Selasa, 14 Jul 2026
light_mode

QRIS dan KKP Diharap Genjot ETPD di Madina

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
  • print Cetak

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berupaya terus mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Hal ini sebagaimana hasil dalam rapat evaluasi Roadmap dan rencana aksi ETPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2025 berlangsung di aula kantor bupati Madina, Jumat (4/10/2024).

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Madina Drs. Sahnan Pasaribu, MM  yang juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Madina Ahmad Yasir Lubis, SP MM; Kepala Tim Implementasi Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen intern KPW Bank Indonesia Sibolga Andri Darmawan; KCP PT. Bank Sumut Cabang Panyabungan dan Para Kepala OPD Kabupaten Madina.

Rapat itu menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, Di antaranya adalah perluasan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran pajak dan retribusi, penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk digunakan pada lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dan mendorong agar seluruh ASN/PNS untuk mendaftarkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Sahnan Pasaribu menekankan, Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam upaya meningkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Mandailing Natal.

Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi perhatian utama. Rencananya, akan dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan capacity building bagi petugas pajak dan retribusi. dan Pemanfaatan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai standar kode QR untuk pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Implementasi QRIS untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Implementasi QRIS juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi ekonomi.

“Dengan memperkuat beberapa aspek ini, kami optimis dapat mencapai target peningkatan Indeks ETPD pada periode penilaian berikutnya, Sekaligus hal ini diharapkan akan memcu peningkatan capaian PAD,” ujar Ahmad Yasir Lubis Kepala Bapenda Mandailing Natal. (rel)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • TNBG Tidak Pernah Melakukan Pengutipan Uang dari Penambang

    TNBG Tidak Pernah Melakukan Pengutipan Uang dari Penambang

    • calendar_month Selasa, 7 Jun 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak Taman Nasional Batang Gadis Mandailing Natal (TNBG Madina) menyampaikan tidak pernah melakukan pungutan atau pengutipan uang dari para pelaku tambang di wilayah Madina. Hal itu disampaikan Kepala Tata Usaha TNBG Bobby Nopandry mengklarifikasi adanya oknum mengaku bernama Rudi yang melakukan pengutipan uang kepada sejumlah pelaku tambang di Kecamatan Batang Natal. […]

  • Komisi I DPRD Madina Akan Periksa SD Negeri 126 Gunung Baringin

    Komisi I DPRD Madina Akan Periksa SD Negeri 126 Gunung Baringin

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Ketua Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina), H.Dahler Nasution,SP menyatakan akan segera meninjau SD Negeri 126 Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur terkait adanya keluhan warga soal dugaan rendahnya kualitas pendidikan di sekolah itu. “Mungkin jika tak ada halangan, besok kami akan kunjungan kerja ke sekolah itu,” kata politisi PPP ini, […]

  • Warga Singkuang I Unjuk Rasa di Kantor PT Rendi, Ini Tuntutannya

    Warga Singkuang I Unjuk Rasa di Kantor PT Rendi, Ini Tuntutannya

    • calendar_month Kamis, 13 Okt 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut berunjuk rasa di depan kantor PT Rendi Permata Raya. Salah satu tuntutannya menagih janji Bupati H. M. Jafar Sukhairi Nasution untuk mencabut IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT Rendi Permata Raya yang tak kunjung memenuhi kewajiban membangun kebun plasma. […]

  • PAW Anggota DPRD Madina Dari Partai PKB Berlangsung Hikmat

    PAW Anggota DPRD Madina Dari Partai PKB Berlangsung Hikmat

    • calendar_month Selasa, 16 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN : Secara resmi Hj Riadoh Rangkuti telah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal periode 2009-2014 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pelantikan Riadoh dilakukan melalui proses Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Alm H Abdurahman Mustofa Nasution , yang telah meninggal dunia beberapa waktu ya lewat. Pengambilan sumpah janji Hj Riadoh berlangsung di ruang sidang […]

  • Upaya Panyabungan Bersih, Truk Sampah Ditambah 4 Unit Pinjaman

    Upaya Panyabungan Bersih, Truk Sampah Ditambah 4 Unit Pinjaman

    • calendar_month Rabu, 28 Jul 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Truk pengangkut sampah di kota Panyabungan kini bertambah. Pertambahannya 4 unit truk. Empat tambahan itu miliki Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR yang dipinjamkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Pertambahan itu membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal (Madina) agak bernafas lega selaku dinas yang bertanggungjawab mengatasi sampah. “Alhamdulillah, Pak Bupati meminjam […]

  • Peneliti YRKI: Ada Yang Salah Dalam Tata Kelola Desa

    Peneliti YRKI: Ada Yang Salah Dalam Tata Kelola Desa

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PADANGSIDIMPUAN (Mandailing Online) -Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI) kembali menyoroti perkembangan Desa setelah 5 tahun berlangsungnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peneliti YRKI, Agus Anwar Sipahutar, SH.I, MH menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkannya UU Desa tersebut adalah untuk memberdayakan agar menjadikan Desa itu menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, […]

expand_less