Minggu, 31 Mei 2026
light_mode

Sumteng Berpotensi Segera Direalisasikan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
  • print Cetak


MADINA- Ketua PB GP Ansor yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, menyebutkan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara berpotensi segera direalisasikan. Sebab, isu tersebut akan dibahas di rapat parlemen secepatnya.
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Koordinator Daerah GP Ansor se-Tabagsel, Ir Pandapotan Siregar dan Ketua GP Ansor Madina, Samsul Bahri Lubis SAg, di Panyabungan, Selasa (25/1).
“Dukungan percepatan pembentukan Sumatera Tenggara (Sumteng) sesuai rekomendasi kepada Pengurus Besar (PB) GP Ansor di Jakarta, pasca kongres ke-14 di Surabaya dua pekan lalu,” kata keduanya.
Keduanya menambahkan, pembentukan Sumteng sudah layak direalisasikan mengingat dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, hingga tokoh-tokoh masyarakat dan praktisi hukum yang berasal dari Tabagsel.
“Usai kongres lalu, kami telah menjumpai Ketua PB GP Ansor untuk menegaskan kembali pembentukan Sumteng. Dalam kongres itu bukan hanya Sumteng yang mengajukan pemekaran tetapi ada banyak pengusulan pemekaran dari kabupaten dan provinsi. Namun, Sumteng paling berpotensi untuk segera direalisasikan” sebut Pandapotan.
Pemkab Madina melalui Sekdakab yang dikonfirmasi METRO, mengaku, mendukung pembentukan Sumteng. Namun, sebelum dibentuk lebih bagus kalau Kabupaten Pantai Barat juga dimekarkan.
“Kita juga mendukung pembentukan itu. Tapi, saya rasa lebih bagus lagi kalau Pantai Barat juga terbentuk. Sebab, ini juga harapan masyarakat untuk percepatan pembangunan,” kata Sekdakab Madina, Gozali SH MM.
Sementara itu, tokoh masyarakat Madina yang juga tokoh organisasi masyarakat Islam Nahdhatul Ulama, H Abdul Kholik MBA, saat ditemui METRO di salah satu rumah makan di Panyabungan, Selasa (25/1), menambahkan, ia baru saja mengikuti seminar di Medan terkait pembentukan Sumteng.
“Hasilnya, seluruh tokoh mendukung pembentukan Provinsi Sumteng. Saya yakin tak lama lagi akan terwujud. Sebab, tokoh dan praktisi hukum senior yang berasal dari daerah ini juga mendukung” sebut Kholiq.(wan)
Sumber : Metro tabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelaku Ilegal Maining Asal Sumbar Diduga Jadi Biangkerok Kerusakan Kawasan TNBG di Madina

    Pelaku Ilegal Maining Asal Sumbar Diduga Jadi Biangkerok Kerusakan Kawasan TNBG di Madina

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online):Dari pengamatan melalui citra satelit google map, terlihat dengan jelas beberapa bukaan yang kuat dugaan adalah aktivitas operasi tambang emas ilegal di kawasan hutan konservasi Balai Taman Nasional Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal. Kerusakan kawasan hutan taman nasional batang gadis ( TNBG ) di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ), Sumatera […]

  • Pemberhentian Madoronuddin Sebagai Ketua KUD Pelita Andesma Cacat Hukum

    Pemberhentian Madoronuddin Sebagai Ketua KUD Pelita Andesma Cacat Hukum

    • calendar_month Kamis, 7 Jul 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) Surat yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan UKM Mandailing Natal (Madina) terkait pemberhentian Ketua KUD Pelita Andesma Madoronuddin dan pengangkatan Alam Syahputra dipandang cacat hukum. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris KUD Pelita Andesma Ilu Prima Sagara kepada Mandailing Online, di resto Dapoer Nenek, Panyabungan. “Kita memandang surat yang dikeluarkan Dinas Koperasi tersebut cacat […]

  • Penyuap Bupati Madina Disidang

    Penyuap Bupati Madina Disidang

    • calendar_month Senin, 19 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN, – Kontraktor yang tertangkap menyuap Bupati Mandailing Natal, Surung Panjaitan selaku Direktur PT Bumi Lestari Energi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (19/8/2013). Dalam dakwaannya, tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Supardi dan Irene Putri menyebutkan pada tahun 2013 Kabupaten Madina memproleh BDB dari Pemprov Sumut […]

  • Paripurna DPRD Madina Setujui Bahas 14 Ranperda

    Paripurna DPRD Madina Setujui Bahas 14 Ranperda

    • calendar_month Selasa, 30 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA : Seluruh fraksi di DPRD Mandailing Natal (Madina) menyetujui 14 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan Pemkab untuk dibahas. Persetujuan itu diputuskan dalam siding paripurna pandangan fraksi-fraksi atas pengajuan ranperda tersbeut, di geudng dewan, Panyabungan,sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD As Imran Khatamy Daulay SH, dihadiri Pejabat Bupati Ir.Aspan Sopian Batubara. Fraksi PKS lewat juru […]

  • Operasi Penertipan Tambang Emas Ilegal di Madina, 12 Alat Berat Milik Penambang Diamankan

    Operasi Penertipan Tambang Emas Ilegal di Madina, 12 Alat Berat Milik Penambang Diamankan

    • calendar_month Selasa, 28 Mei 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    KOTA NOPAN ( Mandailing Online) : Total alat berat yang berhasil diamankan Polres Mandailing Natal ( Madina) dalam operasi penertipan tambang emas ilegal di wilayah hukum Polsek Kota Nopan ada 12 unit, namun baru 1 unit yang di amankan di markas kepolisian Polres Madina. Sampai sore ini, Selasa 28/5/2024 Polisi masih terus memburu pelaku tambang […]

  • Refleksi Kinerja Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution Dalam Setahun Terakhir

    Refleksi Kinerja Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution Dalam Setahun Terakhir

    • calendar_month Senin, 7 Mei 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

            Oleh : Ketua KADIN Mandailing Natal Sobir Lubis, SH Gerakan Indonesia Hebat yang dikampanyekan pemerintahan Joko Widodo membutuhkan orang-orang kreatif, yang mampu melakukan terobosan-terobosan penting. Bahwa tanpa daya kreatifitas dan kemampuan melakukan terobosan-terobosan, maka Gerakan Indonesia Hebat akan sulit diwujudkan.Gerakan Indonesia Hebat ini tentunya bukan saja harus digerakkan pemerintah pusat. Gerakan […]

expand_less