Rabu, 9 Sep 2026
light_mode

Pemukulan wartawan sangat memalukan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 17 Okt 2012
  • print Cetak


MEDAN, (MO) – Berbagai organisasi jurnalistik mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oknum perwira TNI AU pada saat sejumlah wartawan di lokasi jatuhnya Hawk 200 di Pasir Putih, Pandau, Pekanbaru, Riau, hari ini.

Berbagai lembaga kewartawanan di tanah air pun turut angkat bicara mengecam tindakan memalukan yang dilakukan oknum anggota TNI angkatan udara tersebut.

“Ini merupakan sikap arogan yang ditunjukkan aparat kepada insan jurnalis dan kita mengecam tindakan kekerasan tersebut,” kata Ketua PWI Sumut, Muhammad Syahrir kepada Waspada Online, hari ini.
join_facebookjoin_twitter

Syahrir menilai kekerasan yang dilakukan oknum TNI AU tersebut sudah menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jurnalis dan masyarakat. Oknum TNI AU sudah mencoba-coba menutup-nutupi kejadian yang sudah disaksikan langsung oleh masyarakat dan wartawan.

Untuk itu, lanjut Syahrir oknum perwira TNI AU harus diproses secara hukum dan dipecat karena peristiwa tersebut sudah menyakiti hati lembaga jurnalistik di Indonesia.

Selain itu, Syahrir juga meminta Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) TNI Angkatan Udara Pekanbaru, Riau dicopot dari jabatannya karena sudah melakukan pembiaran kekerasan yang dilakukan anggotanya terhadap jurnalis. “Itu berdasarkan perintah atasan,” tegasnya.

Dalam kekerasan terhadap jurnalis bukan merupakan hal yang baru, untuk itu presiden harus memberikan pemahaman mengenai jurnalis kepada aparat negara supaya tidak terulang kembali. “Presiden perlu memberikan jaminan kepada jurnalis supaya tidak mendapat kekerasan yang sama dikemudian hari,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan ketua Ikatan Wartawan Hukum (Ikwah) Sumut, Sulaiman Hamzah yang mengutuk keras aksi semena-mena yang dilakukan oknum perwira TNI AU pada sejumlah wartawan di lokasi jatuhnya Hawk 200 di Pasir Putih, Pandau, Pekanbaru, Riau, siang tadi. Bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oknum perwira TNI AU merupakan tindakan kriminalisasi aparat terhadap warga sipil dan wartawan. Hal ini tidak sesuai dengan profesionalisme aparat atau militer yang mengayomi masyarakat.

“Ikwah Sumut mengecam tindakan arogansi aparat Danlanud Pekanbaru, seharusnya pelarangan peliputan ada dialog antara wartawan dan pihak lanud jika demi alasan keselamatan. Tindakan aparat apalagi seorang perwira tidak pantas seperti itu,” beber Ketua IKWAH SUMUT Sulaiman Hamzah dengan kesal saat ditemui di Kantor Ikwah Sumut di Medan, hari ini.

Hamzah mengungkapkan tindakan kekerasan tidak sepatutnya dilakukan oleh aparat dengan dalih pengamanan dan penyelamatan salah satu anggota yang diduga masih selamat dan berada di dalam peswat tidaklah alasan yang tepat dalam melakukan kekerasan apalagi penganiayaan.

Menurut Hamzah bahwa seorang wartwan dalam melaksankan tugas peliputan dilindungi Undang-Undang dan terikat pada kode etik yang telah dietapkan oleh dewan pers. Jadi alasan yang disampaikan untuk melindungi bukanlah suatu alasan yang tepat dan diduga alasan yang tidak masuk akal.

Kecaman juga datang dari Ketua Media Online dan Elektronik, Aliansi Pers Indonesia (API) Sumut, Sastroy Bangun, saat dimintai tanggapannya soal kasus kekerasan terhadap wartawan, yang dilakukan oknum TNI AU di Pekanbaru, Riau.

“Oknum perwira TNI AU itu sudah tidak bisa ditolerir, ini bukan kasus yang pertama terjadi terhadap insan pers. Ini sangat memalukan sekaligus memilukan hati kita. Oknum tersebut lebih pantas jadi tukang pukul, daripada menjadi menjadi perwira TNI. Apalagi TNI itu pengayom masyarakat, pelindung negara. Sungguh tidak pantas,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, perwira TNI tersebut pantas untuk diberhentikan dari jabatannya. “Oknum tersebut harus dipecat, biar bisa merasakan bagaimana mejadi rakyat sipil. Bila perlu, perwira tersebut beralih profesi menjadi wartawan. Ini sebanding dengan tindakan yang dilakukannya,” kata Sastroy.

