Sekda Biang Kerok Konflik Internal Pemkab Madina

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dua gelombang unjuk rasa mendatangi kantor Bupati mandailing Natal (Madina), Rabu (16/1). Gelombang pertama sebanyak 12 elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Mandailing Natal berjumlah ratusan orang.

Aliansi ini meminta bupati agar memberhentikan Daud Batubara sebagai Sekda, karena Daud Batubara dinilai sebagai biang kerok ketidakharmonisan bupati dan wakil bupati, Sekda juga dinilai menghambat program dan visi misi Hidayat-Dahlan.

Gelombang kedua adalah pengunjukrasa berjumlah ratusan orang yang menyatakan komitmen menyatukan bupati dan wakil bupati serta mendukung pemerintahan Hidayat-Dahlan bagi kemajuan Madina ke depan.

Pengunjukrasa gelombang pertama menegaskan bahwa segala konflik serta terjadinya perseteruan antara Bupati Madina dengan Wakil Bupati Madina, biang keroknya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Daud Batubara. Bahkan Daud selaku Sekda Madina disinyalir tidak mendukung program dan visi misi Bupati Madina Hidayat Batubara.

Dan, mereka mendesak bupati agar mengganti Sekda supaya perjalanan roda pemerintahan di Madina dapat lebih baik dan bersinergis serta visi misi Hidayat-Dahlan lebih mantap terlaksana.

Ke-12 elemen yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Madina itu antara lain BEM STAIM, PC PMII Madina, PB Madina Institute, PC IPNU Madina, PC GP Anshor Madina, PP GP.PETA, PP Gema Madina, DPP PMP Madina, PB Mandailing Foundation, DPD GEMMA Nusantara, Forum NKRI dan Madina Governance Watch.

Salah seorang orator, M.Ikhsan Matondang dalam orasinya menyampaikan bahwa rakyat sangat menaruh harapan besar pada perubahan nyata ke arah yang lebih baik di Kabupaten Madina.

Oleh karenanya 12 elemen yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Madina mendukung sepenuhnya kepemimpinan Bupati Madina Hidayat Batubara – Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution dalam menjalankan visi misi, program pembangunan yang berdimensi kerakyatan.

“Kami menilai biang kerok dan tidak mampu untuk mengimplementasikan program dan visi misi Pemkab Madina untuk mewujudkan pendidikan gratis, kesehatan gratis dan pembukaan lapangan kerja baru adalah Sekda Madina M. Daud Batubara,” tegas Matondang.

Khairul Andi Nasution, orator lain menambahkan, bahwa mereka menilai Sekda Madina yang dijabat oleh Daud Batubara tidak mampu untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, dan diduga pula bahwa sekda madina telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Banyak kebijakan sekda yang tidak populis yang mengakibatkan citra Pemkab Madina semakin terpuruk.

Penghilangan dana 14 milyar rupiah dalam APBD Madina 2013 untuk program kesehatan gratis, disinyalir dilakukan oleh Sekda. Makanya mereka meminta Bupati Madina Hidayat Batubara segera mencopot Daud Batubara dari jabatan Sekda Madina.

Diungkapkan Andi, masyarakat Madina lebih dari 70 persen telah memilih pemimpin dalam Pilkada 2010 lalu, dan sudah saatnya Bupati dan wakil Bupati diberikan ruang dan waktu secara harmonis demi mewujudkan visi misi dan program pemeirntahan dengan baik.

Bupati Madina, Hidayat Batubara yang menemui pengunjukrasa menyatakan dalam waktu singkat akan membawa persolan Sekda tersebut kepada Baperjakat daerah selaku tim pertimbangan dan pengangkatan pejabat di daerah. Bupati juga akan membahas Sekda itu dengan pihak Muspida Madina.

“Persoalan sekda Madina, saya akui memang yang bersangkutan merupakan saudara saya, tapi dalam pemerintahan tidak ada saudara. Persoalan sekda ini akan kita bahas pada Baperjakat dan nanti akan kita bicarakan pada rapat Muspida Plus,” kata Bupati.

Bupati juga menyatakan bahwa dia dengan wakil bupati tidak ada masalah. Dia justru melihat banyak pihak-pihak tertentu yang sengaja menghancurkan hubungannya dengan wakil bupati yang berdampak berkurangnya konsentrasi dia dan wakil menjalankan roda pemerintahan.

“Tolong jangan ada oknum-oknum ataupun kelompok-kelompok yang sengaja ingin memisahkan kami demi kehancuran Mandailing Natal. Bagaimana kami menjalankan ini kalau konsentrasi kami dipecah,” kata Bupati.

Gelombang Ke-2
Gelombang kedua unjuk rasa berasal dari gabungan masyarakat bawah yang berjumlah ratusan orang. Dalam unjukrasa itu mereka menyatakan mendukung sepenuhnya pemerintahan Bupati Hidayat Batubara dan Wakil Bupati Dahlan Hasan Nasution untuk melanjutkan program pembangunan di Kabupaten Madina.

“Kami atas nama masyarakat, yang jelas kami bukan dari elemen-elemen tertentu. Kami murni mendukung pemerintahan yang sah, tidak ada golongan tertentu, golongan manapun yang bisa mengkudeta ataupun menggagalkan pemerintahan yang sah,” tegas Erwin Efendi Nasution, koordinator sekaligus orator pengunjukrasa.

“Kami meminta kepada Bupati Madina untuk mengkaji ulang aparatur yang tidak mendukung, kita tidak bisa memelihara orang yang menggorogoti pemerintahannya sendiri, kita jangan memberikan peluang yang ingin menghancurkan Mandailing Natal,” katanya berteriak. (mar)