Syamsul Arifin Tak Diterge Gatot Lagi

MEDAN : Hubungan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin (Gubsu) dan Wakil Gubernur Gatot Pudjonugroho telah lama diinformasikan tidak harmonis lagi.

Komunikasi antarkeduanya belakangan tidak lagi lancar sehingga berpotensi menggangu roda pemerintahan di Sumut. Retaknya hubungan kedua pucuk pimpinan di Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemrovsu) itu diketahui Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Sumut Budiman Nadapdap saat bertemu Syamsul di Rutan Salemba, Jakarta, baru-baru ini. Saat itu, dia hendak menjenguk politisi PDIP Panda Nababan dan menyempatkan bertemu Syamsul. Saat pertemuan itulah Syamsul menyampaikan keluhan seputar hubungannya dengan wakilnya.

“Syamsul bilang,sampai-sampai dia telepon (Wagubsu) tidak diangkat dan di-SMS (pesan singkat) tidak dibalas. Ini menjadi pertanyaan kami, apakah sudah sebantal tapi lain mimpi?”ujar Budiman kepada wartawan di Kantor DPD PDIP Sumut,Medan, Sabtu 5 Februari 2011.

Dia mengungkapkan,ketidakharmonisan antara Syamsul dan Gatot semakin terbuka pascapergantian Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut dari Hasiolan Silaen kepada Rahmatsyah, serta pelantikan tiga pejabat eselon II di jajaran Pemprovsu. Di satu sisi Gatot mengklaim tidak mengetahui persoalan pelantikan dan pengangkatan para pejabat itu, di sisi lain Syamsul mengaku tidak pernah bisa menghubungi lagi wakilnya itu untuk menjelaskan penunjukan para pejabat itu. Terlepas dari berbagai kepentingan keduanya, DPD PDIP Sumut menilai kalau sikap pasangan Syampurno (Syamsul Arifin-Gatot Pudjonugroho) itu sudah mempertontonkan ketidaklayakan sebagai pemimpin di Sumut.

Karena ketikdakharmonisan keduanya dapat berakibat pada tidak berjalannya program kerja. Apalagi dalam mencapai visi misi yang sudah menjadi janji pemerintah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut saat Pilgubsu lalu. Oleh karena itu, kata dia,ketidakharmonisan tersebut harus ditanggapi serius.Mengingat saat ini banyak pejabat eselon yang masih menjadi pelaksana tugas (Plt) sehingga program kerja banyak yang tidak jalan. Terbukti, Pemprovsu dalam APBD 2010 lalu menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp800 miliar. “Ini salah satu dampak yang sudah terasa. Banyak Plt yang akhirnya tidak berani menggunakan anggaran.

Apalagi Plt Sekda diganti dengan Plt juga,ini sudah lawak- lawak namanya,”ungkapnya. Untuk itu, menurutnya, perlu ada campur tangan dari Pimpinan DPRD Sumut untuk mempertanyakan permasalahan ini sebelum mengganggu kinerja Pemprovsu. Karena ketidakharmonisan semakin terbuka dan mulai dipertontonkan, tidak seperti sebelumnya yang hanya diisukan.

“Kita minta unsur Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi membicarakan persoalan ini secara resmi. Bila perlu memanggil Pemprovsu,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut itu. Sejatinya, DPRD punya hak interpelasi untuk mempertanyakan permasalahan yang muncul ini.Namun hal itu belum perlu dilakukan.

Untuk itu, dia berharap Wagubsu bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang ada, agar roda pemerintahan bisa berjalan kembali dengan baik. Dia juga berharap ada tanggung jawab moral dari sejumlah parpol pengusung untuk membicarakan masalah ini. Begitu juga dengan parpol yang sebelumnya tidak mengusung pasangan Syampurno. Karena semua ini untuk kepentingan rakyat Sumut. “Kita bukannya ingin memperkeruh suasana.Tapi kita ingin bersama-sama membicarakan hal ini dengan baik. Semua parpol, baik yang mengusung maupun yang tidak mengusung, seperti PDIP harus punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikannya,” kata Budiman.

Wakil Ketua DPRD Sumut Muhammad Afan yakin hubungan antara Gubsu dan Wagubsu masih bisa diperbaiki. Karena selama pertemuannya dengan Wagubsu selalu dikatakan kalau mereka masih pasangan Syampurno.Artinya masih satu paket dalam pemerintahan. Untuk itu,ke depan Pimpinan DPRD akan mencoba memberikan masukan terbaik untuk membicarakan persoalan yang ada. Karena persoalan tersebut sifanya sangat internal sekali di eksekutif namun dapat menganggu kinerja pemerintah. “Ini sangat internal sekali sebenarnya.

Tapi sebagai peran pengawasan DPRD akan memberikan advice (masukan) kepada eksekutif,”kata politisi PDIP itu. Diakuinya sikap Gatot yang menolak untuk melakukan pelantikan masih bisa dimaklumi karena memang dirinya belum mendapatkan penjelasan. “Wajarlah jika mungkin minta penjelasan. Karena dia juga harus tahu masalah. Gubernur juga wajar jika ingin mendapatkan informasi yang benar dari orang sekelilingnya terhadap pemerintahan di Sumut,”jelasnya.

Wagubsu di hadapan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) di Asrama Haji Medan, dia seakan menunjukkan jika hubungannya dengan Syamsul masih tetap baik-baik saja. Pada kesempatan itu, Gatot mengajak kader PKS untuk tetap mendukung kepemimpinan pasangan Syampurno.(si)
Sumber : Eksposnews