Fokus ke Bisnis, Zubeir Lubis Mundur dari DPRD Madina

Oleh : Elvi Hasan, SE Aktivis Peduli Generasi Sistem pendidikan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan telah melahirkan bencana jangka panjang bagi kehidupan manusia abad ini. The lost generation pun di depan mata. Tidak heran angka kriminal dan kerusakan moral kian meningkat di kalangan anak-anak dan remaja sebagai bukti kegagalan sistem kapitalis dalam  memenuhi kebutuhan […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berganti. Marwan Bakhti Siregar yang selama ini Kepala Inspektorat Madina menggantikan jabatan sekda dari M. Daud Batubara dalam acara penyerahan SK pengangkatan, Kamis (29/8) di aula Kantor Bupati Madina oleh Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution. Pengangkatan Marwan sebagai Plt. Sekda itu berdasar surat […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( PPKB) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kucurkan anggaran Rp. 5.835.390.000 hanya untuk belanja jasa. Data yang didapat, sumber dana anggaran itu berasal dari APBD dan DAK tahun 2024. Salah satu Sub kegiatan yang paling membengkak di Biaya Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara di Instansi tersebut seperti, […]

  PUNCAK SORIK MARAPI (Mandailing Online) – Permintaan pasar terhadap bahan penganan jenis kolang-kaling di bulan Ramadan merupakan berkah tersendiri bagi pengrajin kolang-kaling di Desa Hutabaringin Jae, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal (Madina). Biji buah aren hasil olahan para pengrajin di Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini sangat diminati oleh banyak masyarakat luar, sehingga pasarannya […]

JAKARTA (Mandailing Online) – Kementerian Keuangan menyatakan, hingga Kamis siang  (21/4/2022) pemerintah baru menyalurkan Rp1,48 triliun untuk THR PNS di daerah. Tunjangan itu diserap 354.854 pegawai di 55 instansi pemerintah daerah (pemda). Untuk Mandailing Natal, Sumut hingga kini belum diketahui apakah telah menyalurkan THR PNS atau belum. Sejauh ini belum diperoleh pernyataan Pemkab Mandailing Natal. […]

Jakarta – Peraturan larangan untuk memakai jilbab bagi Polisi wanita (Polwan) yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri harus dibuat lebih fleksibel. Pasalnya jangan sampai larangan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Polwan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Eva Sundari kepada INILAH.COM, Rabu (19/6/2013). “Memang ada SK soal seragam […]