Senin, 27 Jul 2026
light_mode

KNKT: Aek Latong tak layak dilintasi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 1 Jul 2011
  • print Cetak


SIPIROK –
Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tadi malam merekomendasikan bahwa Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) bagian tengah di Aek Latong, Tapanuli Selatan, tidak layak dilintasi kendaraan roda empat karena kondisi jalan tersebut sudah sangat tak mungkin untuk digunakan sehingga perlu jalan alternatif.

Sebuah kecelakan terjadi di Jalinsum bagian tengah Aek Latong Tapsel, pekan lalu, yang menewaskan 19 penumpang bus Antar Lintas Sumatera (ALS) yang tidak mampun menanjak di Aek Latong hingga mobil mundur dan masuk kubangan.

Kesimpulan tersebut didapat oleh tim KNKT bersama pegawai Dinas Perhubungan Pemprov Sumatera Utara setelah melakukan pemeriksaan lokasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan bus tersebut. Mereka mengumpulkan data mulai dari tempat jatuhnya bus, badan jalan, dan bangkai bus. Semua dilakukan dengan seteliti mungkin.

“Sudah seharusnya dibangun jalur pengganti atau alternatif, karena jalan ini kondisinya cukup parah apalagi tanahnya yang lembek dan mengalami penurunan permukaan setiap hari. Sebagai jalur transportasi Lintas Tengah Sumatera, jalan ini sangat tidak layak pakai,” salah seorang anggota KNKT, R Sri Sadono di Aek Latong.

Dikatakan, KNKT ke Aek Latong untuk mengumpulkan bahan dan identifikasi sehingga diketahui penyebab kecelakaan. “Kedatangan kita untuk mengidentifikasi lokasi dan mengumpul data-data yang mengarah pada penyebab kecelakan bus ALS BK 7088 DL kemarin,” katanya, .

Namun, KNKT belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan tersebut. “Kita tidak bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan dari data ini saja. Karena bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alam, manusia, dan teknis. Semua data akan kita serahkan untuk disimpulkan oleh tim ahli,” ujarnya.

Selain hasil identifikasi dan keterangan yang diperoleh di lokasi kecelakaan, KNKT juga membutuhkan data lain. Seperti KIUR dan STNK kendaraan serta SIM si sopir. Ditambahkan Sadono, jika penyebab kecelakaan sudah bisa dipastikan, maka KNKT akan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau pengambilan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Hidayatullah meminta agar seluruh kepala daerah dan gubernur kompak mengurus jalan di Sumut. “Kepala Daerah di Sumut harus kompak. Paling tidak untuk menyelesaikan persoalan jalan ini,” kata Ketua Fraksi PKS ini, tadi malam, kepada Waspada Online.

Dia menambahkan, terjadinya kecelakaan di Aek Latong, Tapanuli Selatan, yang memakan belasan korban jiwa, harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi persoalan jalan di Sumut. “Perbaikan jalan nasional di Sumut, jangan hanya momentum Aek Latong, namun harus dengan konsep komprehensif. Kalau minta Aek Latong saja, bisa. Tetapi kepala daerah harus kompak,” ungkapnya.

Dikatakannya, perbaikan jalan di Sumut juga sebaiknya harus fokus. Sebab, jika semua diperbaiki dengan anggaran yang terbatas, tidak akan mungkin sanggup memperbaiki jalan yang rusak tersebut. “Fokus pada satu jalan. Kalau semua, tidak akan sanggup. Harus ada kesepakatan. Misalnya dengan membangun jalan dengan jarak y ang lebih jauh tapi kualitasnya lebih bagus,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, persoalan lain yang menyebabkan kondisi jalan di Sumut kualitasnya tidak sebagus di daerah lainnya seperti Sumatera Barat, karena korupsi yang sudah membudaya. “Jangan proyek pembangunan jalan jadi ajang korupsi berjamaah,” ujarnya.

