Rabu, 22 Jul 2026
light_mode

Terkait Dugaan Kecurangan Seleksi CPNS ; AMPBB Adukan Pemko Sidimpuan ke Poldasu

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 12 Feb 2011
  • print Cetak


P. Sidimpuan,

Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrasi Bersih (AMPBB) mengadukan secara resmi kasus dugaan kecurangan seleksi CPNS Pemko Padang sidimpuan Formasi 2009/2010 ke Kapoldasu.

Demikian kordinator AMPBB Andi Lumalo Harahap bersama Halomoan Harahap kepada Analisa melalui telepon seluler Jumat (10/2).

Dikatakan, pengaduan tersebut juga ditembuskan ke Kapolri, Menpan, Gubsu, Ketua DPRD dan Walikota serta BKD Kota P.Sidimpuan.

“AMPBB secara resmi mengadukan dugaan penyimpangan seleksi CPNS Pemko P. Sidimpuan formasi 2009-2010 kepada Kapoldasu. Ini dilakukan demi terciptanya goodgovermance didaerah ini, “ujarnya.

Dijelaskan, sebelum memutuskan mengadukan dugaan kecurangan seleksi CPNS ini, pihaknya terlebih dahulu melakukan investigasi yang hasilnya ditemukan adanya kejanggalan pada berkas Ijazah Irma Yanti Rangkuti ditandatangani rektor salah satu perguruan tinggi swasta di Padang Provinsi Sumbar pertanggal 30 Desember 2009.

Padahal, bila merujuk pada keputusan walikota Nomor 800/6524/2009 tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) P.Sidimpuan dari pelamar umum formasi (2009) pendaftaran ditutup 13 Nopember 2009 selambat-lambatnya pukul 12.00 Wib, dan tidak dibenarkan Surat Keterangan Tanda Lulus Sementara (SKTL).

Selain itu, dugaan kecurangan juga terlihat di nomor ujian 205480010 pada penyuluh kesehatan masyarakat S-1 yang dinyatakan lulus CPNS melalui keputusan walikota P.Sidimpuan Nomor 309/KPTS/2010, padahal tidak mengikuti pelaksanaan ujian.

“Bukti Foto copi ijazah Irma Yanti Rangkuti, pernyataan tertulis salah seorang peserta, SK Walikota tentang seleksi CPNS dan pengumuman pemenang, juga absensi berita acara pada saat pelaksanaan ujian 2010, kami lampirkan dalam pengaduan ke Kapolda Sumut,” ujarnya.

Lebih lanjut Halomoan mengatakan, saat menyerahkan pengaduan tersebut mereka terdiri dari tujuh orang yang salah satunya merupakan salah satu korban kecurangan CPNS Pemko P. Sidimpuan.

“Bersama salah seorang korban, kami menyerahkan berkas dugaan kecurangan seleksi CPNS ini. Oleh pihak Poldasu kita disarankan untuk kembali datang tiga hari kemudian , guna mengetahui hasilnya, “terangnya.

Diharapkan, pengaduan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, demi terciptanya bumi dalihannatolu yang bersih dan bebas KKN. (hih)
Sumber : analisa

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saber Pungli Madina Dikukuhkan

    Saber Pungli Madina Dikukuhkan

    • calendar_month Rabu, 22 Feb 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal HM. Jakfar Sukhairi Nasution mengkukuhkan Unit Saber Pungli Kabupaten Mandailing Natal, Selasa (21/2) bertempat di Taman Raja Batu, Panyabungan. Pengukuhan Unit Saber Pungli Madina tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 700/003/K/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang perubahan atas keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 700/622/K/2016 tentang […]

  • Hanya Dengan Islam Kebangkitan Pribumi Dapat Diraih

    Hanya Dengan Islam Kebangkitan Pribumi Dapat Diraih

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Dosen dan Pengamat Politik   Ketua Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas (KGP) mengatakan telah terjadi pengusiran TKA China di beberapa daerah. Hal tersebut indikasi kebangkitan pribumi karena telah berani memperjuangkan haknya. KGP berpendapat, rakyat akan terus mengusir TKA Cina karena menganggap kedatangan mereka sebagai penjajahan terhadap bumi pertiwi. KGP menilai, […]

  • Diduga Main Proyek, Setjen DPR Dirombak

    Diduga Main Proyek, Setjen DPR Dirombak

    • calendar_month Selasa, 28 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Rapat Pimpinan (Rapim) DPR menyepakati jajaran Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR dilakukan reposisi. Reposisi itu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup DPR. “Kami telah menyetujui adanya reposisi untuk kemudian diserahkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat atau Baperjakat,” kata Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (27/9). Salah satu […]

  • Kejatisu : Bupati Madina Jaji Penuhi Panggilan 14 Oktober

    Kejatisu : Bupati Madina Jaji Penuhi Panggilan 14 Oktober

    • calendar_month Rabu, 9 Okt 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        MEDAN (Mandailing Online) – Meski sudah 3 kali dipanggil tak datang, pihak Kejatisu tidak akan melakukan jemput paksa kepada bupati Madina. Pihak Kejaksaan Tinggu Sumatera Utara (Kejatisu) menyatakan bahwa bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution telah mengirim surat balasan ke Kejatisu yang berisi bahwa bupati Madina akan memenuhi panggilan Kejatisu pada tanggal 14 Oktober 2019. […]

  • Bupati Madina Kembali Lantik 33 Pejabatnya

    Bupati Madina Kembali Lantik 33 Pejabatnya

    • calendar_month Jumat, 18 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Pejabat (Pj) Bupati Mandailing Natal, Aspan Sopian Batubara kembali melantik 66 pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemkab Madina, di Sekretariat Pemkab Madina, Komplek Perkantoran Paya Loting, Kamis (17/3) sekira pukul 17.00 WIB. Dalam pidatonya, Aspan Sofian menyampaikan bahwa reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem […]

  • Ruko Pasar Kotanopan Dijadikan Tempat Mesum

    Ruko Pasar Kotanopan Dijadikan Tempat Mesum

    • calendar_month Selasa, 12 Jan 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) : Sumpah serapah, itulah yang keluar dari mulut seorang masyarakat tatkala melihat prilaku anak muda dan sebagian pelajar tingkat SLTA di ruko bagian belakang lantai 2 Pasar Kotanopan saat hari Sabtu lalu. Betapa tidak, perangai beberapa pasangan ini sudah tidak menunjukkan etika di depan umum dan dianggap melanggar nilai-nilai moral dan agama. […]

expand_less