakah kemiskinan keluarga menurun? Apakah anak-anak semakin mampu menyelesaikan pendidikan 12 tahun? Apakah kekerasan dalam rumah tangga berkurang?
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak jelas, maka pidato tentang ketahanan keluarga hanya akan menjadi gema yang hilang setelah upacara selesai.
Data yang Tidak Boleh Diabaikan
Secara nasional, pada 2025 tercatat 438.168 perkara perceraian di Indonesia, dengan penyebab terbesar adalah perselisihan berkepanjangan (64,4 persen), disusul faktor ekonomi. (Databoks)
Meski perceraian tidak selalu berujung pada dampak buruk bagi anak, berbagai studi menunjukkan bahwa dalam kondisi konflik yang berlarut dan dukungan ekonomi yang lemah, anak menjadi pihak paling rentan. Mereka berisiko mengalami gangguan pengasuhan, tekanan psikologis, penurunan prestasi belajar, hingga putus sekolah.
Hal ini sejalan dengan data BPS yang mencatat angka putus sekolah pada 2025 masih terjadi di berbagai jenjang: SD (0,09 persen), SMP (0,54 persen), dan SMA/SMK (0,86 persen), dengan kecenderungan lebih tinggi di wilayah perdesaan. (Databoks)
Angka-angka ini menunjukkan bahwa keluarga bukan sekadar unit sosial yang dirayakan, tetapi juga ruang yang sedang menghadapi tekanan nyata.
Media dan Pejabat dalam Satu Pola
Ironisnya, shortcut berita kerap berjalan seiring dengan shortcut pencitraan. Pejabat cukup hadir, berpidato, lalu dianggap telah menyelesaikan agenda substansi. Media pun cukup mengutip tanpa menggali lebih dalam.
Akibatnya, publik lebih sering mengetahui siapa yang berbicara daripada memahami bagaimana kondisi keluarga yang sebenarnya.
Di titik ini, tanggung jawab menjadi kolektif.
Media semestinya tidak berhenti sebagai pencatat acara. Tugas jurnalistik adalah menghubungkan pidato dengan realitas. Ketika pejabat berbicara tentang ketahanan keluarga, media perlu mengajukan pertanyaan lanjutan: indikator apa yang berubah? Program apa yang berdampak? Data apa yang mendukung klaim tersebut?
Sebaliknya, pejabat juga perlu keluar dari jebakan simbolik seremonial. Ketahanan keluarga tidak cukup dijelaskan dengan kalimat normatif yang berulang setiap tahun, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan yang terukur dan hasil yang dapat diverifikasi publik.
Ketahanan Tidak Lahir dari Podium
Pada akhirnya, ketahanan keluarga tidak lahir dari pidato di podium, tetapi dari kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari: pekerjaan yang layak, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang memadai, perlindungan sosial yang efektif, dan rasa aman dalam rumah tangga.
Karena itu, Harganas semestinya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum evaluasi yang jujur terhadap kondisi keluarga.
Sebab berita yang baik bukan sekadar mengabarkan siapa yang berbicara, melainkan membantu publik memahami apakah kehidupan mereka benar-benar berubah ke arah yang lebih baik.
Dan selama itu belum terjadi, maka pertanyaan paling penting tetap sama:
Apakah keluarga kita benar-benar sudah lebih kuat—atau masih berjalan di tempat di balik meriahnya panggung seremoni? ***
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
