Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Komisi II : Izin Lokasi PTPSU 2 Ribu Hektar Masuk HPT

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 17 Nov 2014
  • print Cetak

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Anggota Komisi II DPRD Mandailing Natal (Madina)

Teguh W Hasahatan Nasution mensinyalir PT Perkebunan Sumatera Utara (PTPSU) diduga melakukan pengalihfungsian lahan. Sebab dari enam ribu hektar izin lokasi yang mereka miliki, di dalamnya ada sekitar dua ribuan hektar yang masuk Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Itu diungkapkannya usai rapat dengar pendapat Komisi II dengan manajemen PTPSU, Senin (17/11) di ruang komisi II.

“Dari penjelasan pihak perusahaan, kami menangkap ada sejumlah permasalahan yang dilakukan perusahaan itu sejak awal berdirinya,” katanya.

Yang pertama, izin lokasi perkebunan berada di HPT sekitar 2 ribuan Ha, jika dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, juga berkaitan dengan Peraturan BPN nomor 2 tahun 1999, serta SK 44 tahun 2005 Kementerian Kehutanan RI tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumut.

“Berdasarkan peraturan dan undang-undang itu, izin lokasi PTPSU dari 6 ribu Ha, ada sekitar 2 ribuan Ha yang berada di kawasan hutan, dan itu sudah melanggar ketentuan undang-undang,” sebut politisi dari PDI-Perjuangan dapil Pantai Barat ini.

Selain masalah pelanggaran undang-undang kehutanan, Teguh juga menyebut ada beberapa masalah lain seperti pengolahan limbah, pencaplokan lahan dan sebagainya.

Karena itulah, Teguh memandang DPRD Madina perlu memanggil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Madina untuk memintai keterangan seputar pemberian rekomendasi perizinan kepada PTPSU, Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanahan (BLH KP) juga dipandang Teguh perlu memberikan penjelasan mengenai teknis pengolahan limbah yang meresahkan masyarakat, apakah benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

“RDP dengan PTPSU bukan berarti sudah selesai, karena kami kemungkinan akan memanggil beberapa SKPD seperti Dishutbun dan BLH KP‎ untuk memberikan penjelasan, kemungkinan juga kami akan memanggil Direktur Utama PTPSU Darwin Nasution, karena beliau merupakan pengambil keputusan diperusahaan itu, dan dia yang paling tahu mengenai sejumlah permasalahan yang ada,” tambahnya

Dalam RDP ini hadir Manager PTPSU, Darwin Sembiring bersama dua orang stafnya. Sementara dari Komisi II ada Ketua Komisi Sahirman dan Sekretaris Wildan Nasution, bersama anggota dewan lainnya seperti Teguh W Hasahatan Nasution, HM Dahler Nasution, dan beberapa orang lainnya.

 

Peliput : Ridwan

Editor  : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dukcapil Deliserdang Sudah Mampu Cetak e-KTP

    Dukcapil Deliserdang Sudah Mampu Cetak e-KTP

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Lubukpakam – Terhitung sejak Januari 2015, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Deliserdang telah dapat melakukan penyetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Karenanya, bagi warga yang belum merekam e-KTP agar melakukan perekaman di kantor camat masing-masing tanpa dipungut biaya apapun. "Selama ini pencetakan e-KTP di pusat, kita hanya melakukan perekaman.Tapi mulai Januari ini kita […]

  • Memaknai Pemangku Adat Dalam Kontekstualitas Mandailing (2-selesai)

    Memaknai Pemangku Adat Dalam Kontekstualitas Mandailing (2-selesai)

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Askolani Nasution Budayawan/Sutradara   Pemanfaatan tanah kerajaan di Mandailing, Saba Bolak misalnya, diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Sewa sawah tidak berbentuk satuan mata uang atau emas, tetapi berupa bagi hasil produksi. Selain itu, luas tanah Saba Bolak pun tidak lebih luas dari sawah penduduk desa. Saba Bolak diberikan kepada rakyat sebagai […]

  • Marga Nasution Dilantik Jadi Menteri Besar Negeri Perak, Malaysia

    Marga Nasution Dilantik Jadi Menteri Besar Negeri Perak, Malaysia

    • calendar_month Sabtu, 12 Mei 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KUALA KANGSAR, Malaysia (Mandailing Online) – Ahmad Faizal bin Dato Azumu Nasution dilantik menjadi Menteri Besar Negeri Perak, Malaysia. Pria etnis Mandailing berusia 48 tahun ini dilantik oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Iskandariah, Sabtu (12/5/2018). Ahmad Faizal menjadi Menteri Besar Perak ke-12. Menteri Besar serupa dengan gubernur di Indonesia. Pelantikan dihadiri […]

  • Sobir Lubis Terpilih Menjadi Ketua Kadin Madina

    Sobir Lubis Terpilih Menjadi Ketua Kadin Madina

    • calendar_month Senin, 16 Okt 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sobir Lubis terpilih secara aklamasi menjadi ketua Kadin Mandailing Natal. Pemilihan itu dilakukan dalam Musyawarah Kabupaten Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mandailing Natal, Senin (16/10) di aula Hotel Rindang Panyabungan. Muskab itu berjalan dengan suskes. Pembukaan Muskab Kadin Madina itu dihadiri Direktur Eksekutif Kadin Sumut, Hendra Utomo dan Wakil Ketua […]

  • Solusikah Melawan Covid Dengan UKS?

    Solusikah Melawan Covid Dengan UKS?

    • calendar_month Jumat, 18 Jun 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Susi Ummu Ameera Pegiat Literasi Melawan covid adalah kewajiban semua pihak, terlebih pemerintah, yang memiliki wewenang penuh atas kebijakan untuk rakyatnya. Dalam  24 jam terakhir, Satuan Tugas Penanganan Covid mencatat 8.189 kasus harian terkonfirmasi positif. Peningkatan itu membuat akumulasi kasus positif covid bertambah menjadi 1.919.547 kasus. Oleh karena itu, pemerintah daerah di masing-masing wilayah […]

  • Bawaslu Madina : ASN Terlibat Kampanye Paslon Kena Sangsi Pidana Pemilu

    Bawaslu Madina : ASN Terlibat Kampanye Paslon Kena Sangsi Pidana Pemilu

    • calendar_month Senin, 30 Sep 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online) : Menanggapi maraknya pemberitaan sejumlah acara keagamaan melibatkan ASN dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) , Ketua Bawaslu Madina Aliaga Hasibuan mengatakan kalau Kepala Desa dan / Lurah atau ASN berkampanye itu sanksinya Pidana ( Pidana Pemilu). ” Bagi ASN, Kades atau Pegawai BUMN terlibat […]

expand_less