Pemprovsu dan Pemda Harus Atasi Kerisis Energi

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Walhi Sumatra Utara menyesalkan adanya pemadaman bergilir listrik di berbagai wilayah Provinsi Sumatra Utara. Kejadian seperti ini telah terjadi ditahun-tahun sebelumnya dan terjadi lagi di tahun 2013 ini.

Menurut Walhi, Pemprov Sumut harus mengambil langkah fundamental dalam mengatasi krisis energi khususnya listrik.

“Bentuknya untuk jangka pendek adalah dengan melakukan modernisasi PLTD di Belawan. Selanjutnya, Pemrovsu berkoordinasi dengan kantor kementerian terkait seperti BUMN, ESDM dan Kehutanan. ”, demikian pers rilis Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Kusnadi yang diterima oleh wartawan, Selasa (26/3).

Disebutkanya, bentuk koordinasi yang dimaksud adalah dalam rangka mendorong dan mewujudkan Sumut berdaulat dan mandiri dalam pemenuhan energi, khusunya kelistrikan.

Potensi renewable energi di Sumatera Utara seperti hidro mini dan mikro hidro, panas bumi, surya, shale gas, arus laut, angin, biomassa telah diabaikan sekian lama.

“Akibatnya, Sumut sangat tergantung sekali dengan PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel). Seperti diketahui bahwa, PLTD sangat rakus dengan solar sehingga banyak menghisap subsidi BBM dan menggerus APBN,” katanya.

Oleh karena itu, Gubsu harus menyediakan karpet merah untuk para pebisnis yang bergerak dibidang renewable energi. Meyakinkan Jakarta bahwa Sumatra Utara sedang dalam situasi krisis energi. Untuk itu, dibutuhkan extraordinary kebijakan dalam penanganan krisis ini.

“Usulkan untuk bongkar kebijakan penyesuaian harga beli listrik/kwh yang ditetapkan pemerintah (PLN) karena tidak membuat pebisnis bergairah memasuki sektor ini,” terang Kusnadi

Khusus, untuk renewable energi di sektor geotermal dan hidro. Menurut Walhi Sumut, keengganan investor juga karena disebabkan tidak adanya kesungguhan dan jaminan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam menjaga kelestarian hutan.

“Mengingat, kelestarian hutan menjadi penting dan utama dalam menjaga stabilitas pasokan air untuk sektor tersebut. Saat ini, beberapa PLTA yang sudah beroperasi di Sumut dihadapkan dengan biaya operasional yang tinggi karena harus mengangkat endapan sedimen di bendungan dan frekwensi pengganti saringan air yang cukup tinggi,” ujar Kusnadi.

“Yang menjadi penyebab banyaknya sedimen dibendungan tersebut adalah karena hutan yang berada dibagian hulu sungai dan disekitar PLTA tersebut mulai rusak sehingga supply dan laju run off air tidak sempurna,” kandas Kusnadi. (mar)