Minggu, 13 Sep 2026
light_mode

DPRD Madina Dihantam Korupsi 2 Milyar?

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 7 Mei 2014
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Issu korupsi berkembang di gedung DPRD Mandailng Natal (Madina). Para anggota dewan disebut-sebut tak mampu mempertanggungjawabkan pemakaian uang sebesar 2 milyar rupiah.

Issu korupsi ini merebak di akhir masa jabatan anggota DPRD Madina priode 2009-2014 yang akan berakhir sekitar bulan September nanti.

Sejumlah sumber di Pemkab Madina menyebutkan dana sebesar 2 milyar itu tak mempu dipertanggungjawabkan para anggota dewan penggunaannya sehingg menjadi temuan yang terindikasi korupsi.

Belum diketahui pasti berapa orang anggota dewan yang terlibat. Sejauh ini belum ada diperoleh konfirmasi soal kebenaran issu ini.

Pantauan Mandailing Online, hingga pukul 13.00 WIB, Rabu (7/5/2014) masih berlangsung rapat tertutup di gedung dewan dimana salah satu agendanya adalah membahas kasus dana 2 milyar ini.

Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Madina Belum Tetapkan UMK Tahun 2024

    Pemkab Madina Belum Tetapkan UMK Tahun 2024

    • calendar_month Rabu, 22 Nov 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) sampai hari ini belum menetapkan UMK ( Upah Minimum Kabupaten ). Dinas Tenaga Kerja sendiri mengaku masih dalam tahap pembahasan besaran ketentuan UMK tersebut. ” Penyesuaian UMK untuk tahun 2024 berdasarkan formula Inflasi, pertumbuhan ekonomi serta tergantung indeks angka tertentu dan kesepakatan. Ini […]

  • Tenaga Honorer Sudah Dilema Sejak Masa Amru

    Tenaga Honorer Sudah Dilema Sejak Masa Amru

    • calendar_month Selasa, 10 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Dilema tenaga honorer di Pemkab Madina ternyata sudah muncul sejak masa kepemimpinan Bupati Amru Daulay pasca terbitnya PP Nomor 48 tahun 2005. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Provinsi Sumut membuat pemerintahan Amru pusing. Pasalnya penggajian ribuan tenega honorer menjadi masalah setelah munculnya PP 48. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Madina, Imran […]

  • Pelayanan publik masih jadi keluhan

    Pelayanan publik masih jadi keluhan

    • calendar_month Kamis, 3 Jan 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Masih banyak warga di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Amplas mengeluh terhadap buruknya pelayanan publik untuk mengurus akta lahir dan perekaman e-KTP. Hal ini disampaikan warga sewaktu Ketua DPRD Medan, Amiruddin melakukan reses di Medan Amplas, kemarin. Amiruddin mengakui selain mengeluh terkait pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kota (Medan) Medan, masyarakat juga […]

  • Lahan Pertanian di Madina 4,4 Ribu Ha Terdampak Bencana

    Lahan Pertanian di Madina 4,4 Ribu Ha Terdampak Bencana

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    NAGAJUANG (Mandailing Online) – Areal pertanian yang terdampak bencana alam di Mandailing Natal (Madina) mencapai 4.498.78 hektar. Di antaranya mengalami gagal tanam atau puso 3.630.35 hektar. Itu diungkap Kepala Dinas Pertanian Madina Taupik Zulhandra Ritonga saat mendampingi Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi dan pejabat Sekretariat Kementan, Dr. Ir. Ali Jamin bersama Deputi I Bidang […]

  • 30% rakyat Indonesia tanpa listrik

    30% rakyat Indonesia tanpa listrik

    • calendar_month Minggu, 5 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Indonesia masih kekurangan listrik. Sedikitnya 30 persen rakyat Indonesia saat ini belum menikmati listrik. Hal itu ditegaskan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unsur Pemangku Kepentingan, Tumiran. Meski menolak dikatakan krisis, namun dia mengakui masih banyak daerah di Indonesia yang kekurangan energi. “Banyak daerah yang dipotret betul oleh DEN, masih banyak kekurangan,” katanya. […]

  • Mantan Koruptor Jadi Caleg Bikin Dilematis

    Mantan Koruptor Jadi Caleg Bikin Dilematis

    • calendar_month Jumat, 15 Mar 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Direktur Bidang Politik dan Jaringan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Ridwan Darmawan, menilai Undang-undang yang membolehkan mantan narapidana korupsi dan narkoba bisa maju menjadi Calon Legislatif 2014 memang membuat dilematis. “Di satu sisi, itu hak politik setiap orang sesuai prinsip HAM, di sisi lain kondisi penegakan hukum bagi koruptor juga […]

expand_less