Sabtu, 7 Nov 2026
light_mode

Kebocoran Rp170 M Bukti Inspektorat Tidak Profesional

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 23 Jul 2012
  • print Cetak

Medan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menyoroti kebocoran keuangan Pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp170 miliar. Sorotan kali ini dialamatkan kepada mantan Inspektur Provinsi Sumut H Nurdin Lubis SH yang saat ini menjadi orang nomor satu di kalangan PNS Pemprov Sumut.

Sorotan tersebut berasal dari Anggota DPRD Sumut H Syamsul Hilal yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ketika diminta tanggapannya di Medan, Ahad (22/07/2012), terkait kebocoran keuangan Pemprov Sumut Rp170 miliar.

Menurut Syamsul Hilal, tingginya tingkat kebocoran anggaran keuangan Pemprov Sumut merupakan salah satu bukti bahwa kinerja aparatur Irprov Sumut selama ini khususnya di era kepemimpinan Nurdin Lubis, tidak becus.

Irprov Sumut benar-benar tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun jajaran Setdaprov Sumut/Kantor Gubernur Sumut. Seandainya Irprov Sumut selama ini bekerja secara maksimal, ulet dan profesional, diyakini tingkat kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin. Tetapi karena kinerjanya tak becus, yah beginilah keadannya, ujar Syamsul Hilal dengan kesal.

Ketika ditanya bagaimana perasaannya tentang kebocoran anggaran keuangan Pemprov Sumut tersebut, Syamsul Hilal mengaku benar-benar merasa malu sebagai warga Sumut yang dijuluki sebagai provinsi terkorup di Indonesia.

“Sebab, BPK RI dengan data dan bukti lengkap sudah dibukakan di hadapan anggota dewan mulai dari tingkat pengelolaan keuangan yang tidak tertib atau dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, kas tekor, realisasi belanja tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan lainnya diuraikan dengan jelas dan terperinci,” ujarnya.

Ditegaskan, sebagaimana laporan BPK yang menemukan indikasi kerugian daerah Rp25, 10 miliar. Indikasi kerugian negara yakni pajak tidak disetor ke kas Negara Rp1,96 miliar, potensi kerugian daerah Rp530,34 juta, penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan Rp27, 46 miliar, kekurangan penerimaan daerah baik denda maupun retribusi Rp1, 56 miliar.

Pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kebenarannya Rp15,40 miliar. Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan Rp98,35 miliar dan potensi timbul tagihan pembayaran dari pihak ketiga Rp3,08 miliar.

Dari rincian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemprov Sumut belum tercipta penerapan sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu sebagai akibat mutu SDM di bidang akuntansi di jajaran Pemprov Sumut masih berkualitas rendah.

Sesuai hasil temuan BPK RI, Tahun Anggaran 2010 telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemprov Sumut. Sementara TA 2011, opini yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Sumut masih tetap WDP alias tidak ada peningkatan, ujar Syamsul Hilal.

Terkait kasus penyelewengan keuangan Pemprov Sumut ini, penyidik kepolisian maupun kejaksaan supaya serius mengusut para oknum yang terlibat di dalamnya.

“Usut semua pejabat yang diduga terlibat di balik kebocoran anggaran tersebut,” pinta Syamsul.

Hal ini perlu dilakukan guna mengetahui kemana sebenarnya anggaran tersebut dialirkan sehingga mengalami kebocoran hingga Rp170 miliar. Suatu peristiwa yang sangat luar biasa di sepanjang sejarah Provinsi Sumut.

Tetapi selain dilakukan pengusutan terhadap pelaku korupsinya, ada baiknya dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Nurdin Lubis selaku mantan Inspektur Sumut sebelum menjabat Sekdaprov Sumut.

” Nurdin Lubis harus diperiksa secara cermat, teliti dan seksama. Karena lebocoran Rp170 miliar keuangan Pemprov Sumut tersebut berlangsung pada era kepemimpinan Nurdin Lubis,” tegas Syamsul Hilal.

Sangat disesalkan keuangan Pemprov Sumut mengalami kebocoran sampai Rp 170 miliar. Seandainya dana sebesar itu dapat digunakan untuk modal pembangunan baik infrastruktur maupun suprastruktur dapat dipastikan masyarakat ikut menikmati hasilnya.

Secara akal sehat, ujar Syasul Arifin, tidak tertutup kemungkinan praktik korupsi berjalan mulus tanpa adanya persekongkolan antara pengawas dan pihak yang diawasi.

“Dan tidak mungkin Nurdin tidak mengetahui di instansi mana praktik KKN itu terjadi. Padahal itu bidangnya,” kata Syamsul.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada mantan Irprov Sumut Nurdin Lubis, mengatakan pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap penggunaan anggaran seluruh SKPD maupun di jajaran Setdaprov Sumut semasa aktif memimpin Inspektorat.

