Rabu, 17 Jun 2026
light_mode

Yusuf-Imron Temui Hidayat Batubara

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 31 Jul 2015
  • print Cetak

 

BERTEMU MANTAN BUPATI MADINA – Pasangan Calon bupati/wakil bupati Madina Yusuf Nasution-Imron Lubis menemui mantan bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara di LP Tanjung Gusta, Medan, kemarin.

Kunjungan ini merupakan silaturrahim pasangan ini ke berbagai tokoh pasca pendaftaran mereka sebagai calon bupati/wakil bupati ke KPU Madina, Minggu (26/7) lalu.

Sebelumnya, pasangan Yusuf Nasution-Imron Lubis sudah melakukan silaturrahim kepada sejumlah tokoh Madina di Medan dan Jakarta mendiskusikan arah pembangunan Kabupaten Madina ke depan.

Editor    : Dahlan Batubara

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pipa Pengeboran Geothermal Hanya Berdiameter 75 Cm

    Pipa Pengeboran Geothermal Hanya Berdiameter 75 Cm

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ukuran diameter pipa pengeboran geothermal hanya sekitar 75 cm. Itu tercuat dalam acara diskusi proyek panas bumi, kegiatan pengeboran, keselamatan kerja dan dampak proyek yang dilaksanakan PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) dihadiri masyarakat  dari 3 desa, yakni Desa Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga dan Sibanggor Julu Kecamatan Puncak Sorik Marapi di […]

  • 57 Tahun Pidato Natsir Tentang Sekularisme (2-selesai)

    57 Tahun Pidato Natsir Tentang Sekularisme (2-selesai)

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Dr. Adian Husaini (dikutip dari hidayatullah.com)   Komunisme, umpamanya, mempunyai konsep “perikemanusiaan” yang berlainan dengan kita. Di dalam Negara yang mereka cita-citakan, adanya hak milik dianggap melanggar asas-asas kemanusiaan. Bagi kita, adanya hak milik adalah syarat untuk perikemanusiaan, karena sesuai dengan fitrah manusia. Sekulerisme, la-diiniyah, tanpa agama, Saudara ketua, tidak bisa memberi keputusan […]

  • PASKIBRAKA DAN HIJAB

    PASKIBRAKA DAN HIJAB

    • calendar_month Jumat, 16 Agt 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Dr. M. Daud Batubara Penomena buka hijab pada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), saat Upacara Pengukuhan, telah meramaikan berbagai media sosial. Seperti biasanya, tidak bisa meghindari pro dan kontra pendapat dari berbagai kalangan dan usia.  Karena harus diingat bahwa, kecepatan informasi melalui teknolgi informasi dapat membawa manusia makin menjadi cepat mengerti mengenai perkembangan informasi […]

  • Sukhairi-Atika Dilantik

    Sukhairi-Atika Dilantik

    • calendar_month Kamis, 22 Jul 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      MEDAN (Mandailing Online) – HM Jakfar Sukhairi Nasution-Atika Azmi Utammi Nasuton, B.App.Fin, M.Fin dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Mandailing Natal priode 2021-2024. Pasangan yang populer dengan sebutan SUKA dilantik Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melanjuti surat keputusan menteri Dalam Negeri. Pelantikan bersamaan dengan pasangan calon bupati/wakil bupati Labuhan Batu Selatan berlokasi di aula […]

  • MASSA SEMPAT BENTROK DENGAN POLISI

    MASSA SEMPAT BENTROK DENGAN POLISI

    • calendar_month Jumat, 22 Mar 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

      Tiga Unit Mobil Polisi Rusak PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Aksi pemblokiran jalan lintas Sumatera oleh warga Kecamatan Naga Juang dan Kecamatan Panyabungan Utara, Jum’at 22 Maret 2013 di titik Desa Jambur Padang Matinggi sempat bentrok dengan aparat Polres Mandailing Natal (Madina). Aparat polres datang ke lokasi dalam rangka melancarkan arus lalulintas yang terhenti oleh […]

  • MENGOREKSI PENGUASA ADALAH KEWAJIBAN, MENGAPA DIBUNGKAM?

    MENGOREKSI PENGUASA ADALAH KEWAJIBAN, MENGAPA DIBUNGKAM?

    • calendar_month Jumat, 24 Jun 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pemerintah dan DPR akan mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam waktu dekat. Namun, keduanya dinilai otoriter karena tertutup dalam proses pembahasannya. Baik Pemerintah maupun DPR seperti menutup hak rakyat untuk memberikan saran atau mengkritik materi RKUHP tersebut. Apalagi dalam RKUHP tersebut terkandung pasal yang mengancam warga negara yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Pemerintah, […]

expand_less