Rabu, 15 Jul 2026
light_mode

Unjuk Rasa Desak Penutupan PLTP Sorik Marapi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 10 Mar 2021
  • print Cetak

PURBA LAMO (Mandailing Online) – Sejumlah organisasi pemuda melakukan unjuk rasa di base camp PT SMGP di Desa Purba Lamo, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumut, Rabu (10/3/2021).

Demo puluhan massa yang mengatasnamakan diri dari Koalisi Pemuda dan Masyarakat Madina ini mendesak agar PT SMGP untuk menutup segala kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sorik Marapi.

Sejumlah karyawan PT SMGP melakukan pagar betis berhadapan dengan massa pengunjukrasa.

Tidak ada bentrok fisik dalam aksi itu. Massa memampangkan spanduk dan poster bertulis penolakan pembangunan PLTP Sorik Marapi.

Koordinator Aksi Dedy Jakcson Lubis dan Aswardi Nasution dalam orasinya berulang kali mengatakan bahwa PT SMGP diduga telah melecahkan negara, lemah melindungi keselamatan warga lokal.

Dedy yang juga ketua Rayon AMPI Panyabungan Kota mengatakan bahwa perusahaan dinilai arogan dan tidak memiliki hati nurani.

“Mereka sangat arogan, padahal-kan mereka ini orang asing yang menumpang di tanah kelahiran kita. Persoalan dengan para korban saja belum selesai tapi malah sudah kembali beroperasi. Ini kan pelecehan, kami minta pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM menghentikan seluruh kegiatan operasional di PT SMGP dan segera mencabut izin perusahan serta memberikan sanksi berat atas kesalahan fatal dan kelalaian yang telah merengut 5 korban jiwa beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.

Aswardi yang juga ketua Forum Kajian Masyarakat (Forkat) Madina menjelaskan bahwa dia dan kawan-kawan telah ikut protes sejak awal perusahaan panas bumi ini beroperasi di Madina.

“Saya dari awal sudah ikut demo menolak perusahaan ini, karena perusahaan saya lihat tidak siap untuk beroperasi, masih amatiran dan tidak ada jaminan yang mementingkan keselamatan masyarakat. Terbukti kan saat ini, masyarakat kita sudah delapan orang jadi korban,” jelasnya.

Pantauan wartawan, aksi itu sempat memanas lantaran tidak ada pihak perwakilan perusahaan yang datang menanggapi massa aksi.

Karena ketiadaan pimpinan perusahaan saat itu di base camp, akhirnya massa membubarkan diri.

“Kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujar Aswardi sembari membubarkan diri.

Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mandailing

    Mandailing

    • calendar_month Rabu, 20 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MANDAILING O Mandailing Godang ! Tano inganan ku sorang, Na ni atir ni dolok na lampas Na ni joling ni dolok na martimbus, Ipul na na laing bubus Tor Sihite tingon julu: Patontang dohot Tor Barerang, Gurung gurung na manompi Lubu, Boi na mang adop tu dolok Sigantang …..Tinggal ma ho jolo ale, Anta piga […]

  • Sekda Langkat Tersangka Penilep Kelebihan Pajak PNS Rp1 Miliar

    Sekda Langkat Tersangka Penilep Kelebihan Pajak PNS Rp1 Miliar

    • calendar_month Minggu, 14 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    LANGKAT-Penanganan kasus dugaan korupsi di bumi ’Langkat Berseri’ terus dikuak. Setelah mantan Bupati Langkat dua periode Syamsul Arifin ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Langkat TA 2000-2007 senilai Rp102, 7 miliar, kali ini giliran Sekdakab Langkat Surya Djahisa (SD) yang hukum. SD berstatus tersandung kasus dugaan korupsi dana kelebihan pajak […]

  • Kementerian Luar Negeri Sudah Tahu Menteri Malaysia Perkosa TKI Tahun 2007

    Kementerian Luar Negeri Sudah Tahu Menteri Malaysia Perkosa TKI Tahun 2007

    • calendar_month Sabtu, 8 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA : Kasus dugaan TKI Robingah (46) diperkosa menteri Malaysia sebenarnya sudah diketahui Kementerian Luar Negeri sejak 2007. Namun, penanganan terhambat karena korban tidak ingin kasusnya dilanjutkan. “Saya mendengar, memperhatikan dan membaca laporan mengenai masalah ini. Namun berdasarkan keterangan anggota kami berdasarkan ingatan di tahun 2007, ketika masalah ini ditanyakan, (korban) memilih untuk tidak menindaklanjutinya […]

  • Bahkan Penjarapun Terlalu Ringan Untuk Para Koruptor

    Bahkan Penjarapun Terlalu Ringan Untuk Para Koruptor

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Elsa Novia Wita Siregar, S.Si Pemerintah masih terus berfikir untuk menangani masalah pandemi yang sedang melanda dunia, khususnya yang terjadi Indonesia. Berbagai pihak menilai Indonesia sangat terlambat merespon kasus ini, sehingga penyebaran virus menjadi tak terkendali. Sudah ada ratusan jiwa yang menjadi korban keganasan virus Corona yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Sehingga […]

  • Caleg Yang Mendekam Dipenjara Raih Suara Terbanyak Pemilu di Madina

    Caleg Yang Mendekam Dipenjara Raih Suara Terbanyak Pemilu di Madina

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ir Ali Makmur Nasutiona alias Jaganding menyabet suara terbanyak suara caleg pada Pemilu 2014 di Mandailing Natal (Madina). Berdasar rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina, Senin dini hari (22/4/2014), suara Jaganding dari Partai Hanura di Dapil I sebanyak 5.244 suara. Perolehan Jaganding ini mengejutkan karena sejak bulan Pebruari lalu […]

  • Sodomi 12 Remaja, Pelaku Bisa Dihukum 15 Tahun

    Sodomi 12 Remaja, Pelaku Bisa Dihukum 15 Tahun

    • calendar_month Minggu, 29 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    LUBUKPAKAM- Eston Purba (35), warga Kecamatan Namorambe yang berprofesi sebagai sopir angkot bisa dihukum 15 tahun penjara akibat perbuatannya. Perlakuan sadis yang menurut pengakuan pelaku hanya sebagai kesenangan saja itu bisa dijerat Pasal 81 dan 82.Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan Komisi Perlindungan Anak Daerah […]

expand_less