PPPK Tahun Depan Pemkab Madina Buka 315 Formasi Guru PAI
- account_circle Roy Adam
- calendar_month Kamis, 9 Des 2021
- print Cetak
Kadisdik Madina Arbiuddin Harahap Ketika Menghadiri RDP dengan Komisi I/Roy.
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) akan membuka 315 formasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun depan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Arbiuddin Harahap ketika mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD dengan agenda Menindaklanjuti Surat Audiensi AGPAI Madina di ruang Komisi I, Kamis (9/12).
“Kita usulkan agar ditampung pada ujian tahap tiga. Kalaupun tidak ditampung, saya pastikan pada PPPK tahun berikutnya akan ditampung,” katanya di ruang Komisi I DPRD Madina.
Pengajuan ini menindaklanjuti keluhan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) Madina terkait formasi guru PAI pada PPPK tahun 2021 yang hanya membuka lowongan untuk 1 orang.
Arbi mengaku, lowongan 1 formasi untuk guru PAI merupakan kesalahan pemerintah dan ketidakjelasan perincian pada entri data.
“Ini murni kesalahan pemerintah. Kemudian tidak ada rincian yang jelas apakah guru agama dimaksud untuk seluruh Madina atau hanya di lingkungan Dinas Pendidikan saja,” ungkapnya.
Ketua AGPAI Madina Sulhan Hamid H Lubis, M.Pd, yang turut hadir dalam RDP tersebut menyampaikan, ke depan pemerintah perlu melakukan analisa lapangan sebelum menentukan formasi CPNS maupun PPPK.
“Pemerintah harusnya melakukan analisa lapangan terkait kebutuhan dan penentuan formasi pada PPPK. Ini banyak kawan-kawan guru PAI yang mengurungkan niat ikut ujian karena hanya ada 1 formasi,” jelasnya.
Meski demikian, jelas Sulhan, dari sekian formasi yang dibuka, guru PAI berada pada peringkat teratas dalam hal jumlah peserta yang lulus passing grade.
“Dari seluruh formasi yang dibuka, guru PAI berada pada posisi teratas dalam tingkat kelulusan. Ada 73 kawan-kawan kita yang lulus,” ungkapnya.
Guru SMAN 2 Plus Panyabungan ini pun meminta agar pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk mengakomodir guru-guru yang lulus passing grade.
“Ini kurang adil. Formasi hanya satu sementara kebutuhan guru PAI cukup banyak. Dengan 73 orang yang lulus passing grade, harapan kita ada kebijakan dari pemerintah untuk mengakomodir kawan-kawan,” sebutnya.
Ketua Komisi I Zubaidah Nasution mengharapkan dengan adanya pertemuan ini bisa memberikan kejelasan kepada para guru PAI.
“Ke depan kesalahan seperti ini harus dihindarkan oleh pemerintah,” tegas Zubaidah.
Peliput: Roy Adam
- Penulis: Roy Adam
