Sabtu, 14 Nov 2026
light_mode

Ditjen Pajak: Nomor Objek Pajak KBM Boleh Dipecah

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 1 Mar 2011
  • print Cetak


Medan,

Sidang kasus dugaan korupsi tukar guling atau ruislag Kebun Binatang Medan (KBM) dengan terdakwa mantan Sekda Kota Medan Ramli Lubis, mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Medan II Tarmizi dan Direktur Utama PT Gemilang Kreasi Utama (GKU) Haryono, kembali digelar PN Medan, Senin (28/02/2011).

Sidang yang digelar di Ruang Cakra I, diketuai Majelis Hakim Sugiyanto SH dengan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rehulina Purba SH, Dharmabella SH dan RO Panggabean SH, menghadirkan Kasubdit Pendataan Ditjen Pajak Maryanto sebagai saksi ahli.

Di persidangan, saksi mengatakan pemecahan satu Nomor Objek Pajak (NOP) dalam satu lahan menjadi tiga bagian, diperbolehkan. Namun, pemecahan tersebut harus berpedoman kepada NOP asal. Artinya, NOP yang dipecah tidak berdiri sendiri.

“Dari data yang diberikan (NOP Kebun Binatang Medan), pemecahan lahan tersebut menjadi tiga bagian tidak berpedoman kepada NOP asal sehinga terjadi kesalahan. Pemecahan lahan itu tidak sesuai dengan kaidah UU,” kata saksi.

Dijelaskan saksi, berdasarkan data base sejak Tahun 2003-2006 lahan KBM masih satu NOP. Namun, kenyataannya sudah dipecah menjadi tiga bagian sehingga ada 4 NOP. Satu lahan dengan NOP yang masih utuh sementara 3 NOP yang sudah dipecah.

“Bagi intansi Pajak, adanya 4 NOP ini tidak menjadi masalah karena semuanya sah. Sebab, sampai sekarang belum ada wajib pajak yang keberatan. Wajib pajak diperbolehkan membayar PBB untuk keempat NOP maupun salah satu dari NOP tersebut,” katanya.

Walau demikian lanjut saksi, dengan adanya double atau ganda NOP dalam satu lahan ini seharusnya pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pratama membatalkan salah satu NOP-nya.

Menurut saksi, proses pemecahan dimaksud diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 19/PJ/.6/1994 Tanggal 15 April 1994 tentang Petunjuk Penyelenggaran Satu Atap dan ketentuan ini masih berlaku sampai sekarang.

“Pemecahan lahan dilakukan dengan adanya permohonan dari wajab pajak dan berdasarkan azs manfaat sesuai dengan kondisi struktur tanah yang berbeda dan sesuai fakta di lapangan. Sertifikat hanya sebagai acuan luas tanah saja,” katanya. (BS-021)
Sumber : Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Yusril Ihza Mahendra Terpilih Sebagai Ketua Umum PBB

    Yusril Ihza Mahendra Terpilih Sebagai Ketua Umum PBB

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

      CISARUA  – Mukhtamar ke IV Partai Bulan Bintang (PBB) menghasilkan ketua umum baru. Nama Yusril Ihza Mahendra dipilih untuk menjadi imam politik PBB untuk masa jabatan 2015 sampai 2020. Yusril resmi menggantikan kepemimpinan MS Ka'ban yang sudah memimpin partai turunan Masyumi itu selama dua periode terakhir. "Dengan bertawakal kepada Allah Subhanawataala, memutuskan menetapkan, mengesahkan […]

  • Harga Karet Membaik di Madina

    Harga Karet Membaik di Madina

    • calendar_month Selasa, 27 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) – Harga karet dalam satu minggu terakhir beranjak naik di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Di pasar karet Kotanopan, Sabtu (24/8) harga tertinggi mencapai Rp.11.000/ Kg. Di pasar Bukit Malintang, Minggu (25/8) mencapai Rp.8.000/ Kg. Sebelumnya atau selama bulan Ramadhan lalu harga karet masih bercokol di kisaran 5.000 hingga 7.000 rupiah per kilo […]

  • UKT Ditengah Pandemi

    UKT Ditengah Pandemi

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Elsa Novia Wita Siregar, S.Si   Seperti kita ketahui, semenjak wabah melanda dunia termasuk Indonesia banyak kegiatan yang dilakukan dirumah termasuk kegiatan belajar mengajar dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Proses belajar mengajar dilakukan secara online dirumah masing-masing. Kegiatan ini otomatis mengharuskan setiap peserta didik menyiapkan kuota setiap kelas online diadakan. Tentu […]

  • Wapres Akan Tinjau Perbatasan RI-Malaysia

    Wapres Akan Tinjau Perbatasan RI-Malaysia

    • calendar_month Senin, 20 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sebatik, Wakil Presiden Boediono, Selasa esok meninjau Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, yang terletak di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. “Direncanakan Wapres akan berada di Sebatik selama dua jam untuk meninjau sejumlah lokasi yang memiliki perbatasan dengan Malaysia,” kata Kepala Biro Media Massa pada Deputi Administrasi Setwapres Is Budi Santoso di Pulau Sebatik, Senin. Kunjungan Wapres […]

  • Mahasiswa Tuntut Kepala Inspektorat Dicopot

    Mahasiswa Tuntut Kepala Inspektorat Dicopot

    • calendar_month Jumat, 3 Jun 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli (AMP) Madina kembali berunjuk rasa di depan kantor Inspektorat Kabupaten Madina, Rabu (1/6). Mereka menuntut Kepala Inspektorat Madina, Sayuti Lubis dicopot. Koordinator aksi Faisal Ardiyansyah dalam orasinya menyampaikan hasil pengumuman tim verifikasi dan validasi pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi CPNS di Madina diindikasikan ada manipulasi data. […]

  • 6 Juni, Bupati Madina Dilantik

    6 Juni, Bupati Madina Dilantik

    • calendar_month Senin, 9 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara menjadwalkan pelantikan pasangan Bupati Hidayat Batubara dan Wakil Bupati Dahlan Hasan Nasution pada 6 Juni 2011. “Rencanaya 6 Juni sesuai jadwal di KPU,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal Jefri Antoni di Medan, Minggu (8/5). Menurut Jefri, penetapan jadwal pelantikan pada 6 Juni 2011 […]

expand_less