Minggu, 1 Mar 2026
light_mode

Dari Focus Group Discussion : Batak itu Ahistoris, Tak Ditemukan dalam Hasanah Kuno

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 24 Okt 2017
  • print Cetak

Dr Phil Ichwan Azhari dan Prof Usman Pelly dalam Focus Group Discussion di Hotel Madani, Medan, Senin (23/10/2017)

Mandailing menolak secara tegas disebut atau bagian dari Batak, bahkan perbantahan etnik Mandailing dikelompokkan dalam etnik Batak telah berlangsung lebih dari 100 tahun.Karena Batak adalah istilah atau pelabelan oleh orang asing khususnya Belanda.

Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Mandailing bukan Batak yang berlangsung di VIP Restoran Hotel Madani, Senin (23/10/2017).

Hadir dalam FGD peneliti dan sejarawan Dr Phil Ichwan Azhari, antropolog Prof Usman Pelly, dan juga peneliti Pussis Universitas Negeri Medan (UNIMED) Erron Damanik serta puluhan peserta dari berbagai kalangan. Hadir juga kalangan wartawan.

Eron Damanik mengungkapkan, Mandailing telah menolak disebut Batak sejak 1922, Karo menolak disebut Batak sejak 1952, Simalungun menolak disebut Batak sejak 1963, lalu Pakpak menolak disebut Batak sejak 1964, juga Nias menolak disebut Batak sejak 1952, namun Toba dan Angkola tetap kukuh menerima disebut Batak. Mengutip Vinner (1980) perbedaan mendasar dari kelompok etnik yang disatukan adalah bahasa. Keenam etnik tersebut memiliki perbedaan bahasa yang mencolok.

“Tidak ada yang disebut Batak, yang ada adalah Mandailing, Toba, Pakpak, Karo, Simalungun dan Angkola. Batak adalah ahistoris,” tegasnya seraya menyebut itu diketahuinya berdasarkan teori yang ada.

Antropolog Usman Pelly mengungkapkan, “tidak ada satu pun kata Batak yang bisa ditemukan dalam khasanah atau pun manuskrip kuno baik dari khasanah Toba, Angkola, Karo, Pakpak, Simalungun apalagi Mandailing. “Misalnya dalam stempel Raja Sisingamangaraja XII hanya tertulis Ahu Si Raja Toba, tidak ada si Raja Batak. Batak tidak ada dalam khasanah pustaka baik Toba, Angkola, apalagi Mandailing,” kata Usman Pelly.

Hal ini menurut Usman, adalah pendapat akademis. Bukan pendapat untuk memecah belah persatuan apalagi pendapat dalam konteks kepentingan politik elektoral.

Sejarawan Ichwan Azhari mengungkapkan berdasarkan banyak literatur, Batak digunakan para peneliti asing untuk menunjukkan lokasi geografis masyarakat. Batak digunakan untuk mendeskripsikan masyarakat yang mendiami wilayah hinterland atau dataran tinggi. Sedangkan masyarakat pesisir diidentikan dengan melayu.

Istilah Batak awalnya digunakan peneliti asing untuk menyebut masyarakat tak beradab, atau istilah yang tidak diinginkan lalu bergeser menjadi istilah untuk menggambarkan masyarakat di pegunungan, kemudian berproses menjadi identitas dan kebanggaan.

Identitas ini kemudian mendapat perbantahan utamanya dari masyarakat Mandailing. Mandailing menolak disebut sebagai Batak. “Tidak ada yang konsisten menolak Batak selain Mandailing,” kata Ichwan.

Batak menurut Ichwan, muncul karena adanya penulis yang setuju penggunaan istilah Batak untuk menggambarkan etnik-etnik yang ada mulai dari Mandailing, Toba, Angkola, Karo, Pakpak hingga Simalungun. Kondisi ini diperparah dengan minimnya riset yang dilakukan. Riset-riset selama ini justru didominasi oleh peneliti asing. “Untuk bisa melawan itu sebanyak mungkin bisa menulis melakukan riset-riset, kegelisahan-kegelisahan ini bisa melahirkan kajian-kajian,” ungkapnya.

