Diduga Sarang Korupsi, Dinas Kesehatan Madina Didemo Mahasiswa
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Kamis, 11 Apr 2019
- print Cetak
Satu mahasiswa berorasi dalam unjukrasa Aliansi Mahasiswa Revolusioner Tabagsel di Dinas Kesehatan Madina
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Aliansi Mahasiswa melakukan unjukrasa di Dinas Kesehatan Madina terkait dugaan terjadinya korupsi.
Unjukrasa berlangsung Kamis (11/4/2019) di halaman Dinas Kesehatan Mandailing Natal (Madina) oleh sekitar 20 orang tergabung dalam Mahasiswa Revolusioner (AMR) Tapanuli Bagian Selatan.
Pengunjukrasa juga membacakan surat Pernyataan Sikap yang ditandatangani unsur-unsur AMR, yakni Ketua Umum DPP HAM Tabagsel Marhaninuddin; Ketua Umum PB IMPRI, Arfan Ardi Lubis; Ketua Umum Gemar Bersatu Tabagsel, Muchtadin Ahmad.
Di dalam surat pernyataan disebutkan sebanyak 7 poin mata anggaran di Dinas Kesehatan itu yang diduga menjadi ajang korupsi.
Arfan Ardi Lubis selaku Ketua Umum PB IMPRI menjawab Mandailing Online mengungkapkan, belanja ATK sebesar Rp.223.364.250 untuk kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas diduga tumpang tindih dengan ATK sebesar Rp.66.570.000 untuk kegiatan Survey Akreditasi Puskesmas.
Sementara anggaran Kegiatan Hari Kesehatan Nasional juga diduga ada kejanggalan dana. Dimana biaya untuk menyewa soundsistem sebesar Rp.15.000.000.
Poin-poin anggaran kegiatan lainnya yang diungkap dalam surat Pernyataan Sikap itu meliputi Penyebaran Tenaga Kesehatan di Desa (Bidan PTT Daerah) beranggaran biaya Rp.2.692.800.000.
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berdana Rp.15.014.333.000. Kemudian, program Jaminan Persalinan (Jampersal) berdana Rp.5.335.983.000. Pelayanan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya berdana Rp.2.260.526.000.
“Setelah mengkaji dan menganalisa poin-poin di atas,kami menilai bahwasanya ada unsur penipuan dan pemborosan besar-besaran atas penggunaan uang negara,” tertulis di Pernyataan Sikap itu.
Oleh karena itu, mahasiswa di Pernyataan Sikap itu meminta Dinas Kesehatan Madina untuk memberikan penjelasan.
Mendesak bupati Madina mengevaluasi kinerja kepala Dinas Kesehatan Madina. Mendesak Kejari Madina mengusut dugaan korupsi itu. Mahasiswa juga meminta DPRD Madina lebih selektif dalam membahas anggaran R-APBD Madina.
Pengunjukrasa gagal bertemu Kepala Dinas Kesehatan Madina, Dr. Syarifuddin Nasution, karena tak berada di kantornya saat unjukrasa berlangsung.
Sejumlah Satpol PP Madina berjaga-jaga di pintu masuk kantor dinas itu.
Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Madina, Sarjan sempat hendak menemui pengunjukrasa, tetapi pengunjukrasa menolak karena mereka menilai Sarjan tidak memenuhi kriteria memberikan penjelasan secara luas.
Mandailing Online belum berhasil mengkonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Madina, Dr. Syarifuddin Nasution untuk kejelasan temuan mahasiswa itu.
Peliput : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
