Heran, Mendagri tertawakan DPRD Sumut
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Jumat, 22 Jul 2011
- print Cetak
JAKARTA – Setelah tidak mendapatkan izin dari protokoler Sekretariat Wakil Presiden, kehadiran 25 anggota beserta pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut) ke Jakarta terus dipertanyakan. Kehadiran mereka pun ditertawakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Disinggung soal kedatangan 25 anggota serta pimpinan DPRD Sumut yang ingin mempertanyakan status Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut, Gamawan Fauzi sedikit heran. Gamawan tak mengerti tujuan kedatangan anggota legislatif tersebut ke Jakarta.
“Hadirnya (ke Jakarta) mungkin studi banding,” kata Gamawan sambil tertawa kepada Waspada Online, hari ini, di kantor presiden Jakarta. Gamawan menegaskan proses penetapan Sekda Sumut sudah berada di tangan tim penilai akhir (TPA). Kemendagri tidak dapat berbuat banyak karena sudah diluar kewenangannya.
Lagi pula, lanjutnya, kewenangan terhadap hasil proses penetapan Sekda merupakan domain gubernur. “Tetap saja mekanismenya yang lebih berwenang ya gubernur bukan DPRD,” imbuh mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Ketika ditanya apakah kepentingan DPRD Sumut mempertanyakan ke Wapres, Gamawan menegaskan, “Ya boleh saja menyampaikan aspirasi, tapi secara mekanisme yang berhak lagi gubernur.”
Sebelumnya, rombongan 25 anggota dan pimpinan DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Kamaluddin Harahap, ke Jakarta dengan niat mendatangi Wakil Presiden, Boediono. Mereka ingin mempertanyakan status Sekda Sumut yang belum segera ditetapkan secara definitif.
Namun kedatangan tersebut seperti orang awam yang memasuki wilayah baru. Prosedur protokoler tidak dijalankan sehingga rombongan tidak dapat diterima Wapres yang merupakan ketua TPA. Seolah pasrah tak diterima tanpa protokoler yang jelas Kamaluddin beralasan, “Kalau sudah ditetapkan, ngapain lagi kita ke sana.”
Tak perlu mendatangi Wapres lagi akibat rombongan mendapat kabar bahwa dalam pekan ini akan ada kepastian Sekda Sumut definitif ditetapkan. Padahal Mendagri menegaskan kepada Waspada Online di kantor Wapres kemarin, bahwa keputusan belum akan dibuat dalam pekan ini.
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