Peneliti Erron Damanik secara rinci menegaskan dijadikan enam etnis menjadi sub etnik dalam batak dimulai dari Payung Bangun. Payung kemudian menginspirasi antropolog Koentjaraningrat yang menulis buku “Manusia dan Kebudayaan” yang kemudian menjadi referensi. Dalam salah satu bab buku tersebut, ada bab yang menjelaskan Batak dan memasukkan Mandailing, Toba, Angkola, Karo, Pakpak hingga Simalungun kedalam Batak. “Marsden menolak itu tidak homogen,” katanya. (http://sentralberita.com/husni)

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Dinas PU Kabupaten Batu Bara Lebaran di Penjara

    Kepala Dinas PU Kabupaten Batu Bara Lebaran di Penjara

    • calendar_month Minggu, 21 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Setelah empat kali tidak memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Sumatera Utara, Kepala Dinas PU dan Pertambangn Kabupaten Batubara Irwansyah Nasution akhirnya ditangkap Tim Penyidik Kejati Sumut di kawasan Asrama Haji Medan, Jumat (19/08/2011). Warga Kompleks Citra Wisata Blok VI No 36, Medan, ini tidak memenuhi panggilan pihak kejaksaan sehubungan dengan pengusutan dugaan korupsi pembangunan tujuh […]

  • Warga Rantonatas Masih Takut ke Kebun

    Warga Rantonatas Masih Takut ke Kebun

    • calendar_month Kamis, 18 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN  TIMUR (Mandailing Online) –  Penduduk Rantonatas Kecamatan Panyabungan Timur masih takut ke kebun pasca bentrokan dengan warga Pardomuan. Meski Polres Mandailing Natal sudah menempatkan personilnya siang malam di Desa Rantonatas, tetapi hingga Kamis (18/2) ketakutan berada di kebun masih mendominasi penduduk. Warga Desa Rantonatas bentrok dengan warga Desa Pardomuan pada Jum’at (12/2) lalu menyebabkan […]

  • Atika: Pemkab Madina Jaga Inflasi Tak Melonjak

    Atika: Pemkab Madina Jaga Inflasi Tak Melonjak

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menjaga inflasi daerah agar tidak melonjak tak terkontrol dengan Gerakan Pangan Murah untuk komoditas beras sebanyak tujuh ton pada Kamis, 14 Agustus 2025. “Ini adalah komitmen kami menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga angka inflasi tidak melonjak tak terkontrol di tengah situasi ekonomi […]

  • Pemkab Madina Gagal Tertibkan Penambang Liar

    Pemkab Madina Gagal Tertibkan Penambang Liar

    • calendar_month Selasa, 15 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Meski menimbulkan protes dari masyarakat, namun pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sepertinya ‘membiarkan’ tambang emas tradisional liar itu beroperasi. Soalnya, penambang masih melakukan aktivitasnya di lokasi tambang. Informasi dihimpun METRO, Senin (14/2) dari sejumlah warga, tambang emas masih sulit dihentikan kegiatannya karena beberapa warga sudah menikmati hasil dari tambang tersebut. Disusul dana penertiban penambang […]

  • Bupati Madina Ajukan RAPBD Tahun 2011 Sebesar Rp574,15 Miliar

    Bupati Madina Ajukan RAPBD Tahun 2011 Sebesar Rp574,15 Miliar

    • calendar_month Senin, 20 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pejabat Bupati Madina Ir Aspan Sofian Batubara menyampaikan nota pengantar Rancangan Paraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.574.152.038.000 pada sidang paripurna di Gedung DPRD Mandailing Natal (Madina), Jum’at(17/12). Sidang dipimpin Ketua DPRD Madina As Imran Khaitamy Daulay SH dan dihadiri 24 Anggota DPRD dari 40 angota, Kapolres Madina, Kajari Panyabungan, Ketua Pengadilan Negeri […]

  • Memungut Sisa Dari Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia (II)

    Memungut Sisa Dari Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia (II)

    • calendar_month Kamis, 13 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tidak kurang suara lantang DPR RI telah ikut mendesak keangkuhan PT Freeport Indonesia mematuhi regulasi yang ada di Indonesia. Hal ini terkait desakan pemerintah agar perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu bersedia melakukan renegosiasi kontrak karya. Parlemen menilai Kontribusi dan manfaat kontrak karya dengan Freeport selama ini sangat kecil. Hasil dari perusahaan asing itu, […]

expand_less