Azwar Abubakar: Jangan Percaya Pungli Dan Calo, Masuk PNS Tergantung Hasil Tes

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak ada pungutan liar dan calo.

“Masyarakat nggak usah percaya dengan calo yang mengaku bisa masukkan jadi PNS,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar kepada Rakyat Merdeka, Senin (26/8).

Menurutnya, semua yang masuk menjadi PNS harus melalui kemampuan kompetensi. “Kami ingin PNS yang diterima berbasis kompetensi,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Anda yakin tidak ada pungli dan calo?
Yakin. Semua pungli dan calo sudah dilibas total. Kalau ada yang masih mengaku-ngaku bisa masukkan jadi PNS, nggak usah dipercaya. Masuk PNS tergantung hasil tes yang sangat ketat.

Ketat dari segi apa?
Bukan ketat dari soal. Tapi ketat dari kebocoran soal dan permainan-permainan.
Kalau dari sisi soal sih hanya di bawah sedikit lebih sulit dari soal untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Mulai tahun lalu kami sudah tidak ada toleransi bagi calo atau lainnya.

Soal saringan masuk PNS itu siapa yang buat?
Kami minta bantuan 10 kampus untuk buat soal. Kemudian minta bantuan polisi untuk mengamankannya.

Masyarakat kami himbau untuk tidak percaya lagi kalau ada orang yang mengaku dari Menpan bisa atur masuk PNS.

Mereka hanya spekulasi saja. Misalnya orang itu minta dibayar Rp 10 juta. Kalau tidak lulus dikembalikan sebagian. Maka saya himbau jangan percaya.

Seringkali anak pejabat yang jadi PNS, ini bagaimana?
Demi Allah yang kayak begitu tidak ada lagi. Kami sudah buat sistem penjaringan yang berlapis, sehingga yang dihasilkan adalah PNS-PNS berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan kementerian, lembaga atau instansi di pusat maupun daerah. Birokrasi kita sekarang ini sudah berubah total.

Kenapa sampai berubah total?
Sekarang ini ada tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang. Kalau tes dasar kita koordinasikan.

Tes dasar itu apa sih?
Itu meliputi tes kepribadian seseorang, tes akademik dan tes wawasan kebangsaan. Setelah itu baru kita terima menjadi PNS.

Misalnya guru kita tes kemampuan mengajarnya bagaimana. Lalu kita lihat apa lebih bagus atau tidak setelah dilakukan tes yang ketat itu.

Apa kondisinya lebih baik?
Sekarang sudah banyak peningkatan bila dibandingkan dengan yang lama. Memang tidak sempurna, tapi sekarang sudah lebih baik.

Siapa yang menilai kinerja PNS itu?
Ada sistemnya. Itu salah satu model. Maka tidak bisa lagi pintar tapi malas. Maka kalau di PNS harus mau tingkatkan kemampuannya.

PNS yang dibutuhkan lebih banyak di bidang apa ?
Semua dibutuhkan, jabatannya ada ratusan atau ribuan macam. Saya tidak bisa sebutkan satu per satu.

Kalau guru bagaimana?
Jumlah guru sudah lebih dari kebutuhan tapi kualitasnya tidak sebanding dengan persyaratan dan distribusinya.

Maka kita akan pindahkan guru-guru di kota besar ke daerah terpencil.

Kalau Anis Baswedan yang bekerja di perusahaan asing gajinya puluhan juta rupiah.

Tapi lebih mau mengajar 2 tahun di daerah terpencil dengan gaji Rp 2 juta per bulan.

Makanya kita cari jalan bagaimana memindahkan PNS yang sudah kelebihan ke tempat yang kosong.

Bagaimana kerja sama dengan Pemda?
Kerja sama Pemda, apakah kabupaten/kota atau provinsi dengan pusat itu harus dilakukan, supaya guru yang banyak di kota-kota besar itu bisa dipindahkan ke daerah.

Kita harus membuat kebijakan yang mengharuskan itu. Sudah saya sampaikan ke bupati-bupati untuk bantu distribusinya. Kami juga mita bantuan menteri-menteri lainnya agar ada kebijakan nasionalnya.

Itu tidak bisa dibiarkan, banyak anak-anak yang berhak mendapatkan pelayanan pemerintah masalah pendidikan.

Untuk satu SD harus ada enam guru kelas, satu guru agama dan satu kepala sekolah.

Berarti butuh koordinasi dengan kementerian lain?
Ya. Perlu bicara Mendikbud, Menteri Agama, Manpan dan Mendagri untuk membicarakan masalah pemetaan guru itu.

Guru harus berkompeten. Kalau tidak kompeten, kita hanya memindahkan kebodohan saja. Mengentaskan kemiskinan yang paling sistimatis adalah melalui pendidikan karena kemampuan juga mambantu peningkatan ekonomi.(RMOL)