Rabu, 15 Jul 2026
light_mode

Guru TKS Minta Kejaksaan Panggil Oknum Dinas Pendidikan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 1 Okt 2010
  • print Cetak


PANYABUNGAN ,
Ulah yang di lakukan oknum dinas Pendidikan di Kabupaten Mandailing natal, guru Tenaga suka Rela (TKS) cuma mendapat kontrak kerja hanya empat bulan saja dan di berikan honorer Rp.280.000, namun hingga setelah berahirnya perjanjian kontrak kerja belum pernah menerima honorer dari Dinas Pendidikan yang di tangani oleh oknum JML.

Ketika hal ini di pertanyakan kepada Kadis pendidikan Kabupaten Mandailing natal Drs Musaddad Daulay MM melalui Konfirmasi tertulis.terkait habisnya masa kerja guru TKS yang sama sekali belum pernah menerima Honorer, tidak ada jawaban hanya memberikan disposisi surat konfirmasi tersebut kepada salah satu Stafnya dan hingga berita ini di muat belum ada jawaban yang pasti dari Dinas pendidikan dan seakan- akan surat tersebut tidak ada.

Dalam surat keputusan yang di keluarkan oleh dinas pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, bahwa segala biaya yang di timbulkan akibat dari keputusan yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan terkait Guru TKS akan di bebankan pada APBD Madina 2010 yang di poskan pada Dinas pendidikan Kabupaten Mandailing natal, dan oknum tersebut mengatakan bahwa pengajuan surat kami di dinas keuangan belum di proses dinas tersebut.

Walapun hal tersebut tertuang dalam surat keputusan hanya tertulis saja sementara pelaksanaannya terhadap para guru TKS tidak berjalan dengan semestinya sehingga membuat para guru TKS tersebut merasa di permainkan dalam memberikan pembelajaran terhadap pelajar.

Ungkap “kecewa” terhadap Dinas pendidikan kabupaten Mandailing natal pasalnya’ sewaktu ingin menjadi guru TKS kami di bebankan biaya administrasi sebesar Rp.2.000.000 bahkan ada juga yang memberikan Rp.3.000.000 namun hingga saat ini biaya administrasi yang kami serahkan tersebut belum dapat kami peroleh kembali, dan sekarang masa perjanjian sesuai dengan surat Keputusan yang di keluarkan oleh Dinas pendidikan tersebut sudah habis masa berlakuknya. (mag/isk)
sumber: Beritasore

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sorikmas Mining Harus Patuhi Keputusan Muspida Madina
    Tak Berkategori

    Sorikmas Mining Harus Patuhi Keputusan Muspida Madina

    • calendar_month Selasa, 30 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak PT. Sorikmas Mining (SM) harus mematuhi keputusan muspida plus Madina tentang penghentian sementara kegiatan perusahaan itu di areal kontrak karya. Demikian dikatakan Ketua PERADI Tabagsel, Ridwan Rangkuti SH.MH, Selasa (30/4/2013) terkait keluarnya rekomendasi muspida plus Madina ke pemerintah pusat untuk renegosiasi kontrak karya PT. SM. “Perusahaan harus menghormati keputusan muspida, […]

  • Penanganan Sektor Pariwisata Madina Dipertanyakan

    Penanganan Sektor Pariwisata Madina Dipertanyakan

    • calendar_month Kamis, 12 Jul 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penanganan sektor pariwisata di Mandailing Natal (Madina) dinilai masih rendah sehingga masih stagnan. Demikian  diungkap Pengamat Pembangunan Madina, Ali Musa Manto Lubis kepada Mandailing Online di Panyabungan, Kamis (12/7/2018). Banyak titik wisata yang sangat potensial di Madina yang memiliki nilai jual tinggi untuk wisatawan lokal maupun turis luar negeri, namun penggarapan […]

  • PILKADA MADINA : APA KABAR NETRALITAS PNS ?

    PILKADA MADINA : APA KABAR NETRALITAS PNS ?

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Dewasa ini, cibiran dan sinisme masyarakat kepada pegawai negeri sipil atau sekarang lebih trend disebut dengan aparatur sipil negara sungguh sedemikian banyak. Penyebab dominan tidak lain karena banyak diantara mereka yang terbelit kasus hukum. Yang paling banyak adalah kasus korupsi dan ini hampir merata diseluruh penjuru negeri dari seluruh tingkatan eselenoring. Julukan sebagai birokrat […]

  • Jaringan Advokasi Tambang Akan Didirikan

    • calendar_month Rabu, 5 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) berencana membuka perwakilan di Mandailing Natal. Aktivis pemerhati lingkungan dan pertambangan di Madina, Parwis Nasution kepada wartawan, kemarin menyatakan Jatam diharapkan mampu bersinergis dalam peran advokasi maupun pencerahan tentang tambang kepada rakyat. Dikatakan, saat ini Parwis mengaku sudah membangun komunikasi dengan pengurus Jatam di Jakarta dan sudah […]

  • Pilkada ulang Madina 2011

    Pilkada ulang Madina 2011

    • calendar_month Selasa, 19 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA – Penetapan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang, Kabupaten Mandailing Natal, harus sinergis dengan ketersedian anggaran untuk membiayai semua rangkaian tahapan. “Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Madina akan dilaksanakan pada tahun 2011, yang diupayakan dibiayai dengan APBD Madina 2011,” tegas, Pejabat Bupati Madina, Aspan Sofyan Batubara, siang ini. Dikatakan, pengalokasian anggaran pemungutan suara […]

  • Presiden Serukan Penghentian Perusakan Hutan

    Presiden Serukan Penghentian Perusakan Hutan

    • calendar_month Minggu, 28 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Purwakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan kepada semua pihak agar segera menghentikan perusakan hutan karena pengelolaan tambang yang tidak benar. “Di mimbar ini, saya ingin menyampaikan pada mereka yang tidak bertanggung jawab yang kegemarannya membabat pohon, merusak alam karena tambang tidak dikelola, saya minta berhenti. Miliki hati,” kata Presiden pada peringatan hari menanam pohon […]

expand_less