Tambang Rakyat: Jalan Keluar dan PAD Madina

Oleh: Tim Mandailing Epicentrum

Aktifitas penambangan biji emas (ilistrasi)

Di Mandailing Natal, realitas tambang rakyat hari ini tidak berdiri dalam ruang sederhana “legal vs ilegal”. Ia sudah menjadi ekosistem ekonomi yang kompleks: ada rakyat yang bekerja di lapangan, ada rantai pembeli, ada jalur distribusi, dan ada negara yang sering datang terlambat dalam mengatur irama.

Di satu sisi, tambang menjadi penyangga ekonomi rumah tangga di tengah keterbatasan lapangan kerja formal.

Di sisi lain, ia meninggalkan jejak masalah klasik: ketidakpastian hukum, kebocoran nilai ekonomi, konflik lahan, dan potensi kerusakan lingkungan yang tidak tertangani sistematis.

Pertanyaannya kemudian menjadi jauh lebih besar dari sekadar penertiban:
Apakah tambang rakyat di Madina akan terus menjadi ekonomi “bertahan hidup”, atau bisa ditransformasikan menjadi sumber kesejahteraan daerah dan peningkatan PAD yang nyata?

Realitas yang Tidak Bisa Diabaikan

Ada tiga lapisan realitas yang hari ini berjalan bersamaan:
1. Realitas ekonomi rakyat
Penambang kecil bekerja dengan modal terbatas, bergantung pada hasil harian, dan sangat sensitif terhadap harga jual di tingkat tengkulak.
2. Realitas pasar gelap
Rantai pembelian sering tidak transparan, harga tidak seragam, dan nilai tambah sebagian besar “lari” keluar sistem lokal.
3. Realitas negara
Negara hadir melalui regulasi, tetapi sering tidak cukup cepat membangun sistem ekonomi alternatif yang bisa langsung menggantikan ekonomi informal yang sudah hidup.
Hasilnya adalah situasi paradoks:
tambang hidup, tetapi nilai ekonominya bocor; rakyat bekerja, tetapi daerah belum tentu menikmati hasil maksimalnya.

Pertanyaan Besar yang Harus Diajukan

Jika tambang rakyat memang sudah menjadi realitas ekonomi di Madina, maka pertanyaan kuncinya bukan lagi “boleh atau tidak”, melainkan:
Bagaimana mengubah ekonomi tambang rakyat dari ekonomi bocor menjadi ekonomi yang tercatat, terkelola, dan berkontribusi langsung ke PAD?
Dan lebih jauh lagi:
Siapa yang sebenarnya menikmati nilai tambah terbesar dari emas yang keluar dari tanah Madina hari ini?

Kerangka Solusi: Ekosistem Tambang Rakyat Terkelola (Bukan Sekadar Legalisasi)

Solusi tidak cukup berhenti pada izin. Yang dibutuhkan adalah arsitektur ekonomi baru yang terdiri dari tiga lapis:

LAPIS 1: LEGALITAS SEDERHANA DAN WILAYAH KERJA JELAS

• Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang benar-benar operasional
• Izin berbasis kelompok (koperasi tambang rakyat)
• Penyederhanaan akses legal agar rakyat tidak tersingkir dari sistem formal
Intinya:
legalitas harus menjadi pintu masuk, bukan tembok penghalang

LAPIS 2: KOPERASI SEBAGAI MESIN EKONOMI RAKYAT

Koperasi tidak boleh berhenti sebagai administrasi, tetapi harus menjadi:
• pengatur produksi
• pengumpul hasil tambang
• pengendali standar kerja dan keselamatan
• jembatan ke pasar resmi
Dengan struktur:
• 1 koperasi = 1 wilayah tambang
• 10–30 penambang per unit kecil
• pencatatan produksi berbasis digital sederhana.

LAPIS 3: PASAR RESMI DAN OFF-TAKER TERKONTROL

• koperasi hanya menjual ke pembeli berizin
• sistem pembayaran cepat (1–2 hari)
• harga mengikuti formula transparan berbasis pasar global
• wajib ada jejak asal (traceability)
Di sini nilai ekonomi mulai “terkunci” di dalam sistem lokal.

Dimensi Ekonomi: Berapa Pendapatan Rakyat Bisa Naik?

Dalam sistem sekarang (tidak terstruktur), kebocoran nilai biasanya besar di tingkat tengkulak dan rantai distribusi.
Jika sistem ditata:
Skenario konservatif:
• pendapatan penambang naik 10–25%
karena potongan tengkulak berkurang
Skenario menengah:
• naik 25–40%
karena harga lebih transparan + efisiensi rantai
Skenario ideal (terstruktur penuh):
• naik hingga 50%
karena:
– harga stabil
– akses pasar langsung
– biaya transaksi turun.
Namun yang lebih penting:
pendapatan menjadi stabil, bukan fluktuatif liar seperti sekarang.

Implikasi terhadap PAD

Ini bagian yang sering hilang dalam diskusi publik.
Saat ini, banyak nilai ekonomi tambang rakyat:
• tidak tercatat penuh
• tidak masuk basis pajak optimal
• bocor di rantai informal
Jika sistem koperasi + off-taker legal berjalan:
Sumber PAD potensial:

1. retribusi produksi (berbasis volume legal)
2. pajak usaha koperasi tambang
3. izin operasi dan administrasi wilayah
4. efek turunan (logistik, transportasi, jasa)

Proyeksi Realistis (Bertahap):

• Tahap awal: PAD naik 5–10% dari sektor tambang rakyat yang terlegalisasi
• Tahap menengah: 10–20% kontribusi sektor tambang terhadap PAD sektor sumber daya
• Tahap matang: tambang rakyat menjadi salah satu pilar PAD non-APBD utama
Catatan penting:
PAD tidak akan naik jika sistem masih bocor ke ekonomi ilegal.

Titik Kritis: Siapa Pengendali Nilai Tambah?

Pertanyaan paling menentukan bukan hanya soal produksi, tetapi:
apakah nilai tambah emas berhenti di tangan rakyat dan daerah, atau terus mengalir ke luar sistem lokal?
Tanpa sistem ekonomi terstruktur:
• rakyat hanya jadi produsen bahan mentah
• daerah hanya jadi lokasi eksploitasi
• nilai tambah berpindah ke luar

Dengan sistem terkelola:
• rakyat menjadi pelaku ekonomi formal
• daerah menjadi pusat nilai tambah
• PAD menjadi lebih realistis dan terukur.

Penutup: Jalan Tengah yang Tidak Boleh Ditunda

Tambang rakyat di Madina bukan lagi isu pinggiran. Ia sudah menjadi bagian dari struktur ekonomi lokal.
Pilihan yang tersisa bukan antara “membiarkan” atau “menutup”, tetapi:
membangun sistem yang membuat ekonomi tambang rakyat bekerja untuk rakyat dan daerah, bukan untuk kebocoran ekonomi.
Dan di titik inilah ukuran keberhasilan kebijakan tidak lagi sekadar “berapa tambang ditertibkan”, tetapi:
Berapa pendapatan rakyat naik, dan berapa PAD yang benar-benar bisa masuk ke Kas Daerah secara sah dan berkelanjutan? ***