Anggota DPRD Madina Sesalkan Tidak Dilibatkan di tim Monev Perkebunan.Husni Iskandar Gamang Membayangkan Apabila Masalah Konflik Perkebunan Dibiarkan Bupati Belarut larut

Istimewa

Panyabungan ( Mandailing Online ): Anggota komisi II DPRD Madina Zainal Simbolon kritik pemerintah daerah yang tidak melibatkan Forkopimda masuk dalam tim monitoring evaluasi perkebunan di Madina. Ia menilai Pemerintah ingin bekerja sendiri sementara masyarakat yang merasa hak nya di zolimi perusahaan lebih duluan mengadu ke DPRD.

” saya kesal harusnya tim monitoring evaluasi yang dibentuk Pemkab Madina itu didalamnya ada DPRD Madina. Sehingga sama sama bekerja. Ini tim monitoring masalah perkebunan hanya di isi oleh internal pemkab madina saja, jadi kan dua kali kerja dibuatnya,” kata Zainal Minggu 9/11/2025

Ia melihat persoalan perkebunan di Kabupaten ini tidak akan kelar akibat tim monitoring hanya diisi dari internal pemkab saja.

” kami kuwatir hasil monitoringnya nanti tidak ril, saya sarankan Bupati Saipullah Nasution rubah SK tim monitoring evaluasi perkebunan itu dan masukkan Forkopimda sehingga jelas bagai mana maslaah sebenaenya didalam perusahaan perkebunan yang beroperasi di Madina,” harap Zainal anggota DPRD dari Partai Hanura itu.

Selain itu, ia juga menyoal ketegasan bupati yang kurang sehingga bisa saja persoalan perkebunan akan berlarut larut.

” kehadiran masyarakat singkuang ke Kantor Bupati berunjuk rasa itu sebagai bentuk lemahnya komunikasi pemerintah. Sehingga mereka harus menyampaikan aspirasi mereka lewat jalur unjuk rasa” tegas Zainal Simbolon .

Komisi II DPRD Madina sendiri kata Zainal terus bekerja. Sudah 5 perusahaan yang dipanggil untuk rapat dengar pendapat ( RDP ) sekaligus peninjauan lapangan.

Diakhir komentar nya, ia berharap Persoalan Perkebunan di Kabupaten ini selesai tahun ini. Tidak lagi membahas dosa lama dan siapa yang mengawali. Saat nya Pemerintah Daerah menunjukkan jati dirinya dan berniat menyekesaikan konflik perkebunan ini dengan tidak melukai hati masyarakat.

Aksi masyarakat tabuyung ke Kantor Bupati Madina 5 Nopember lewat menuntutpenyelesaian konplik perkebunan dan PT DIS ( napi )

Ditempat terpisah Husni Iskandar tokoh pemuda Pantai Barat Madina saat dimintai tanggapannya seputar sikap Pemerintah Daerah dalam hal penyelesai konflik perkebunan di Madina mengatakan Bupati harus mampu memilah informasi hang masuk kepadanya, sebab isu konflik perkebunan ini sangat menguras pikiran dan bisa saja dimanfaatkan lawan politik.

” sebagai Kepala daerah tentu beliau tahu bahwa jabatan tersebut adalah jabatan politik yang ada orang ingin merapat dan ada orang yang ingin menjatuhkan, sekarang tergantung Bupatinya, kalau beliau memberi ruang tentu saja akan dimanfaatkan oleh lawan politiknya, coba beliau bekerja seperti yang diharapkan saat ini tentu susah bagi lawan politik untuk menjatuhkan namanya,” kata Husni.

Kalau Pak Bupati kata Husni faham dalam permasalahan plasma ini ada dua lawan besarnya yang berpotensi menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepadanya. Pertama Perusahaan yang tidak mempedulikan kewajiban yang telah ditetapkan ketika mereka memperoleh IUP, ulah perusahaan nakal ini bisa menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Kemudian jika beliau tidak mau menyelesaikannya, cerita Plasma adalah cerita niat baik bupati terhadap masyarakatnya, kalau Bupati mau perusahaan tak mau, bupati tetap menang, kadang seseorang jadi kepala daerah itu hanya mencari 2 hal.

” pertama cari uang, kedua cari nama. Cari uang nama hancur kepercayaan masyarakat hilang, cari nama, uang dapat perlahan bupatinya dicintai rakyatnya, jadi poin kedua ini tergantung Bupatinya, mau kehilangan kepercayaan tapi dapat uang, atau dicintai rakyat tapi uangnya pelan,” jelas Husni.

Tapi secara Pribadi jelasnya,  masih menaruh harapan pada bupati  atas janjinya saat kampanye saat itu bahwa, Pak saifullah mangatakan”  diusia yang sudah pensiun ini , tidak lagi cari uang, saya niat maju juga untuk membangun mandailing Natal, jadi saya hanya bisa menjanjikan saya akan bekerja sebaik baiknya untuk masyarakat Mandailing Natal,” kata Husni menirukan.

Sejumlah tokoh masyarakat pantai barat Madina saat datangi Ketua DPRD dan Anggota Komisi II menyampaikan aspirasi ( ist )

Terkait soal tuntutan tuntutan beberapa desa di Kecamatan Natal terhadap PT Gruti ,Husni menegaskan bahwa masyarakat  sepakat untuk mengedepankan jalur dialog dengan Pemkab baik itu Bipartit ataupun melalui pertemuan Tripartit” itu kami serahkan ke Pemkab,” kata Husni.

Diakhir komentar nya, Ia berharap Bupati mengambil perannya untuk menyelesaikan masalah ini dengan Netral sebab tuntutan masyarakat jelas,” jujur, saya sangat gamang membayangkan jika masalah ini dibiarkan berlarut larut” kata Husni.

Perlu diketahui bahwa persoalan perkebunan di Madina khusus nya wilayah pantai barat menjadi isu panas dikepeminpinan Bupati Saipullah Nasution. Dalam kurun waktu 3 pekan, DPRD dan Pemda menerima perwakilan masyarakat. Mereka menuntut hak atas plasma dari HGU yang keluar dan di miliki perusahaan. Sejauh ini dari data yang didapat warga beberpa desa di Kecamatan Natal menuntut PT Gruti Lestari mengeluarkan kewajiban plasmanya ke masyarakat desa yang dianggap belum selesai. Tuntutan yang sama datang dari masyarakat Tabuyung menuntut PT. DIS.

Selain itu ada Masyarakat Batahan yang menuntut PT Palmaris, kemudian warga Tapus yang menuntut status lahan PT.M3. ( Napi )