Menurut Hidayatullah, hal itu sejatinya dapat direalisasikan jika Sumut berkomitmen. “Sumut harus malu, kenapa Sumbar lebih bagus dibanding kita,” tuturnya seraya menegaskan kualitas proyek di Sumut sangat rendah.

Seperti diketahui, kondisi jalan di Sumut masih banyak yang kupak kapik. Dari 2.250 kilometer panjang jalan nasional di Sumut, sepanjang 750 kilometer lebih diantaranya dalam kondisi rusak atau sekitar 33 persen.
Sumber : Waspadaonline

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota DPRD Ikut Pilkada Wajib Mundur

    Anggota DPRD Ikut Pilkada Wajib Mundur

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN, – Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, sudah menegaskan, bahwa seluruh anggota dewan wajib mengundurkan diri dari karir politiknya di legislatif. Hal tersebut sesuai amar putusan terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, […]

  • Bukittinggi diguncang gempa bumi

    Bukittinggi diguncang gempa bumi

    • calendar_month Rabu, 20 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Bukittinggi, (MO) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa Bukittinggi, Sumatera Barat, diguncang gempa berkekuatan 3,1 skala Richter Selasa. Belum ada laporan terjadinya kerusakan bangunan yang disebabkan oleh gempa tersebut. Data dari BMKG gempa terjadi pada pukul 07:25:38 WIB berkekuatan 3,1 SR kedalaman 10 Km lokasi 35 LS, 100.35 BT, pusat gempa berada […]

  • Dugaan Korupsi Smart Village di Madina. Presidium MARAK Minta Kejari Serius

    Dugaan Korupsi Smart Village di Madina. Presidium MARAK Minta Kejari Serius

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief Tampubolon meminta Kejaksaan harus serius menuntaskan dugaan kasus korupsi smart village desa digital di Mandailing Natal (Madina) yang merugikan keuangan negara. Pernyataan itu ditegaskan Arief karena melihat dugaan korupsi yang bersumber Dana Desa tahun 2023 tersebut hingga saat ini belum juga menunjukkan perkembangan […]

  • Warga Batubara Datangi Poldasu

    Warga Batubara Datangi Poldasu

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Puluhan masyarakat dan mahasiswa dari Kabupaten Batubara yang tergabung dalam Lex Natural Elektra, berunjukrasa di Poldasu, Kamis (22/1). Kedatangan massa ini sehari setelah Kapolres Batubara AKBP JP Sinaga menjalani pemeriksaan di Bid Propam Poldasu, Rabu (21/1). Efendi, selaku koordinator massa mengatakan, kedatangan mereka membawa beberapa tuntutan. Antara lain, meminta Kapoldasu Irjen Pol Eko […]

  • Bawaslu : Kalau Kades dan Aparatur Negara Terlibat Kampanye Caleg Laporkan

    Bawaslu : Kalau Kades dan Aparatur Negara Terlibat Kampanye Caleg Laporkan

    • calendar_month Senin, 11 Des 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online )- Independensi Kepala Desa dalam Pemilihan Anggota Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) kerap menjadi perbincangan baik ditingkat Caleg maupun masyarakat. Kekhawatiran warga akan keterlibatan langsung Kades itu pada Pemilihan Legislatif khusu DPR RI. Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Madina Ali Aga pada Mandailing Online Senin 11/12/2023 menjelaskan, […]

  • Refleksi Pawai Obor 1 Muharram 1448 H: Di Sini Bersalawat, Di Sana Menghujat

    Refleksi Pawai Obor 1 Muharram 1448 H: Di Sini Bersalawat, Di Sana Menghujat

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Moechtar Nasution*   Suatu malam di tahun  lalu, sesudah salat isya, saya duduk di teras Masjid Jamik Kota Siantar bertepatan dengan malam 1 Muharram. Sepertinya hampir setiap tahun, masyarakat didominasi anak-anak di kelurahan ini memang selalu menggelar pawai obor berkeliling kampung. Malam ini juga dipastikan ada karena sudah dipost di linimasa facebook saudara saya, […]

expand_less