Sebagaiman diketahui sejumlah wartawan foto dan kameramen televisi menjadi sasaran pemukulan dan perampasan kemera saat terjatuhnya Hawk 200 yang jatuh di samping rumah warga pada Selasa Pagi.

Enam wartawan yang mendapat tindakan kekerasan oknum AURI tersebut antara lain Didik (Riau Pos), Ryan Fb Anggoro (LKBN Antara), Ari Nadem (Tv-One), dan Robi (RTv). Selain wartawan, dua mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) juga ditinju oknum anggota TNI AU karena kedapatan mengambil foto bangkai pesawat Hawk 200 yang jatuh di samping rumah warga. (wasp)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ta’aruf Mahasiswa Baru STAIM

    Ta’aruf Mahasiswa Baru STAIM

    • calendar_month Sabtu, 22 Sep 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Calon mahasiswa baru diharapan tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar, karena untuk mendapat kesempatan ini tidaklah mudah. Mahasiswa dituntut memiliki kemampuan, wawasan dan kepribadian yang jujur karena kejujuran merupakan landasan diri untuk menjadi profesional sejati. Hal ini diakatakan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Drs Dahlan Hasan Nasution, Kamis (20/9) ketika membuka kegiatan masa […]

  • Upaya Panyabungan Bersih, Truk Sampah Ditambah 4 Unit Pinjaman

    Upaya Panyabungan Bersih, Truk Sampah Ditambah 4 Unit Pinjaman

    • calendar_month Rabu, 28 Jul 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Truk pengangkut sampah di kota Panyabungan kini bertambah. Pertambahannya 4 unit truk. Empat tambahan itu miliki Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR yang dipinjamkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Pertambahan itu membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal (Madina) agak bernafas lega selaku dinas yang bertanggungjawab mengatasi sampah. “Alhamdulillah, Pak Bupati meminjam […]

  • Segini Harta Wakil Bupati Madina Dari Laporan LHKPN

    Segini Harta Wakil Bupati Madina Dari Laporan LHKPN

    • calendar_month Senin, 31 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ) Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi dalam dua tahun berturut-turut tampak tak ada kenaikan yang terlalu signifikan. Dalam LHKPN tahun 2023 yang dilaporkan Desember 2022 dalam situs e-lhkpn.kpk tercantum mengalami kenaikan sebesar 0.95% atau sebesar 400 jutaan rupiah. Ketika Pejabat Pejabat Negara tidak melaporkan […]

  • Dirjen EBTKE : SMGP Harus Dukung Pemkab Madina Bangun Daerah

    Dirjen EBTKE : SMGP Harus Dukung Pemkab Madina Bangun Daerah

    • calendar_month Sabtu, 25 Feb 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengimbau PT Sorik Marapi Geotermal Power (SMGP) bekerjasama dengan Pemkab Madina membangun daerah. Terutama mendukung perekonomian desa-desa sekitar wilayah kerja SMGP. SMGP adalah perusahaan panas bumi yang memiliki Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) di Desa Sibanggor Tonga dan beberapa desa lainnya di Kabupaten Madailing Natal (Madina), […]

  • Bupati Madina Lepas Kontingen Porsadin

    Bupati Madina Lepas Kontingen Porsadin

    • calendar_month Jumat, 14 Okt 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution melepas 29 peserta asal Madina mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (PORSADIN) Sumatera Utara (Sumut) di Masjid Agung Nur Ala Nur, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Madina, Sumut, Jumat (14/10/2022). Porsadin kali ini, Kabupaten Madina mengikuti 12 cabang yaitu, cabang puisi islam, cabang […]

  • Terkait Dugaan Kader Selingkuh DPP Demokrat Tunggu Tim DPD

    • calendar_month Rabu, 22 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA- Kabar dugaan perselingkuhan antara anggota DPRD Sumatera Utara Megalia Agustina dengan fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumut Borkat Hasibuan, sudah sampai ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Hanya saja, DPP belum berani mengambil sikap. Ketua DPP Demokrat, Sutan Bhatoegana menjelaskan, masalah tersebut diserahkan ke DPD Demokrat Sumut. “DPD membentuk tim pencari […]

expand_less