Sabtu, 29 Agu 2026
light_mode

Renegosiasi 24 Kontrak Karya Ditargetkan Tuntas Akhir 2013

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 19 Jul 2013
  • print Cetak

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan untuk dapat menuntaskan renegosiasi terhadap 24 Kontrak Karya pertambangan mineral hingga akhir 2013.

Seperti diungkapkan Sekretaris Ditjen Minerba, Harya Adityawarman, pemerintah harus menuntaskan renegosiasi terhadap 37 Kontrak Karya pertambangan mineral, dan 74 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai amanat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Harya tak menampik, proses renegosiasi itu berjalan cukup lambat, karena memang para pihak harus mempelajari dengan seksama butir-butir yang diusulkan dalam renegosiasi. Hingga Desember 2012, baru dua Kontrak Karya yang menyetujui keseluruhan butir renegosiasi yang diusulkan pemerintah.

Sedangkan 31 Kontrak Karya lainnya, baru menyetujui sebagian klausul renegosiasi, dan empat Kontrak Karya belum menyetujui keseluruhan klausul renegosiasi. Dari PKP2B, hingga Desember 2012, 62 PKP2B menyetujui sebagian klausul renegosiasi. Sebanyak 12 PKP2B lainnya sempat menyetujui seluruh klausul renegoasiasi, namun saat ini masih mempelajari kembali klausul baru menyangkut penerimaan negara.

Meski demikian, Harya mengaku optimis hingga akhir Mei 2013 pihaknya mampu menyelesaikan renegosiasi, untuk 11 Kontrak Karya dan 11 PKP2B. “Kami targetkan pada akhir 2013 nanti, akan dapat menuntaskan renegosiasi terhadap 24 Kontrak Karya dan 52 PKP2B,” ujarnya pada Mei 2013.

Adapun klausul-klausul yang diajukan untuk dibahas dalam renegosiasi secara keseluruhan mencakup enam aspek. Yaitu luas wilayah, perpanjangan kontrak, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri, kewajiban divestasi, dan kewajiban menggunakan barang dan jasa dalam negeri dalam operasi pertambangan.

PT Agincourt Resources sebagai pengelola Tambang Emas Martabe, merupakan salah satu pemegang Kontrak Karya yang telah menyetujui seluruh klausul renegosiasi yang diajukan pemerintah. Ini ditandai dengan diberikannya izin operasi Martabe di atas wilayah Kontrak Karya Agincourt oleh Kementerian ESDM, hingga 30 tahun ke depan.(greatmartabe.com)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pejabat Berjudi Kok Bisa Bebas, Ya?

    Pejabat Berjudi Kok Bisa Bebas, Ya?

    • calendar_month Jumat, 29 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BERITA bebasnya enam pejabat Pemkab Simalungun yang kepergok main judi cukup membuat nai Hepppot merasa terpukul. Meski tak kenal dengan mereka tapi nai Heppot merasa harus atau wajib terpukul mau pun memukulkan diri. Saat membaca berita ‘bebas ooii…’ itu, tangannya sontak memukul jidatnya yang tampak mulai mengerut. Mengapa demikian? Ia merasa sudah dilecehkan oleh yang […]

  • Walikota Putuskan Kontrak 31 Proyek

    Walikota Putuskan Kontrak 31 Proyek

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Padangsidimpuan. Walikota Padangsidimpuan Zulkarnaen Nasution memutuskan kontrak 31 proyek yang tidak selesai hingga 30 Desember 2012 kemarin. Pemutusan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Perpres No. 54 tahun 2010. Sebelumnya walikota Padangsidimpuan telah memonitoring pelaksanaan proyek di lapangan. Monitoring tersebut juga disertai Inspektorat dan dinas terkait. Saat itu ditemukan berbagai masalah, seperti kurangnya kualitas […]

  • Presiden Tolak Permohonan Mundur Bupati Madina

    Presiden Tolak Permohonan Mundur Bupati Madina

    • calendar_month Rabu, 24 Apr 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menolak permohonan pengunduran dirinya dari jabatan bupati. Itu diungkapkan Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution dalam konfrensi pers, Senin (22/4/2019) di rumah dinas bupati Madina, Parbangunan, Panyabungan. “Perlu saya sampaikan bahwa tadi malam sudah ada perintah langsung kepada […]

  • Kejari di Madina Pulihkan Keuangan Negara 200 juta Dari Kasus Korupsi Dana Desa

    Kejari di Madina Pulihkan Keuangan Negara 200 juta Dari Kasus Korupsi Dana Desa

    • calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) berhasil melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp 200 juta dari total kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Dana Desa Tanjung Medan, Kecamatan Muara Sipongi, tahun anggaran 2023. Kegiatan ini diketahui dan diarahkan langsung oleh Plt. Kajari Madina, Yos A Tarigan, […]

  • penerimaan CPNS Psp dan Palas Belum Merespon

    penerimaan CPNS Psp dan Palas Belum Merespon

    • calendar_month Senin, 8 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Dalam penerimaan berkas administrasi pelamaran CPNS tahun 2010 di lima wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), baru Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang akan bekerja sama dengan kantor pos. Sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara masih menunggu konfirmasi dari Pemda tersebut. Sementara Kota Padangsidimpuan (Psp) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) belum ada merespon. “Dari hasil […]

  • Nama Bandara Abdul Haris Nasution Bentuk Penghargaan terhadap Jasa Pahlawan

    Nama Bandara Abdul Haris Nasution Bentuk Penghargaan terhadap Jasa Pahlawan

    • calendar_month Rabu, 2 Okt 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penyematan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution sebagai nama bandar udara (bandara) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) merupakan bentuk penghargaan atas jasa pahlawan nasional yang berasal dari Bumi Gordang Sambilan. Perjalanan penamaan bandar udara di Bukitmalintang itu juga panjang. Mulai dari diskusi, pengambilan keputusan, surat bupati kepada pemerintah provinsi dan pusat, surat […]

expand_less