Rabu, 15 Jul 2026
light_mode

Bawaslu Madina Mintai Keterangan Pelapor Cabup SN Gunakan LHKPN Cacat Administrasi

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) bergerak cepat menyikapi laporan terhadap calon bupati Pilkada Madina 2024,SN yang diduga menggunakan bukti pelaloparan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) diluar persyaratan sesuai Peraturan Komisi Pemilhan Umum ( PKPU) RI

” Iya benar pada hari ini saya sebagai Pelapor sudah memberikan keterangan kepada Bawaslu Madina, terkait laporan kita terhadap Calon Bupati SN yang diduga menggunakan LHKPN Cacat Administrasi saat mendaftar sebagai pasangan Calon Bupati dan wakil bupati di KPU Madina beberapa waktu lalu”,ujar Arsidin Batubara saat ditemui usai memberikan keterangan di Bawaslu Madina, Senin pagi (18/11/2024).

Arsidin Batubara yang juga tim pemenangan Paslon no. 1 Harun – Ichwan, kepada wartawan mengatakan laporannya ke Bawaslu Sumut yang diteruskan ke Bawaslu Madina ditujukan kepada KPU Madina yang telah menyatakan calon Bupati Madina Saifullah Nasution berpasangan dengan Atika Azmi Utammi Nasution memenuhi syarat ( MS) sebagai Paslon yang akan maju di Pilkada Madina 2024.

” Jadi dari laman KPK kita menemukan, bahwa SN sebagai calon bupati telah menyalahi Administrasi karena LHKPN yang dijadikan syarat untuk mendaftar di KPU Madina adalah cacat administrasi karena LHKPN yang didaftarkan pada 2021 itu adalah LHKPN sebagai pejabat negara bukan sebagai Calon kepala daerah”, tegasnya.

Dalam permintaan keterangan oleh bidang penindakan Bawaslu Madina tersebut Arsidin mengungkapkan dirinya ditanya seputar laporan tersebut.

” Jadi kita di dalami baik secara formil dan materil laporan dugaan penggunaan LHKPN SN yang diduga cacat itu”, benerrnya.

Sementara itu Zuhri Mustafa Nasution yang memberikan keterangan di hari yang sama juga membenarkan kalau dirinya telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Bawaslu Madina terkait LHKPN Cabup Madina SN.

” Intinya saya dimintai keterangan pendalaman sebagai saksi, semua keterangan yang saya ketahui sudah saya berikan ke Bawaslu”, ungkap Zuhri.

Sementara itu Divisi Penindakan Bawaslu Madina Muhammad Amin melalui telepon, membenarkan bahwa Bawaslu Madina telah menerima pelimpahan berkas laporan terlapor cabup Madina SN dan telah dilakukan registrasi.

” Saya hanya bisa sampaikan, bahwa kami Bawaslu Madina telah menerima pelimpahan berkas laporan Pelapor dari Bawaslu Sumut dan sudah kita lakukan registrasi”, pungkas Amin.( fikri )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri: Pembahasan Pemekaran Tak Mendesak

    Mendagri: Pembahasan Pemekaran Tak Mendesak

    • calendar_month Selasa, 4 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    57 Pemekaran tak Ada Masuk Kategori Baik JAKARTA-Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, grand design penataan daerah yang akan dijadikan acuan pemekaran daerah, telah dimasukkan dalam draf rancangan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini dianggap penting agar ada payung hukum bagi grand design sebagai acuan pemekaran. “Karena ketika grand design akan diaplikasikan, maka harus ada […]

  • 300-an Mahasiswa Desak Kejatisu Panggil Paksa Bupati Madina

    300-an Mahasiswa Desak Kejatisu Panggil Paksa Bupati Madina

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      MEDAN (Mandailing Online) – Ratusan mahasiswa tergabung dalam IMA-Tabagsel berunjukrasa di Kejatisu, Medan, Kamis siang (3/10/2019) menuntut agar bupati Madina diperiksan dalam kasus Taman Raja Batu. Massa yang berkisar 300 mahasiswa itu naik angkutan kota menuju depan gedung Kejasaaan Tinggi Sumut (Kejatisu). Aksi mahasiswa di Kejatisu ini bersamaan waktu dengan sidang kasus Taman Raja […]

  • Pelaku Tambang Emas Ilegal Mulai Garap Kawasan Perkebunan PT PSU di Natal

    Pelaku Tambang Emas Ilegal Mulai Garap Kawasan Perkebunan PT PSU di Natal

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA||Mandailing Online- Aktifitas tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) mulai merambah ke kawasan aset pemerintah. PT.Perkebunan Sumatera Utara ( PT.PSU ) kebun patiluban di Kecamatan Natal menjadi lahan subur bagi pelaku tambang Belasan alat berat jenis excavator milik penambang dilaporkan telah merubah perkebunan tersebut menjadi areal tambang emas ilegal. Meski Polisi […]

  • MENGKRITISI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 

    MENGKRITISI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL : SENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN KEBIJAKAN ANGGARAN ANTAR DAERAH   Oleh : Rahmad Daulay, ST*   Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis, ekonomi, dan sosial yang sangat beragam memerlukan pendekatan kebijakan anggaran yang adaptif dan responsif terhadap dinamika wilayah. Dalam konteks tersebut, hadirnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 […]

  • Ramai-ramai kecam pembebasan Corby

    Ramai-ramai kecam pembebasan Corby

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ramai-ramai mengecam keputusan pemerintah yang mengabulkan pembebasan bersyarat yang diajukan Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 tahun dalam kasus kepemilikan 4,2 kg mariyuana. Menurut anggota Komisi III Bidang Hukum DPR, Eva Kusuma Sundari, tadi malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden yang memberi grasi kepada pengedar narkoba. Menurut Eva, sikap […]

  • BPJS Ketenagakerjaan : Perusahaan Wajib Keluarkan Hak Karyawan Meski Tak Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

    BPJS Ketenagakerjaan : Perusahaan Wajib Keluarkan Hak Karyawan Meski Tak Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

    • calendar_month Senin, 2 Okt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online )- Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mandailing Natal Rolan Lumban Tobing mengatakan, Perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebaga peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan hak karyawan ketika kecelakaan kerja terjadi. hal ini menyinggung kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa karyawan di PT Sawit Sukses Sejati yang beroperasi di Kecamatan Muara Batang Gadis. […]

expand_less