Rabu, 15 Jul 2026
light_mode

Kemenpera Rehap 119 Rumah Tidak Layak Huni di Madina

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 26 Sep 2014
  • print Cetak

 


PANYABUNGAN
(Mandailing Online) – Kementrian Perumahan Rakyat RI memberikan bantuan bedah rumah bagi 119 kepala rumah tangga (KK) rumah tidak layak huni di Desa Hutapadang, Simpang Banyak Jae dan Desa Simpang Banyak Julu, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berasal dari program Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.

Penyerahan bantuan langsung diserahkan Deputi Kementrian Perumahan Rakyat Dr. Ir. Jamil Ansari kepada masyarakat penerima dihadiri Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution. di Desa Simpang Banyak Julu, Rabu (24/9/2014).

Bupati pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas bantaun bedah rumah terhadap 119 kepala keluarga, karena dengan bantuan ini masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni akan bisa diperbaiki.

“Saya berharap dengan adanya bantaun perumahan ini sebesar Rp. 7.500.000 per rumah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga program bantuan bedah rumah bisa berlanjut,” ujarnya.

Dahlan mengatakan, Kemenpera juga telah mempersilahkan bagi sembilan kepala desa di di Kecamatan Ulu Pungkut untuk menyiapkan permohonan dan persayaratan agar berangkat ke Padang Sidimpuan untuk pertambahan bantuan ini lagi.

“Jadi kita minta kepada kepala desa lainnya di kecamatan ini mempersiapkan diri hari ini juga berangkat agar bisa bermusyawarah dengan pihak Kemenpera di PSP untuk pertambahan sekitar 500 rumah lagi, dan saya berharap hal ini bisa terlaksana,” ucapnya.

Sementara itu Deputi Kemenpera Ir. Jamil Ansari mengatakan, bahwa saat ini pihaknyanya masih memiliki anggaran Rp. 140 milyar lagi untuk bantuan terhadap rumah tidak layak huni.

Jamil mengatakan, bahwa sebelumnya dia berjanji kepada bupati bahwa Madina akan memperoleh bantuan 600 bedah rumah, namun baru 119 yang terealisasi.

“Makanya para kelapa desa untuk menyusun persayaratanya. Dan kita selalu memperhatikan rumah tidak layak huni, begitu juga terhadap 119 KK penerima bantuan untuk memanfaatkan sesuai dengan yang ditentukan, jangan dikorupsikan karena ini uang negara. Dan tugas Pemkab Madina melakukan pengawasan monitoring dalam pembangunannya,” katanya.

 

Peliput  : Maradotang Pulungan

Editor   : Dahlan Batubara

 

 

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Melagukan Bacaan Alquran, Bolehkah?

    Melagukan Bacaan Alquran, Bolehkah?

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Ustaz Nashih Nashrullah Melagukan bacaan Alquran harus sesuai kaidah. Keindahan Alquran tak hanya terbatas pada susunan huruf, kalimat, atau makna yang terkandung di baliknya. Tetapi, Alquran juga indah kala dibaca. Kedahsyatan pengaruh yang terdapat dalam bacaan Alquran konon dapat meluluhkan hati Umar bin Khatab yang lantas memeluk Islam. Karena, ayat-ayat Alquran tersebut bila dilantunkan niscaya […]

  • 5 Ranperda Inisiatif DPRD Dibahas

    5 Ranperda Inisiatif DPRD Dibahas

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2015
    • account_circle webmaster
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sedang dibahas DPRD Madina. Kelima Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Madina, Dodi mengungkapkan bahwa dari kelima Ranperda ini terdapat beberapa Ranperda yang memiliki kekhasan tersendiri yang disesuaikan dengan kekhasan dan kebutuhan daerah secara aktual. “Seperti Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan […]

  • Tak Berkategori

    KPK: Bupati Madina Janjikan Satu Paket Proyek BDB ke Kontraktor

    • calendar_month Selasa, 21 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Medan, – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyebut dari tiga proyek yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut yang didapatkan pemerintah kabupaten Mandailing Natal(Madina). Bupati Hidayat Batubara menjanjikan satu proyek untuk digiring pengerjaannya oleh kontraktor Surung Panjaitan. “Ada tiga paket proyek di APBD Madina yang bersumber dari BDB Pemprov Sumut. […]

  • Mendagri : Surat Pengunduran Bupati Madina Salah Prosedur

    Mendagri : Surat Pengunduran Bupati Madina Salah Prosedur

    • calendar_month Minggu, 21 Apr 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

      JAKARTA (Mandailing Online) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan surat pengajuan pengunduran diri Bupati Mandailing Natal, Dahlah Hasan Nasution, salah prosedur. Itu diungkap Tjahyo Kumolo lewat keterangan pers, Minggu (21/4/2019). Dahlan Hasan Nasution mengajukan pengunduran diri kepada Presiden RI usai kekalahan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpers 2019 di Mandailing Natal. Mendagri menyatakan telah menerima surat […]

  • Oknum TNI Miliki Kafe Prostitusi di Siantar

    Oknum TNI Miliki Kafe Prostitusi di Siantar

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Prostitusi di Kafe Nasional di tikungan manis Kelurahan Tong Simarimbun, Kecamatan Siantar Simarimbun, Pematangsiantar, berjalan mulus lantaran keterlibatan oknum TNI. Pekerja seks komersil (PSK) yang ditemui Tribun di Kafe Nasional mengaku aman lantaran ada beking dari oknum berseragam. ”Bahkan pemiliknya juga seorang oknum tentara. Makanya, banyak oknum petugas berpakaian loreng yang datang kemari […]

  • Madina dalam Paradoks Literasi: Uang Jadi “Tuhan”, Ilmuan Tanpa Kebijaksanaan

    Madina dalam Paradoks Literasi: Uang Jadi “Tuhan”, Ilmuan Tanpa Kebijaksanaan

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tanggapan terhadap artikel Moechtar Nasution judul “Anomali Empat Koma: Sati Nasution dan Peta Jalan Baru Inklusi Sosial Jaringan Kreatif Muda Madina“yang terbit di Mandailing Online edisi Selasa (12/6/2026)   Oleh: Muhammad Ludfan Nasution, S.Sos Penggiat di Mandailing Epicentrum*   Ada angka yang tidak gaduh, tidak viral, tidak pula menjadi bahan perdebatan hangat di ruang publik. […]

expand_less