“Jadi kalau masih ada tudingan bahwa Inspektorat tidak becus atau tidak profesional dalam menjalankan tugas pengawasan, suatu hal yang tidak tepat. Karena kami merasa sudah berbuat semaksimal mungkin guna penyelamatan uang negara,” ujar Nurdin.

Nurdin menambahkan, ada empat instansi yang melakukan pengawasan terkait penggunaan uang negara di seluruh instansi pemerintah khsusnya di jajaran Pemprov Sumut. Keempat instansi tersebut yakni Inpektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, BPK dan BPKP.

Jadi bukan hanya Irprov Sumut yang mempunyai gawe terhadap pengawasan keuangan tersebut. Seandainya Irprov Sumut punya kelemahan dalam pemeriksaan tersebut kan masih ada tiga instansi lagi yang berwenang. Kenapa ketiga instansi tersebut tidak dikejar. Namun demikian, Irprov Sumut tetap komit melakukan pengawasan semaksimal mungkin di era kepemimpinannya.

“Kami tidak pernah main-main dalam melakukan pengawasan,” ujarnya. (BS-033.beritasumut)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Spanduk Cemooh Ariel Terpampang di Bandung

    Spanduk Cemooh Ariel Terpampang di Bandung

    • calendar_month Kamis, 4 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    “Pesan moral: Hukum seberat-beratnya Ariel yang telah mencoreng Bandung kota agamis” Setelah dipindahkan ke Rumah Tahanan Kebonwaru, Bandung, kurang lebih dua minggu lalu, bukan berarti Ariel terbebas dari sanksi sosial. Belum lama ini, sebuah spanduk hijau berukuran 1 x 6 meter berisi kata-kata cemoohan terpampang di depan pendopo Kota Bandung dan Kantor Majelis Ulama Indonesia […]

  • Guru TKS Minta Kejaksaan Panggil Oknum Dinas Pendidikan

    Guru TKS Minta Kejaksaan Panggil Oknum Dinas Pendidikan

    • calendar_month Jumat, 1 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN , Ulah yang di lakukan oknum dinas Pendidikan di Kabupaten Mandailing natal, guru Tenaga suka Rela (TKS) cuma mendapat kontrak kerja hanya empat bulan saja dan di berikan honorer Rp.280.000, namun hingga setelah berahirnya perjanjian kontrak kerja belum pernah menerima honorer dari Dinas Pendidikan yang di tangani oleh oknum JML. Ketika hal ini di […]

  • Base Camp Sorikmas Mining Dibakar Warga

    Base Camp Sorikmas Mining Dibakar Warga

    • calendar_month Sabtu, 7 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Satu Warga Tertembak, Lainnya Luka bacok Panyabungan (MO) – Ratusan warga Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) membakar base camp PT Sorikmas Mining di Bukit Sambung, Sabtu siang (7/7), seluruh peralatan dan benda yang ada didalamnya hangus tanpa sisa. Belum ada laporan resmi tentang jumlah tewas maupun yang luka. Sementara keterangan yang diperoleh di […]

  • Mengenal Bahasa Mandailing (2)

    Mengenal Bahasa Mandailing (2)

    • calendar_month Kamis, 17 Nov 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Basyral Hamidi Harahap (in memoriam)     BAHASA DAUN Prof. C.A. Van Ophuysen, ahli bahasa Melayu dan bahasa Mandailing menulis sejumlah artikel tentang bahasa Mandailing. Salah satu diantaranya ialah tulisan berjudul  De Poezie in het Bataksche Volksleven, 1886. Tulisan ini membahas bahasa daun dan 80 ende dan ungkapan tradisional Mandailing. Van Ophuysen pernah menjadi […]

  • Kadis PMD Madina : Hitung Suara Pilkades Huta Damai Tidak Bisa Dibatalkan

    Kadis PMD Madina : Hitung Suara Pilkades Huta Damai Tidak Bisa Dibatalkan

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Menyikapi Kisruh Perhitungan suara di Desa Huta Damai, Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ) Mainul Lubis Selasa 22/8/202 mengatakan, Hasil hitung suara Pilkades Desa Huta Damai tetap di proses dan tidak ada pembatalan karena aturan Pilkades tidak bisa di campur adukkan dengan kesepakatan […]

  • Srikandi PP Madina Berbagi Takjil

    Srikandi PP Madina Berbagi Takjil

    • calendar_month Rabu, 13 Apr 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPC Srikandi Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memanfaatkan momen Ramadan untuk berbagi takjil dengan masyarakat yang melintas di depan Sektretariat MPC PP, jalan Willem Iskander, Pidoli Dolok. Agenda sosial yang diikuti oleh puluhan kader Srikandi ini dimulai sekitar pukul 17.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua Srikandi Ida Rosita. […]

expand_less