Dana Desa Dinilai Gagal, Bupati Diminta Evaluasi PMD Madina
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Jumat, 24 Mei 2019
- print Cetak
Iskandar Hasibuan
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dana Desa di Mandailing Natal dinilai gagal mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Kucuran Dana Desa yang mencapai ratusan milyar per tahun per desa pun dinilai mubazir alias tak menghasilkan apa-apa bagi ekonomi masyarakat desa.
Kondisi ini dinilai akibat lemahnya visi pemerintahan desa sehingga tak mampu mensinergiskan pertumbuhan ekonomi ditengah kucuran Dana Desa saban tahun.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Mandailing Natal selaku OPD yang mengurusi Dana Desa pun dinilai mantul alias impoten untuk mencerdaskan pemerintahan desa.
“PMD Madina kita nilai mandul, sehingga Dana Desa tak memberikan banyak manfaat bagi desa, terutama mendorong ekonomi masyarakatnya,” kata Ketua PDI Pejuangan Madina, Iskandar Hasibuan kepada wartawan di Panyabungan, Jum’at (24/5/2019).
Menurutnya, jika PMD mampu memberikan pencerdasan kepada para kepala desa, maka Dana Desa tak akan sayang begitu saja.
Tetapi, karena kurangnya dorongan dan motivasi dari PMD mengakibatkan desa berjalan sendiri tanpa arah yang jelas dalam penganggaran Dana Desa.
“Bupati sudah sering mengungkapkan harapan agar Dana Desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, tetapi di bawah atau di OPD-nya malah terlihat memiliki gerakan untuk mewujudkan harapan itu,” kata Iskandar.
“Oleh karena itu, kita minta kepada bupati untuk mengevaluasi PMD dan Kepala Dinas-nya kembali,” ujarnya.
Jangan hanya gara-gara tidak mampu menjalankan tugas menyebabkan Dana Desa tak memiliki dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi desa, pungkas Iskandar.
Bahkan, selain dinilai gagal mendorong pertumbuhan ekonomi desa, para kepala desa pun bahkan sudah banyak yang diadukan masyarakatnya akibat dugaan korupsi.
Terseretnya para kepala desa dalam dugaan korupsi itu menjadi carut marut perwajahan Dana Desa di Mandailing Natal.
“Bahkan kebakaran gedung perkantoran PMD Madina beberapa waktu lalu patut diduga memiliki mata rantai dengan carut marut Dana Desa,” ungkap Iskandar.
Oleh karenanya, dia menilai bahwa bupati sudah saatnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan Dana Desa.
Peliput : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
